Kritik RUU KUHP, Dewan Pers Akan Temui Komisi III

Embed from Getty Images

foto: Danielle Donders I Getty Images

Ilustrasi

Independen, Jakarta -- Dewan Pers akan membentuk tim khusus untuk menemui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Tim ini akan melakukan audensi seputar pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers.  “Pasal-pasal pidana di RUU KUHP dan UU MD3 itu punya semangat kolonial untuk membawa Indonesia kembali ke masa lampau,” ujar Abdul Manan, Ketua Umum AJI Indonesia, saat “Diskusi Kajian RUU KUHP terkait Kemerdekaan Pers berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers” di Jakarta, Kamis (15/2).

Diskusi ini dihadiri Komisioner Dewan Pers,  pimpinan organisasi wartawan, pemerhati pers, dan Anggota DPR Komisi III Akbar Faisal.Kajian Dewan Pers, Aliansi Jurnais Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menemukan paling sedikit ada 20 pasal dalam RUU KUHP yang berpotensi memenjarakan wartawan.

Forum juga meyakini Revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) akan turut  mencabut kemerdekaan pers di Indonesia.Yadi Hendriana Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indoenesia (IJTI) menyerukan semua jurnalis tidak diam membiarkan DPR dan pemerintah membunuh kemerdekaan pers.

Menurut Yadi, pasal-pasal pidana seperti aturan tentang hak pemanggilan paksa oleh DPR dan ancaman penjara untuk pengkritik presiden merupakan senjata penguasa untuk mengkriminalkan orang-orang kritis, "Termasuk jurnalis)." 

Prof Bagir Manan Ketua Dewan Pers Periode 2010-2016 mengamini pernyataan AJI dan IJTI. Dia membenarkan saat ini memang ada upaya untuk mengembalikan kebebasan pers di Indonesia ke zaman penjajahan Belanda. Ia mengatakan pada zaman kolonial siapa saja, termasuk wartawan dapat ditangkap karena mengkritik Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Ratu Belanda, maupun pejabat Belanda. Jika RUU KUHP yang saat ini disahkan, "Ke depan sepertinya akan sama,” ujar Prof Bagir Manan.

Sabam Leo Batubara Wakil Ketua Dewan Pers Periode 2007-2010 menambahkan RUU KHUP dan Revisi UUMD3 sangat nyata menghidupkan kembali pasal-pasal kolonial. Dia mendesak DPR dan Pemerintah menghilangkan pasal-pasal pidana yang di zaman Belanda banyak mengirim insan pers dan aktivis ke penjara.

Anggota Komisi III Akbar Faisal yang hadir dalam diskusi itu tidak banyak menbantah. Ia berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara Dewan Pers dengan DPR Komisi III. "Berharap melalui pertemuan tersebut akan tercapai pemahaman bersama tentang pers Indonesia yang bebas dan bertanggung jawab," ujarnya.

 

Agus Setiyanto