Mafia Kasus Sengketa Informasi Diduga Manfaatkan UU KIP

Embed from Getty Images

ilustrasi

Independen, Jakarta -- Komisi Informasi Pusat (KIP) punya niat menerbitkan aturan yang dianggap kontraproduktif bagi semangat keterbukaan informasi publik. Aturan tersebut bernama Keputusan Ketua KIP tentang Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.

Arif Adi Kuswardono, Komisioner KIP menyatakan aturan baru ini untuk menyelesaikan timbunan kasus sengketa dan mencegah pemohon-pemohon nakal di lembaga negara tersebut. Lembaga negara ini menyebut dari 2010 sampai 2017 ada 1.900 kasus sengketa yang belum berhasil diselesaikan.  

“Ada oknum-oknom pemohon informasi yang nakal. Mereka sengaja mengajukan kasus sengketa informasi untuk keuntungan-keuntungan pribadi,” ujar Arif Adi Kuswardono, saat uji publik aturan baru KIP di Hotel Milenium Tanah Abang Jakarta Pusat, Senin (19/2).

KIP menduga oknum-oknum tersebut merupakan mafia kasus sengketa informasi yang sengaja menggunakan mekanisme UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk memeras lembaga publik. Mereka biasa melakukan gugatan informasi atas berbagai lembaga negara secara sporadis dan dilakukan terus menerus sepanjang tahun. Dia mencontohkan ada satu orang bisa mengajukan ratusan sengketa informasi dalam waktu yang sama dan kepada lembaga yang berbeda.

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang hadir mengkritik landasan berpikir terbitnya aturan baru KIP itu. Mereka menilai alasan-alasan KIP tersebut justru mengorbankan hak masyarakat secara umum untuk mendapatkan keterbukaan informasi.

Linda Rosalina, Aktivis Forest Watch Indonesia (FWI), memandang alasan KIP di atas tidak masuk akal. Menurut dia ribuan kasus sengketa informasi yang mangkrak hanya bisa diselesaikan dengan jalan meningkatkan kinerja komisioner KIP itu sendiri. Dia keberatan jika keberadaan oknum-oknum nakal yang diduga mafia kasus sengketa informasi dijadikan dalih KIP untuk menjauhkan masyarakat dari informasi yang transparan.

“Ini seram. Aturan baru ini akan membatasi publik dari keterbukaan informasi sekaligus menjauhkan masyarakat dari KIP,” ujar Linda.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Kholil Pasaribu meminta KIP untuk tidak buru-buru menerbitkan aturan baru itu. Dia berharap KIP mau mendengar lebih banyak masukan dari masyarakat yang selama ini berharap banyak kepada keterbukaan informasi penyelenggara negara.

Menurut Kholil, KIP tidak boleh beralasan ingin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tapi di satu sisi justru membatasi publik untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Dia mengingatkan KIP dilahirkan agar informasi publik tidak susah diperoleh dan tidak lagi tertutup seperti di periode masa lampau. Dia juga tidak setuju jika KIP main pukul rata dengan menganggap semua pemohon kasus sengketa di lembaga itu adalah mafia kasus sengketa informasi.

“Bagi LSM aturan ini sangat berbahaya. Aturan ini akan menyulitkan kerja-kerja kami di lapangan untuk mendapatkan informasi yang valid dari penyelenggara negara,” ujar Kholil.

Sebenarnya tidak hanya LSM yang mengkritik rencana KIP menerbitkan aturan baru itu. Mayoritas komisioner KIP Provinsi yang hadir di acara kemarin juga mendesak KIP tidak buru-buru menerbitkan Keputusan Ketua KIP tentang Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.

Azwar Hasan Komisioner KIP Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan KIP lebih baik menerbitkan payung hukum tentang sanksi kepada pelaku-pelaku mafia kasus sengketa informasi. Azwar sendiri mengakui dugaan maraknya mafia kasus sengketa informasi juga marak terjadi di Makassar. Hanya saja, kata dia, dugaan tersebut sulit dibuktikan.

Menurut Azwar setiap kasus sengketa informasi membuka kesempatan  oknum-oknum nakal, baik itu penggugat maupun yang tergugat, bermain “curang” tanpa sepengetahuan komisioner KIP. Ketika kasus tersebut masuk tahap mediasi biasanya di situ ada permainan suap menyuap demi keuntungan kedua belah pihak yang bersengketa di KIP. “Menurut saya lebih baik Komisioner KIP Pusat memikirkan fenomena ini lebih dulu,” ujar Azwar.

Agus Setiyanto