Pilkada, Ancaman Klaster Baru Covid-19.

Pilkada, Ancaman Klaster Baru Covid-19.
Foto: sumber: https://ccc-19.depok.go.id/

Independen – Di akhir Oktober lalu, KPU Kota Depok melakukan sosialisasi Pilkada 2020 kepada kelompok pemilih pemula maupun pemilih milenial. Ribuan peserta dari berbagai sekolah SMA sederajat Kota Depok mengikuti kegiatan yang dilakukan secara online.

Webinar tersebut menghadiri sejumlah narasumber, seperti Ilham Saputra, Komisioner KPU RI, Idham Holik, Komisioner KPU Prov. Jawa Barat, Rosalinah, Ketua MGMP PPKn SMA Kota Depok, dan Lelu Ersastri, Guru SMA 3 Depok.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan guna memaksimalkan partisipasi dalam Pemilihan Walikota Depok tahun 2020. Walaupun Pemilu dilaksanakan di tengah masa pandemi, tetapi KPU Kota Depok berharap bahwa masyarakat dapat tetap memberikan hak pilihnya.

Sementara itu jumlah pasien Covid-19 yang masih ditangani di Depok tercatat mencapai 11.813 orang (8/12) dengan pasien sembuh 9.146 dan meninggal 299 jiwa. Dari situs informasi Covid-19 Kota Depok, https://ccc-19.depok.go.id/ , tren kenaikan Covid-19 terus menanjak sejak bulan September sampai November 2020. Bahkan di bulan November gap antara yang sembuh dan terkonfirmasi positif makin melebar. Rentang waktu ini, seiring dengan masa kampanye Pilkada yang mulai 26 September sampai 5 Desember 2020.

Jika hari ini tanggal 9 Desember dilaksanakan Pemilihan Walikota di Kota Depok seiring Pilkada serentak 2020, maka dapat dimonitor 7-14 hari ke depan apakah ada peningkatan jumlah pasien Covid-19 yang signifikan. Jika terjadi lonjakan, dapat diduga klaster baru yaitu Pilkada. Meskipun KPU dan pemerintah sudah menjamin protokol kesehatan di Pilkada 2020, tetapi praktek di Pilkada Depok, sulit menegakkan protokol kesehatan di masa kampanye.

Pelanggaran Kampanye

KPU telah menetapkan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum no. 13 tahun 2020 yang merevisi peraturan sebelumnya. Pada Pasal 58, dalam peraturan yang baru telah menyatakan bahwa para kandidat dalam Pilkada serentak 2020 harus mengutamakan kegiatan kampanye di media sosial dan media daring.

Kampanye dapat dilakukan dengan cara pertemuan tatap muka langsung tetapi dengan jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 orang dan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan menciptakan klaster baru.

Pada pasal 88C, KPU telah melarang tim kampanye untuk melaksanakan kegiatan yang biasanya mengumpulkan massa dengan jumlah besar. Kandidat yang melanggar akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, larangan melakuka metode kampanye yang dilanggar selama tiga hari, serta penghentian dan pembubaran kampanye.

Walaupun seluruh informasi tersebut telah sampaikan dengan jelas, Bawaslu mengungkapkan bahwa masih ada beberapa paslon yang sering kali melanggar protokol kesehatan. Fritz Edgar Siregar menyampaikan sudah ada 70 surat peringatan tertulis.

“Memang dimungkinkan adanya pertemuan tatap muka, tetapi ada empat komponen, maksimal lima puluh orang, menggunakan masker, menjaga jarak maksimal satu meter, dan menyiapkan hand sanitizer,” ujar Fritz Edgar Siregar.

Menurut Badan Pengawas Pemilu Depok, Jawa Barat, sudah ditemukan 15 pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 semasa kampanye yang berlangsung selama 10 hari, sejak 6 Oktober hingga 15 Oktober 2020. Terdapat enam kasus yang telah diberi surat peringatan tertulis. Selain itu, Bawaslu Depok telah menindak lanjuti 5 laporan yang menjadi temuan dugaan pelanggaran. Salah satunya berupa dugaan pelanggaran mengenai kode etik penyelenggara.

Sebelumnya, Bawaslu Kota Depok pada tanggal 26 September sampai dengan 4 Oktober 2020 telah mendapati 8 pelanggaran yang dilakukan selama kampanye digelar. Pelanggaran tersebut terkait dengan protokol kesehatan yang ada. Pelanggaran terjadi karena ketika melakukan kampanye tatap muka, peserta lebih dari 50 orang, dan juga banyak peserta yang tidak melakukan jaga jarak.

"Bawaslu Kota Depok mendapati delapan pelanggaran kepatuhan terhadap standar protokol kesehatan COVID-19. Dengan rincian pelanggaran; peserta lebih dari 50 orang, peserta tidak menjaga jarak, dan kegiatan pada malam hari. Dalam salah satu kegiatan yang melanggar protokol kesehatan, didapati pula anak kecil yang disertakan dalam kegiatan kampanye," kata anggota Bawaslu Depok Divisi Pengawasan dan Hubal, Dede Selamet Permana, dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10).

Berdasarkan pemetaan peningkatan pasien positif Covid-19 di Depok, terdapat penambahan jumlah pasien positif sebanyak 306 pada periode 6 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2020. Dari hasil data pengawasan terhadap jumlah pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 tersebut. Namun, gugus tugas penanganan Covid-19 di Depok hingga kini belum memberikan rilis data terkait hasil tracking terhadap asal-muasal penambahan kasus pasien positif tersebut.

"Terhadap ketidak patuhan tembusan surat pemberitahuan, Bawaslu Kota Depok akan melakukan imbauan kembali melalui para penghubung (LO) pasangan calon agar mematuhi prosedur pelaksanaan kegiatan kampanye termasuk mematuhi protokol kesehatan, dan memaksimalkan Kampanye metode pertemuan dalam jaringan guna meminimalkan kerumunan massa melebihi 50 orang," sambung Dede.

Bawaslu akan melakukan imbauan kembali dalam pelaksanaan kegiatan kampanye, hal tersebut dilakukan supaya memaksimalkan kampanye metode pertemuan dalam jaringan dan dilakukan untuk meminimalisir kerumunan massa yang melebihi 50 orang.

Dari Data Bawaslu Kota Depok, pelanggaran protokol kesehatan pada kegiatan Kampanye mengalami penurunan, Komisioner Bawaslu Kota Depok Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Hal, Dede Slamet menyatakan bahwa dari total 23 pelanggaran protokol kesehatan, penurunan signifikan terjadi di pekan kedua (dari 9 pelanggaran ke 6) dan pekan keempat (dari 6 pelanggaran ke 2) masa kampanye.

Hasil dari pengawasan Bawaslu Kota Depok di 11 Kecamatan se Kota Depok per 5 November 2020 telah mendapati 1.039 giat kampanye dengan rincian 777 giat Tatap Muka dan Dialog, 58 giat Pertemuan Terbatas, 15 giat Kampanye Daring, serta 189 giat penyebaran Bahan Kampanye.

Kegiatan Penyebaran Bahan Kampanye menunjukan peningkatan volume kegiatan, biasanya dilakukan dalam bentuk door to door dengan membagikan bahan kampanye yakni stiker, dan brosur visi misi paslon.

Paslon nomor urut 1 Pradi Supriatna & Afifah Alia memprioritaskan kampanye virtual. Walaupun begitu, Kampanye dilakukan dengan cara berkeliling ke rumah-rumah warga untuk menghindari kerumunan. "Kami masih melakukan kampanye tatap muka, tetapi dengan mengikuti aturan yang diberlakukan," kata Anggota Tim pemenangan Pradi-Afifah, Sahat Farida, kepada Independen.id.

Reporter: Ajeng Puspa/D02

Politik Lainnya