Independen, Jakarta -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu bergantung pada komitmen politik presiden. "Tanpa komitmen tersebut sampai kapan pun kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia akan tetap mangkrak," ujar Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM di Jakarta, Senin (4/6). 

Ia menambahkan komitmen politik itu dapat dilakukan dengan memastikan Jaksa Agung bekerja menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus-kasus tersebut. Karena Komnas HAM telah mengirim berkas-berkas kasus HAM ke Jaksa Agung lebih dari10 tahun lalu. "Sampai sekarang belum ditindaklanjuti," katanya menambahkan 

Berkas penyelidikan yang telah dikirim di anataranya kasus politik 1965, kasus kerusuhan 1998, kasus Talangsari, kasus penembakan misterius, penculikan aktivis, kasus Semanggi 1 dan Semanggi 2, dan kasus Wamena Wasior.

Komnas HAM memastikan temuan-temuan di berkas-berkas itu bukan fiktif ataupun opini. Semua merupakan hasil investigasi serius di lapangan dengan mewawancarai korban dan saksi, yang dapat digunakan sebagai data awal melakukan penyidikan. 

Hal itu disampikan menanggapi pernyataan Jaksa Agung yang menyampaikan bukti-bukti yang dikirimkan Komnas HAM bukan bukti otentik sehingga sulit membawa kasus pelanggaran HAM masa lalu ke pengadilan HAM. 

Ia mengatakan, jika Jaksa Agung tak bisa lakukan penyidikan, Presiden bisa melibatkan Komnas HAM. "Caranya dengan menerbitkan Perppu," ujar Mochammad Choirul Anam, Komisioner Komnas HAM menambahkan.

Beberapa lembaga yang memberi perhatian pada penuntasan kasus pelanggaran HAM seperti Kontras, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, LBH Masyarakat, dan IKOHI menyampaikan berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat, termasuk mengangkap komisioner Komnas HAM sebagai penyidik ad-hoc.   

Sebaliknya jika tidak mungkin diselesaikan, Komnas HAM meminta Kejaksaan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap kasus-kasus itu. Selama belum ada SP3 itu Komnas HAM berpandangan dokumen-dokumen hasil investigasi Komnas HAM yang sudah ada cukup menjadi alat bukti untuk melakukan penyidikan. 

Karena itu Komnas HAM meminta presiden menggunakan satu tahun terakhir masa jabatannya untuk serius dalam soal HAM berat. Jangan sampai kasus HAM berat kembali terkatung-katung dan membebani pemimpin maupun komisioner Komnas HAM di masa depan.  "Langkah Presiden ditunggu publik. Bukti keseriusan," ujar Anam. 

Agus Setiyanto I YHM