RUU KUHP Dinilai Antikebebasan Ekspresi dan Kemerdekaan Pers 

Embed from Getty Images

foto: NOEL CELIS/AFP/Getty Images

Independen, Jakarta -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengajak masyarakat menolak pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang berpotensi anti kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers. Jika pasal-pasal itu lolos LBH Pers menilai Indonesia akan kembali memasuki zaman penjajahan.

“Kita tidak hanya kembali ke zaman Orde Baru dan Orde Lama. Ini lebih parah dari kedua zaman itu karena kita kembali ke zaman colonial Belanda,” ujar Gading Yonggar Ditya, Advokat LBH Pers, dalam konferensi pers Aliansi Pembela Kebebasan Berekspresi dan Kemerdekaan Pers, di Jalan Kalibata Timur Jakarta Selatan, Selasa (13/2).

Pendapat LBH Pers itu merujuk pada Pasal 263 tentang Penghinaan terhadap presiden dan wakil Presiden. Pasal ini mengancam siapapun yang menyerang nama baik atau martabat presiden dan wakil Presiden di muka umum akan dipidana penjara paling lama lima tahun.

Ada juga pasal yang melarang warga Indonesia menghina kepala negara sahabat ataupun wakil negara sahabat yang sedang bertugas di Indonesia. Pasal 264 dan 271 membatasi siapa saja menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang secara berturut-turut berisi penghinaan terhdap Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Negara Sahabat atau Wakil Negara Sahabat.

LBH Pers menganggap pasal-pasal di atas hanya bertujuan melindungi nama baik pejabat publik. "Ini artinya pejabat publik di Indonesia anti kepada kritik yang datang dari masyarakat," katanya menambahkan.

Padahal menyuarakan pendapat dilindungi Pasal 28 UUD 1945.Selain itu, kata Gading, seharusnya pejabat publik memiliki toleransi lebih besar terhadap kritik karena sebagai pejabat publik dalam konteks demokrasi perlu menyadari sepakterjangnya dalam pengawasan publik.

LBH Pers sendiri menuding DPR dan pemerintah sedang mengakali keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menganulir Pasal 134 dan 137 KUHP. Dalam putusan itu MK sudah menyatakan martabat presiden dan wakil presiden berhak dihormati secara protokoler. Namun keduanya tidak diberikan privilege memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai manusia secara substansif serta martabatnya diposisikan berbeda di hadapan hukum dengan warga negara lainnya. 

Intinya presiden dan wakil Presiden tidak boleh mendapatkan perlakuan khusus di mata hukum atau secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat. Gading menyampaikan pertimbangan MK itu menunjukkan norma delik penghinaan terhadap presiden dan wakil Presiden adalah inkonstitusional. "Tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat," ujarnya.

Jika pasal tersebut tetap ada dapat berpotensi terjadinya kriminalisasi terhadap bentuk kritik dan penyampaian pendapat yang ditujukan kepada presiden dan wakil presiden. 

LBH Pers juga menyoroti pasal-pasal dalam RUU KHUP yang sangat merugikan kerja jurnalistik. Pasal 309 dapat mengancam siapa saja yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat. Sedangkan Pasal 310 membatasi berita yang tidak pasti, berlebihan atau tidak lengkap termasuk apabila berita tersebut patut diduga dapat menimbulkan keonaran dalam masyarakat. 

Menurut LBH Pers pembatasan ini tidak ditetapkan dengan jelas. Gading menegaskan sejumlah kalimat yang digunakan, seperti berakibat terjadinya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat,  "Dapat ditafsirkan secara berbeda-beda." 

Damar Junianto, Koordinator Safenet Voice, mengingatkan DPR dan pemerintah untuk tidak gegabah membuat UU. Jika pasal-pasal yang anti kebebasan berekspresi dan membungkam pers tetap dilegalkan, demokrasi yang yang sudah 20 tahun diperjuangkan akan kembali mundur. Sama seperti LBH Pers, dia berpendapat RUU KHUP ini inkonstitusional dan mempersempit ruang demokrasi.

Menurut dia DPR dan pemerintah tidak akan mampu mengendalikan ekspresi 270 juta warga Indonesia. Lebih-lebih ekspresi 150 juta warga Indonesia yang sudah melek internet. Selama ini pengguna internet ini bisa leluasa memberikan  informasi dan kritikan seputar pelayanan publik.

Damar mengatakan apa yang terjadi di Indonesia juga sedang berlangsung di negara-negara tetangga. Di Filipina ada surat kabar ditutup hanya karena media tersebut sangat kritis terhadap kebijakan kepala negara dalam pemberantasan peredaran narkoba. Di Kamboja juga demikian: pemimpin negara tersebut sampai harus membekukan satu media nasional setempat hanya karena pemberitaan-pemberitannya yang kritis kepada pemerintah. 

Safwnet khawatir pemerintah Indonesia mencontoh cara-cara bar-bar pembumkaman kebebasan berkespresi seperti yang dilakukan pemerintah Filipina dan Kamboja. “Otoritarianisme sepertinya akan kembali dalam bentuk aturan hukum. Kita rupanya sedang ada di tubir demokrasi,” ujar Damar.

Ditta Wisnu, peneliti Masyarakat Peduli Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia menganggap UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mengatur tentang pelanggaran pers. Itu artinya, kata Ditta, DPR dan pemerintah tidak perlu lagi membuat aturan tentang pers yang berpotensi tumpang tindih dalam pelaksanaanya di lapangan. 

Jika RUU KUHP tetap dipaksakan dia menganggap aturan hukum itu akan meniadakan UU tentang Pers tersebut. Tanpa pasal 309 dan 310 saja, kata dia, sepanjang 2011-2015 sudah terjadi 57 kasus pembungkaman kebebasan pers. 

Ditta meyakini jika pasal-pasal anti kebebasan pers tersebut disahkan ke depan akan makin banyak kasus pelarangan peliputan, pelaporan wartawan ke kepolisian atas nama pencemaran nama baik, dan pemidanaan wartawan lainnya. Ditta mengaku tidak ingin buru-buru untuk menyatakan Indonesia sedang memasuki zaman otoritarianisme. 

Menurut dia lebih baik masyarakat berpikir jeli dengan mempertanyakan apa sebenarnya arah kebijakan politik hukum Jokowi maupun DPR hari ini. Dia menduga kalangan yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, tidak siap mengikuti jalan pikiran pemerintah dan DPR.

Ia mencontohkan terkait Pasal Zina. Jika diterapkan, Ditta yakin, akan ada jutaan orang dipenjara gara-gara dianggap melanggar pasal tersebut. "Pertanyaannya, apakah Mahkamah Agung sudah menyiapkan hakim dan penjara-penjara baru untuk mereka,” ujar Ditta.

Agus Setiyanto