Tindak Pidana Khusus Satwa Liar Berpotensi Tumpang Tindih

Tindak Pidana Khusus Satwa Liar Berpotensi Tumpang Tindih

foto: pixabay.com

ilustrasi

Independen, Jakarta -- Indonesian Center for Environmental Law (ICAL) mengingatkan DPR dan pemerintah tidak memasukan tindak pidana khusus untuk satwa liar dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Menurut ICAL tindak pidana khusus terkait satwa liar memiliki kharakteristik khusus, yang perlu diatur dalam UU tersendiri. "Tindak pidana khusus untuk satwa liar hanya akan mengkriminlisasi banyak pihak," ujar Wenni Adzkia, Peneliti ICAL,  dalam diskusi yang digagas Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Rabu (30/5) di Jakarta. 

Menurut Wenni, saat ini, RKHUP mengatur secara luas eksploitasi satwa liar yang dilindungi maupun tidak dilindungi. Padahal di satu sisi, masyarakat memahami satwa liar yang dilindungi maupun tidak dilindungi. Karena itu, ICAL minta DPR dan pemerintah lebih dulu menyosialisasikan daftar nama-nama satwa yang masuk dalam dua kategori tersebut. . 

Selain itu menggolongkan satwa liar sebagai tindak pidana perlu dilakukan secara hati-hati, terkait  legalitas peredarannya di masyarakat. "Jangan sampai semangat pemidanaan yang ada di RKUHP tersebut tanpa basis data yang kuat," ujar Wenni.  

ICAl juga menyoroti rancangan tindak pidana terkait hasil bioteknologi modern. Di dalam Pasal 365 RKUHP disebutkan seseorang bisa dipidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda.  Hukuman ini dijatuhkan kepada siapa yang menerapkan teknologi modern untuk menghasilkan hewan atau produk hewan transgenik, yang mengancam kelestarian sumber daya hewan, keselamatan, dan ketentraman batin masyarakat, serta fungsi lingkungan hidup. 

Pasal ini dinilai dapat mengkriminalisasi peneliti atau ilmuwan. "Berpotensi mematikan peluang untuk mengembangkan eksperimen," ujar Wenni.  

Sunarto dari Word Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia menyebut RKUHP punya potensi ganda. Pertama bisa menguatkan sekaligus tumpang tindih dengan aturan yang sudah ada, seperti UU Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem maupun UU Lingkungan Hidup. 

Aturan tumpang tindih tersebut tidak banyak bermanfaat, apalagi tanpa komitmen politik, komitmen penegak hukum dan komitmen untuk menyelamatkan satwa liar dari koorporasi di sekitar kawasan atau habitat satwa yang dilindungi. "Misalnya komitmen pengusaha sawit kepada penyelamatan komunitas gajah di Riau," ujar peneliti satwa liar ini. 

Taufiqulhadi, Anggota Panja KUHP Komisi III DPR RI memaparkan perspektif RKHUP dalam perlindungan kejahatan satwa liar. Ia mengatakan draft RKUHP per tanggal 2 Februari 2018, pengaturan tentang kejahatan satwa liar sangat sedikit. Aturan itu dituangkan dalam Pasal 367 ayat 1 huruf a, Pasal 369, Pasal 371 ayat 1 dan ayat 2, dan ayat 2 RKUHP. 

Jenis kejahatan satwa liar yang diatur antara lain menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan tujuan yang tidak patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Para pelaku akan mendapat ancaman pidana enam bulan penjara atau pidana denda katagori II. Kemudian mereka yang menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya. "Jadi mereka yang menggunakan hewan untuk pertunjukkan atau tontonan bisa kena pidana," ujar dia.

Agus Setiyanto I YHM