Lembaga Keumatan Minta Pemerintah dan DPR Perbaiki Pasal Penghinaan Agama

Lembaga Keumatan Minta Pemerintah dan DPR Perbaiki Pasal Penghinaan Agama

foto: Agus Setiyanto I Independen.id

Perwakilan Lembaga Keumatan menggelar konferensi pers di Jakarta, Senin (26/3). Mereka mendesak Pemerintah dan DPR memperbaiki rumusan pasal-pasal tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Independen, Jakarta -- Lembaga Keumataan di Indonesia mendesak Pemerintah dan DPR untuk memperbaiki rumusan pasal-pasal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terkait tindak pidana penghinaan dan penghasutan agama. Lembaga tersebut menilai pasal-pasal tersebut mengancam kehidupan keagamaan dan toleransi. Jika pasal-pasal tersebut disahkan, "Negara akan sibuk mengurus kasus-kasus seputar penghinaan agama," ujar Romo Agus Surianto, dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/3).

Menurut dia, nanti makin banyak orang saling melapor ke polisi hanya gara-gara merasa agamanya dihina orang lain. Laporan dugaan penghinaan agama ini tidak hanya berasal dari umat lain yang  beda agama, tapi bisa juga datang dari orang-orang seagama yang berbeda tafsiran atau mazhab. 

Ia menjelaskan penghinaan agama, secara konseptual, hanya bisa ditujukan kepada orang. Namun di dalam Pasal 110 KUHP lama terdapat delik subjektif yang mensyaratkan ada subjek orang yang terhina. Sedangkan agama bukan subjek yang dapat merasa terhina. Jika delik penghinaan agama tersebut tetap dipertahankan, akan muncul kesulitan dalam pembuktian yaitu menentukan subjek yang berhak menentukan atau mewakili agama jika agama telah terhina. "Pasal-pasal semacam ini bahkan berpotensi mengajarkan masyarakat bersikap intoleran dan jauh dari pedoman Bhinneka Tunggal Ika," ujar Romo Agus.

Pendeta Gomar Gultom dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) menyampaikan kekhawatirannya akan makin banyak orang dijebloskan ke penjara karena berbeda ekspresi iman. Pihak yang paling rentan adalah kaum minoritas. Terutama mereka yang aktif berpendapat soal agama di internet. Karena berbeda pendapat, setiap saat bisa dilaporkan ke polisi dengan tuduhan menghina agama. 

PGI juga mencermati hal-hal seputar penghasutan agama. Pasal 350 tertulis yang dimaksud menghasut adalah agar meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut sah di Indonesia. Ia menegaskan tidak ada satu undang-undang pun yang menetapkan tentang agama apa saja yang dianut secara sah di Indonesia. Jika ketentuan ini diadakan akan bermakna menundukan agama di bawah negara. Karena negara yang berhak mengatakan sah atau tidaknya suatu agama. "Ini sangat problematis," ujar Pendeta Gomar.

Selain KWI dan PGI, Lembaga Keumatan terdiri Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia (NSI), dan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Perwakilan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berhalangan hadir dalam acara ini.

Agus Setiyanto I YHM