Pasal Zina Rentan Jerat Kelompok Miskin dan Penghayat Agama Lokal

Pasal Zina Rentan Jerat Kelompok Miskin dan Penghayat Agama Lokal

Pasal Zina dikritik berbagai organisasi. Khotimun Sutanti (LBH APIK), Santi Kusumaningrum (Puskapa UI), dan Ir Romlawati (Komunitas Pekka) dalam diskusi Kelompok Kerja Masyarakat Sipil untuk Identitas Hukum (Pokja Identitas Hukum) di Kekini Co-working Share Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2018).

Independen, Jakarta --- Pasal Zina dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) rentan menghukum kelompok miskin dan penghayat agama lokal yang tidak punya buku nikah. Hal itu disampaikan Romlawati, Deputi Direktur Penguatan Komunitas Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), saat diskusi  Kelompok Kerja Masyarakat Sipil untuk Identitas Hukum (Pokja Identitas Hukum) di Kekini Co-working Share Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (6/2).

Pasal Zina yang dimaksud adalah Pasal 484 ayat 1 huruf e RUU KUHP. Pasal tersebut  menyatakan laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah dan melakukan persetubuhan dapat dikategorikan zina. Tindak pidana zina tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Ayat 2 dari pasal tersebut mengatur pihak-pihak yang dapat melaporkan tindak pidana zina. Antara lain suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar atau berkepentingan.

Romlawati menegaskan pemerintah harus lebih dulu menjamin semua warga mampu memiliki buku nikah dan dokumen kependudukan lainnya. Mengutip data Bappenas 2014, 55 persen pasangan menikah di rumah tangga miskin tidak memiliki akta perkawinan. Dua tahun berikutnya dalam catatan Bappenas sebanyak 41 persen pasangan menikah di rumah tangga miskin masih tidak mampu menunjukkan akta perkawinannya. "Data yang sama menunjukkan 20 persen pasangan menikah tidak tercantum sebagai kawin di kartu keluarga (KK) mereka," ujarnya.

Selain itu, ia menilai pasal zina tidak memberikan rasa keadilan bagi penganut penganut agama lokal dan kelompok masyarakat adat seperti Orang Rimba (Sumatera), Sunda Wiwitan (Jawa), dan jutaan masyarakat adat lain yang status perkawinannya masih secara adat. Karena hingga saat ini mereka belum memiliki KTP elektronik serta KK sebagai syarat untuk mengurus akta perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Santi Kusumaningrum, Co-Director Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (Puskapa UI) menambahkan pada 2012 Bappenas memperkirakan ada 40 hingga 50 juta masyarakat adat di seluruh Indonesia. Beberapa di antaranya memiliki sistem nilai dan ideologi yang belum difasilitasi negara.

Menurut Santi, bagi masyarakat adat dan penghayat kepercayaan, proses memperoleh bukti perkawinan sangatlah rumit. Antara lain harus mendaftarkan dulu kepercayaannya dengan syarat seperti AD/ART dan melewati birokrasi berbelit di desa serta KUA. “Masyarakat adat tidak akan pernah bisa mengurus bukti nikah yang sah karena pasti tidak punya KK sebagai syarat,” ujar Santi.

Problem lainnya hingga saat ini berdasarkan pantauan lembaga ini, Indonesia baru memiliki 5.600 KUA dan 8000 penghulu. Karena itu Anggota Pokja Identitas Hukum Pokja Identitas Hukum yang terdiri atas beragam organisasi seperti Pekka, Puskapa UI, LBH Apik, Gandi, IKI, dan Kemitraan, mendorong pemerintah untuk lebih dulu memenuhi ketersediaan KUA dan penghulu bagi masyarakat, terutama masyarakat untuk adat. "Daripada buang-buang anggaran untuk membuat pasal zina," ujarnya.

Agus Setiyanto