Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat dan Makin Beragam

Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat dan Makin Beragam

foto: Dok. Pokja Buruh Perempuan

Aksi aktivis perempuan memperingati Internasional Women's Day di depan DPR RI, Jakarta, Kamis (8/3).

Independen, Jakarta – Diperkirakan ratusan perempuan dari sekitar 70 organisasi elemen buruh perempuan, jurnalis, aktivis perempuan, hak asasi manusia dan keberagaman di Jakarta akan menyuarakan hak-hak perempuan yang masih belum terpenuhi untuk memperingati Hari Perempuan Internasional yang berlangsung hari ini, Kamis, 8 Maret 2018. Seperti hak kesejahteraan pekerja rumah tangga, pemenuhan hak reproduksi perempuan dan diskriminasi di tempat kerja, kekerasan serta hak berekspresi yang dilanggar.

Mereka yang tergabung dalam Parade Juang Perempuan Indonesia ini akan melaksanakan aksi massa dan di beberapa titik yaitu di depan DPR RI, Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempaun dan Perlindungan Anak, serta di depan Istana Presiden, Jakarta. Tidak sekedar aksi massa, perwakilan organisasi akan membacakan puisi.

Sementara itu memperingati hal yang sama Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2017. Data lembaga ini menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan semakin beragam dan lintas ruang. “Tapi sistem pencegahan dan penanganan bergerak lamban,” kata Mariana Amiruddin, Rabu (7/3) di Jakarta.   

Komisioner Komnas Perempuan itu mengatakan trend kasus kekerasan terbaru yang dialami perempuan di antaranya kekerasan seksual di dunia digital bernuansa seksual, persekusi online, dan maraknya situs dan aplikasi eksploitasi tubuh perempuan di dunia maya berkedok agama seperti situs ayopoligami.com dan nikahsiri.com. Selain itu muncul ancaman kriminalisasi perempuan dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Komnas Perempuan menerima 65 pengaduan kasus kekerasan berbasis cyber ini. Korban, umumnya perempuan yang berasal dari kota besar seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) atau kota-kota besar lainnya. Sedangkan pelaku kejahatan beragam, mulai dari pacar, mantan pacar, hingga suami korban sendiri dan pihak lain yang belum dikenal akibat luasnya akses dalam ranah dunia maya. Pada beberapa kasus melibatkan pelaku dengan kewarganegaraan asing.

Bentuk kejahatan cyber yang sering dilaporkan adalah penyebaran foto atau video pribadi di media sosial atau website pornografi. Kasus ini biasanya menghebohkan publik sehingga menambah beban psikis bagi korban. Karena itu Mariana nekankan kejahatan cyber bukanlah bentuk kekerasan terhadap perempuan biasa namun juga kejahatan transnasional yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.

Selain kekerasan di dunia maya, trend kasus berikutnya adalah incest, hubungan seksual dua orang yang memiliki hubungan darah. Sepanjang tahun 2017 Komnas Perempuan menemukan 1.210 kasus incest. Ayah dan paman merupakan pelaku paling banyak dalam kasus incest.

Menurut Komnas Perempuan, untuk Indonesia kasus incest muncul pertama kali pada tahun 2012. Waktu itu terungkap di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kasus tersebut didampingi organisasi lokal, namun kemudian lenyap karena ibu korban justru meminta kasus tersebut ditutup. Sejak tahun itu, kasus incest banyak dilaporkan masyarakat di kawasan perkebunan, pengungsian, nelayan, dan mereka yang hidup di rumah kecil dengan jumlah anggota banyak.

Komnas Perempuan mendesak negara tidak abai dalam soal incest. Adriana Venny, Komisioner Komnas Perempuan lainnya mengatakan kasus ini menghancurkan keluarga. Banyak ibu yang yang enggan melaporkan perilaku suaminya, sementara di lain pihak tidak bisa membiarkan anak perempuannya terus mengalami perkosaan oleh ayah atau keluarganya sendiri. “Banyak korban terpaksa diam karena pelaku mengancam akan menceraikan ibunya,” ujarnya.

Dari 1.210 kasus incest hanya 266 kasus yang dilaporkan ke polisi. Dari jumlah itu hanya 160 kasus yang tertangani hingga ke proses peradilan. “Hanya 13,2 persen (dari total kasus,red)," ujar Venny menambahkan.

Trend kekerasan terhadap perempuan yang terakhir adalah peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang disertai dengan pembunuhan terhadap perempuan atau femisida. Tahun 2017 Komnas Perempuan mencatat beberapa kasus ini. Antara lain kasus penganiayaan berujung kematian yang dialami seorang jurnalis perempuan di Palu pada Maret 2017. Korban ditemukan dalam kamar kosnya dalam keadaan babak belur, sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Pelaku kejahatan ini adalah suami korban. Sehari sebelumnya keduanya dikabarkan cekcok.

Kemudian pembunuhan terhadap istri dan anak perempuan di Tangerang pada bulan Oktober 2017.  Pelaku kesal terhadap istrinya karena menghabiskan uang Rp30 juta untuk berbelanja padahal uang tersebut ingin digunakan untuk membayar utang. Pelaku akhirnya membunuh korban. Kedua anak perempuan yang menjadi saksi peristiwa tersebut turut dibunuh.

Kasus lain adalah penembakan dokter Letty pada bulan November 2017. Korban bekerja di sebuah klinik di Jakarta Timur. Pelaku penembakan adalah suaminya sendiri yang kesal karena korban menggugat cerai setelah bertahun-tahun mengalami kekerasan oleh pelaku. Kasus penembakan juga terjadi pada pegawai BNN yang dilakukan oleh suaminya. Diduga pelaku stres karena merasa diintimidasi oleh korban.

Komnas Perempuan juga mencatat kasus kekerasan KDRT di Bali. Karena cemburu suami memotong kaki istrinya dengan parang. “Kasus kekerasan terhadap perempuan ini semakin mengerikan," ujar Azriana, Ketua Komnas Perempuan menambahkan.

Komnas Perempuan mencatat sepanjang 2017 terjadi 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah ini melonjak jauh dengan tahun sebelumnya sebanyak 259.150 kasus. Kasus kekerasan yang paling menonjol masih sama seperti tahun 2016, yakni KDRT atau ranah personal yang mencapai 9.609 kasus.

Karena itu Azriana mendesak Kepolisian Republik Indonesia melakukan pendokumentasian secara nasional dan massal tentang kejahatan femisida sebagai bentuk kejahatan klimaks dari kekerasan terhadap perempuan. Dokumentasi dan data itu untuk memetakan penyebab, pola, dan langkah-langkah pencegahannya.

Lembaga ini juga mengingatkan pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekereasan Seksual (RUU PKS). Azriana menegaskan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU tentang Perlindungan Anak, dan UU tentang Penghapusan KDRT masih terlalu sektoral untuk mengidentifikasi dan memidanakan pelaku kekerasan terhadap perempuan yang sudah semakin beragam dan mengerikan, sehingga dibutuhkan payung hukum perlindungan terhadap korban kekerasan.

Sejak 2012 lembaga ini menyampaikan kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan. Karena berdasarkan data, setiap dua jam terdapat tiga perempuan jadi korban kekerasan. “Tapi respon negara sangat minim, hukum dan pencegahan tetap tidak maju. Baru setelah ada kasus perkosaan brutal kepada gadis SMP 20 pelaku di Bengkulu, negara dan masyarakat mulai ramai," ujar Azriana.

 

Agus Setiyanto I YHM