SAFENET: Kasus Dandhy, Gong Darurat Kebebasan Berekspresi

SAFENET: Kasus Dandhy, Gong Darurat Kebebasan Berekspresi

foto: Bina Karos l Independen.id

Kalangan aktivis mengecam laporan pidana terhadap Dandhy Dwi Laksono, Jumat (08/09)

INDEPENDEN.ID, Jakarta - Sejumlah lembaga pemerhati kebebasan berekspresi mengecam laporan terhadap aktivis sekaligus jurnalis, Dandhy Dwi Laksono atas tulisan opini berjudul “Suu Kyi dan Megawati” di halaman akun Facebooknya. Atas pendapatnya itu, Dandhy dilaporkan ke polisi atas tuduhan menghina dan menebarkan kebencian kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo, Rabu 6 September lalu. Tulisan yang ditampilkan Minggu, 3 September lalu berisi tentang analisa komparasi situasi politik kekuasaan antara Suu Kyi dan Megawati. Dandhy dilaporkan dengan delik Pasal Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tulisan lengkap Dandhy Dwi Laksono "Suu Kyi dan Megawati"

Kecaman laporan pidana ini dilayangkan oleh LBH Jakarta, Imparsial, KontraS, SAFENET, YLBHI, LBH Pers, Aliansi Jurnalis Independen, dan Walhi. Menurut sejumlah lembaga ini, tulisan opini Dandhy dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah. Semestinya, opini warga tidak dilawan dengan pidana.

“Dalam konteks ini Dandhy sebagai jurnalis dan aktivis HAM. Tulisannya juga ada sumbernya, bukan berdasarkan hoax. Jadi tulisan ini dalam rangka menjalankan fungsi jurnalis sebagai watchdog,” kata Peneliti dari SAFENET, Damar Juniarto kepada Independen.id, Sabtu 9 September 2017.

Damar melanjutkan, laporan pidana terhadap Dhandy menjadi gong darurat kebebasan berekspresi di era reformasi. Era demokrasi yang diharapkan  menjadi ruang demokrasi yang membebaskan warga untuk berpendapat, justru menjadi mengerikan: salah-salah kata bisa masuk penjara.

Dalam catatan SAFENET, tren kasus pidana terkait dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat mengalami peningkatan pasca pilpres 2014 silam. Sasarannya adalah para aktivis, yaitu aktivis anti-korupsi, aktivis lingkungan dan jurnalis.

Pada 2014 tercatat 6 aktivis yang dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, lalu 2015 terdapat 6 aktivis, lalu jumlahnya meningkat pada 2016 menjadi 18 aktivis yang terjerat pidana akibat menggunakan ruang kebebasan berekspresi.

“Sampai September tahun ini, kami sudah mencatat 6 aktivis yang terjerat kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, termasuk Dandhy,” kata Damar.

Menurut Damar, keputusan Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) melaporkan Dandhy ke kepolisian adalah langkah bunuh diri dalam konteks politik. Sebab, Repdem awalnya berdiri dari orang-orang yang pro demokrasi. “Menurut saya, jika Repdem dan PDI Perjuangan vis a vis dengan kelompok pro demokrasi, akan jadi preseden. Kalau dia berdiri melawan aktivisi pro demokrasi, itu lupa dengan marwahnya. Nantinya akan banyak kelompok (partai lain, red) bersorak gembria,” katanya.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, kata Damar, Repdem harus mencabut laporan pidana Dandhy D. Laksono. Selanjutnya, dia mengusulkan untuk dibuka ruang debat terbuka atas opini yang ditulis Dandhy. “Bukan saling minta maaf tapi lebih klarifikasi,” katanya.

Menurut peneliti ujaran kebencian dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Irfan Abubakar kepolisian harus hati-hati dalam menindaklanjuti laporan ini. Sebab, ujaran kebencian harus memenuhi sejumlah unsur seperti bahasa tidak langsung (constative language) dan bahasa ajakan/langsung (performative language). Bahasa tidak langsung seperti membuat opini dari fakta dan informasi yang ada, dan bahasa langsung merupakan ajakan untuk melakukan tindakan. “ Harus tepat memahami konteks ujaran kebencian itu. Jangan sampai karena rasa tidak suka semua dilaporkan ke polisi. Nanti repot juga polisinya,” katanya kepada Independen.id, Sabtu 9 September 2017.

Lebih lanjut Irfan juga menilai laporan pidana bukan cara yang bijak untuk menyelesaikan sengketa pendapat. Upaya penyelesaian bisa dilakukan melalui dialog atau balasan tulisan dalam bentuk opini. “Ini akan lebih tepat ada yang meng-counter tulisan Dandhy dan membuktikan sebaliknya, sehingga publik bisa menilai kesimpulan Dandhy,” kata Irfan.

M. Irham