Berantas Korupsi Ala Walikota Makassar dan Semarang

Berantas Korupsi Ala Walikota Makassar dan Semarang

foto: Pixabay.com

ilustrasi

Independen, Jakarta -- Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan giat membersihkan pegawai negeri sipil (PNS) bermental korup. "Tak ada ampun bagi PNS yang suka makan uang haram dari korupsi," ujarnya dalam Ngobrol Bareng Wali Kota Lawan Korupsi di Daerah yang diselenggarakn ransparency International Indonesia, di di Jakarta, Rabu (30/5).  

Ia juga menekankan melarang PNS lakukan pungutan liar (pungli). Hendrar menyebut sepanjang 2016-2017 sedikitnya ada 16 PNS di Kota Semarang diberhentikan. Sembilan PNS lepas jabatan dan 29 PNS diturunkan pangkatnya karena bermasalah dalam soal keuangan.

Menurut Hendrar tindakan pendisiplinan di atas merupakan syok terapi agar tidak ada lagi PNS korup di Semarang. Dia memastikan siapa saja yang main-main dengan uang negara apalagi merugikan warga, akan dihukum berat. "Kalau ada kepala sekolah lakukan pungutan biaya sekolah pasti langsung kami ganti," ujar Hendrar. 

Transparency International Indonesia sendiri memberikan apresiasi pada kinerja Hendrar Prihadi. Selain transparan, Hendrar dianggap pemimpin yang tidak suka bermewah-mewahan. Saat ini Walikota Semarang tidak menggunakan rumah dinas, melainkan tinggal di rumah sendiri dan berada di tengah permukiman warga.

Kepala daerah lain yang dianggap sukses menciptakan iklim tanpa korupsi adalah M. Ramdhan Pomanto, Wali Kota Makassar. Dia disebut sebagai pemimpin daerah yang transparan serta banyak melakukan gebrakan. Ramdhan mengakui pertama kali menjadi wali kota sangatlah berat. Terutama mengubah sebagian besar mental PNS yang sebelumnya berorientasi kepada uang untuk akhirnya bermental pelayan publik. "Sampai harus mengundang motivator untuk menyadarkan PNS agar benar-benar menjadi pelayan publik," ujarnya.

Selain itu, ia membangun banyak sistem aplikasi layanan publik  di Makassar. Antara lain aplikasi seputar layanan kesehatan, pendidikan, kebersihan. Dia juga memastikan setiap camat dan lurah di Makassar minimal seminggu sekali datang ke rumah warga untuk mengetahui keluhan dari warga seputar pelayanan publik. "Warga tinggal telepon 112. Semua kami layani, kecuali utang dan jodoh," ujar dosen serta arsitek ini. 

Agus Setiyanto I YHM