Komnas HAM Pantau Hak Politik Kelompok Rentan

Komnas HAM Pantau Hak Politik Kelompok Rentan

foto: Hesthi Murthi I Independen

Proses pemilihan di salah satu TPS saat Pilkada Jakarta 2017 lalu.

Independen, Jakarta -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meluncurkan Tim Pemantauan Pilkada Serentak 2018. Tim ini bertugas mendorong penyelenggaraan Pilkada yang berspektif HAM dan menghapus praktik diskriminasi ras, etnis, dan agama.

Hairansyah, Koordinator Tim Pemantauan Pilkada Komnas HAM, menjelaskan  alasan lembaganya memilih turun tangan untuk melakukan pantauan Pilkada. Komnas HAM memandang dalam kontestasi politik Indonesia saat ini ada gejala merebaknya ujaran kebencian (hate speech) yang kerap berujung pada tindakan diskriminatif. 

Ia mengatakan berkaca dari pilkada sebelumnya, hate speech menjadi satu metode kampanye untuk mempengaruhi suara pemilih. Selain itu problem yang sering dihadapai saat pemilihan suara adalah hak politik kelompok rentan dan minoritas yang diabaikan dalam proses pemilihan umum. 

Pengabaian ini, ujar Hairansyah, bisa terjadi karena kelalaian petugas maupun ketiadaan infrastruktur kepemiluan. "Kondisi ini membuat kelompok rentan tidak bisa mengakses kotak suara,” ujar Hairansyah, di Bakoel Koffie Cikini Jakarta Pusat, Senin (12/2/2018). 

Kelompok rentan yang dimaksud Hairansyah seperti kelompok disabilitas, masyarakat terpencil, masyarakat yang tinggal di perbatasan, penganut kepercayaan minoritas, pasien rumah sakit, dan warga tahanan di penjara-penjara.

Karena itu Komnas HAM akan secara khusus melakukan pantauan pilkada di delapan wilayah rawan pelanggaran HAM. Meliputi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Maluku, dan Papua. 

Di delapan provinsi ini Komnas HAM akan membuka pos-pos pengaduan, menyelenggarakan seminar, diskusi terfokus, dan terjun ke lapangan melihat jalannya pencoblosan. Komnas HAM mengimbau siapapun berani melaporkan praktik pelanggaran HAM yang berpotensi terjadi selama Pilkada untuk memastikan hak politik kelompok rentan. "Jangan sampai hanya gara-gara belum punya e-KTP ataupun letak tempat pemungutan suara (TPS) yang jauh, hak politik mereka dilanggar,” ujar Hairansyah.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendukung langkah Komnas HAM. Bawaslu memandang upaya Komnas HAM tersebut akan semakin menutup peluang terjadinya pelanggaran hak politik maupun kericuhan sosial gara-gara  Pilkada. Bawaslu menyatakan akan segera merespon setiap rekomendasi yang lahir dari kerja-kerja Tim Pemantau Pilkada Serentak 2018 Komnas HAM itu.

Bawaslu sendiri mengklaim sudah memiliki cara untuk menangkal terjadinya pelanggaran HAM maupun politik SARA. Cara lembaga tersebut adalah mengajak pemuka agama-agama di Indonesia untuk membuat imbauan-imbauan positif yang akan disebarluaskan di acara-acara keagamaan masing-masing. 

Bawaslu yakin imbauan-imbauan tersebut mampu mencegah merebaknya kampanye hitam atas nama agama. “Tapi ini bukan berarti kami mengatur isi khutbah Jum’at di masjid-masjid. Ini semata-mata untuk menciptakan Pilkada damai,” ujar Fritz Edward Siregar, Komisioner Bawaslu, di acara Komnas HAM kemarin.

Leindert Hermeinadi, Pegiat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), berharap para penyelenggara Pilkada bekerja profesional dalam memenuhi hak-hak politik kaum disabilitas. Menurut dia banyak penyandang disabilitas kehilangan hak mencoblos saat Pilkada. Leindert meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi perlakuan khusus agar orang-orang seperti dirinya tidak absen di gelaran Pilkada.

Perlakuan khusus tersebut di antaranya memperbolehkan para pemilih lumpuh maupun tunanetra melakukan pencoblosan di rumah sendiri. Leindert yakin cara tersebut akan membuat penyandang disabilitas merasa nyaman sehingga leluasa mencoblos menggunakan hak politik untuk memilih bupati, walikota, maupun gubernurnya.

Ilham Saputra, Komisioner KPU, mengaku sudah menginstruksikan KPU di kabupaten dan kota untuk menempatkan TPS di tempat-tempat yang mudah dijangkau penyandang disabilitas. Pihaknya juga akan menyiapkan kursi roda bagi warga yang tidak mampu atau sulit berjalan menuju TPS-TPS terdekat. 

Selain itu, KPU sedang sedang menyiapkan TPS-TPS khusus agar tunanetra tetap bisa mencoblos saat pilkada. "TPS-TPS tersebut menggunakan kertas suara dengan huruf braile,” ujar Ilham menjawab pertanyaan Leindert.

Saat Pilkada 2017, Komnas HAM sudah pernah melakukan pemantauan di Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat. Pantauan difokuskan pada aspek pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas, tahanan atau narapidana, pasien rumah sakit, serta aspek keamanan dan kekerasan di Aceh, Papua, dan Papua Barat.

Komnas HAM juga menyimpulkan pilkada serentak 2017 menyebabkan praktik diskriminasi dan intoleransi melalui penggunaan media sosial, khususnya di Jakarta. Selian itu lembaga negara ini  Kemudian menemukan fakta para pekerja migran kehilangan hak pilihnya. Berikutnya bukti masih minimnya sosialisasi pelaksanaan pilkada kepada penyandang disabilitas. Beberapa lokasi TPS juga sulit dijangkau karena berada di dataran cukup tinggi, sehingga penyandang disabilitas butuh alat bantu untuk menuju TPS tersebut.

Di Pilkada serentak 2017 pemenuhan hak-hak bagi tahanan atau narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) secara umum sudah difasilitasi. Komnas HAM mendapati ada koordinasi yang baik antara KPU kabupaten atau kota dengan jajaran Kanwil Hukum dan HAM setempat. Namun untuk tahanan yang berada di Rutan Kepolisian belum sepenuhnya dapat dijamin hak pilihnya, karena tidak semuanya difasilitasi untuk memilih.

Narapidana atau tahanan yang ditempatkan di Rutan atau Lapas yang berlokasi berbeda dengan domisilinya juga tidak dapat difasilitasi dalam pilkada. Mereka tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan tidak membawa kartu A5 (pindah domisili). Hal ini dikarenakan adanya regulasi yang melarang KPU kabupaten atau kota mendata pemilih di luar domisili TPS. Fakta terakhir ini terjadi di Banten, DKI Jakarta, dan Lampung sehingga ribuan suara diduga hilang.

 

Agus Setiyanto