RUU KUHP Berpotensi Langgengkan Perkawinan Usia Anak

RUU KUHP Berpotensi Langgengkan Perkawinan Usia Anak

foto: Nick Baker I Unicef

Anak-anak korban perkawinan anak dengan beragam alasan.

Independen, Jakarta -- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) melanggengkan perkawinan usia anak. Lantaran dalam rancangan ini terdapat pasal-pasal yang dapat digunakan pelaku kekerasan seksual pada anak perempuan mengambil jalan pernikahan untuk menyelamatkan diri dari sanksi hukum. 

Pasal-pasal yang dimaksud adalah Pasal 490, Pasal 496, dan Pasal 498 RUU KUHP. Menurut Komnas Perempuan ketiga pasal itu tidak sejalan dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat 2 yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Pasal tersebut juga tidak sejalan dengan Pasal 26 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjadi dasar bagi negara untuk melakukan langkah konkret penghapusan perkawinan usia anak.

“Anak sebagai korban tindak pidana (pencabulan atau kekerasan seksual, red) seharusnya tidak didiskriminasi dengan status kawin atau tidak kawin," ujar Mariana Amiruddin, Komisioner Komnas Perempuan, dalam Media Briefing di Gedung Komnas Perempuan, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/2).

Ia menegaskan frasa "dan belum kawin" dalam pasal tersebut seharusnya dicabut. Sehingga pelaku kekerasan seksual pada anak dapat diberi sanksi."Pembedaan status itu menunjukkan penerimaan terhadap praktik perkawinan usia anak,” ujarnya.

Saat ini RUU KUHP Pasal 490 ayat 1 berbunyi “Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun” dan ayat 2 berbunyi “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun."

Sementara Pasal 496 menyatakan “Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 tahun dan belum kawin serta berkelakuan baik, untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Pada Pasal 498 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497 ayat 1 dan ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Sementara ayat 2 menyatakan setiap orang yang di luar hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau persetubuhan dengan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 tahun dan belum kawin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. “Status perkawinan seorang anak sudah tidak seharusnya menjadi dasar untuk mendiskriminalisasi anak yang menjadi korban,” ujar Mariana.

Pendapat serupa disampaikan Khariroh Ali, Komisioner Komnas Perempuan lainnya menilai tiga pasal dari RUU KHUP itu seperti merestui praktik perkawinan usia anak di masyarakat. Nantinya banyak orang tua, karena takut anak remajanya dipenjara, gara-gara diduga melakukan ataupun menjadi korban pencabulan, lebih memilih sesegera mungkin menikahkan anaknya.

Khariroh kemarin juga mendesak penghapusan frasa “serta berkelakuan baik” di Pasal 496 itu. Menurutnya frasa tersebut berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap korban atas dasar latar belakang keluarga, riwayat kehidupan, pekerjaan, dan identitas sosial. Selain itu tidak ada indikator atau standar yang jelas mengenai “kelakuan baik”. "Penerapannya akan subjektif," katanya menambahkan.

Dua frasa tersebut yaitu "belum kawin" dalam Pasal 490 ayat 2, Pasal 496, dan Pasal 498 ayat 2, dan frasa ‘serta berkelakuan baik’ dalam Pasal 496, kata Khariroh, "Harus dihapus.” 

Khariroh menyebut angka perkawinan usia anak di Indonesia sangat tinggi. Lembaganya mencatat selama tahun 2016 terjadi 8.488 kasus perkawinan usia anak di Tanah Air. Dengan munculnya tiga pasal di RUU KUHP di atas, dia semakin khawatir jumlah kasus perkawinan usia anak akan terus meningkat.

Azriana Manalu, Ketua Komnas Perempuan meminta pemerintah dan DPR tidak buru-buru mengesahkan RUU KUHP. Selain tiga pasal di atas, menurutnya masih ada pasal di RUU tersebut yang berpotensi mengkriminalisasi anak.Pasal yang dimaksud adalah Pasal 484 ayat 1 huruf e atau dikenal sebagai PasaL Zina. Pasal ini juga akan mengkriminalkan anak yang terpapar seksual sebagai akibat dari kegagalan sistemik pendidikan nasional dan kegagalan pengasuhan dalam keluarga.

Agus Setiyanto