"Kami Tetap Tagih Penuntasan Pelanggaran HAM, Siapapun Presidennya" 

foto: Agus Setiyanto I Independen.id

Aksi Kamisan di depan Istana Presiden, setelah keluarga korban bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Kamis (31/5) kemarin.

Independen, Jakarta -- Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) memastikan tidak akan teribat dalam dukung mendukung pencapresan Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. "Pertemuan dengan Presiden Joko Widodo samata-mata untuk menuntut keadilan," kata Sumarsih, setelah sampai di lokasi Aksi Kamisan, depan Istana Negara Jakarta, Kamis (31/5).

Dua jam sebelumnya Sumarsih dan 19 orang lainnya bertemu Presiden di Istana Negara. Pertemuan ini pertama kali terjadi sepanjang sejarah JSKK berdiri, setelah melaksanakan 540 Aksi Kamisan di depan Istana Negara. 

Kepada Jokowi Sumarsih menyampaikan unek-unek keluarga korban pelanggaran HAM. Hal paling penting menuntut presiden mengakui adanya peristiwa pelanggaran HAM berat yang dilakukan aparat militer dan keamanan kepada warga sipil, aktivis, dan mahasiswa. Antara lain dalam kasus Kerusuhan 1998, Peristiwa Talang Sari, Peristiwa Tanjung Priok, dan Tragedi Politik 1965.

JSKK mendesak presiden memastikan Jaksa Agung menuntaskan kasus ini hingga ke pengadilan. Kepada Jokowi, JSKK juga menyerahkan laporan tim  investigasi terkait pelanggaran HAM dalam kasus Semanggi I dan Semanggi 2. "Kami menuntut pengakuan Presiden terkait kasus-kasus kekerasan aparat bersenjata yang telah diselidiki Komnas HAM," ujarnya. 

Meski telah bertemu, dia mengatakan tuntutan-tuntutan itu akan tetap disuarakan di depan Istana Negara dengan menggelar Aksi Kamisan. "Tetap menagih janji penuntasan kasus pelanggaran HAM, siapapun presidennya." Langkah itu diambil karena penuntasan kasus pelanggaran HAM berat itu tidak mengenal kedaluarsa. "Jadi akan kami kejar terus," ujar Sumarsih. 

Kemarin Sumarsih mengatakan sudah berusaha membujuk Jokowi untuk sejenak keluar Istana Negara dan berjalan kaki menemui aktivis Aksi Kamisan. Tapi rupanya presiden belum berkenan. 

Usman Hamid Direktur Amnesty International Indonesia menceritakan saat bertemu dengan presiden dan membicarakan kasus pelanggaran HAM pada Rabu (30/5) lalu mengatakan menyampaikan mengkritik kebijakan presiden dalam soal kasus HAM masa lalu. 

Usman menyatakan tidak hanya penuntasan kasus HAM masa lalu yang mangkrak, kasus pelanggaran HAM baru juga bermunculan di era Jokowi. Antara lain kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan, kasus gizi buruk di Papua, dan pemenjaraan Ahok. Usman meyakinkan presiden harus berani bertanggung jawab menuntaskan kasus-kasus itu. "Langkah pertama saya minta presiden mau temui korban HAM di Aksi Kamisan. Tiba-tiba presiden minta diagendakan pertemuan hari ini," ujar Usman. 

Karena itu saat pertemuan itu, Usman tidak turut serta mendampingi ke Istana Negara. Dia memilih menunggu Sumarsih dkk di seberang Istana Negara bersama puluhan aktivis lainnya. 


Agus Setiyanto I YHM