Ramai-ramai Minta Tunda Pilkada

Ramai-ramai Minta Tunda Pilkada
Foto: sumber : change.org

Independen --- Beredar petisi online di change.org yang meminta pelaksanaan Pilkada ditunda demi keselamatan dan kesehatan publik. Petisi ini dibuat oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat dan ditujukan ke KPU, Presiden RI dan DPR RI. Sampai tanggal 22 September 2020, petisi ini sudah ditandatangani oleh 33.801 orang. 

Dalam pernyataannya, Koalisi ini menyesalkan pemerintah dan DPR bukannya fokus pada penanganan kesehatan terkait pandemi Covid-19 tetapi justru melanjutkan Pilkada yang potensial melanggar protokol kesehatan.  Koalisi yang terdiri dari ICW, JPPR, KIPP Indonesia, Perludem dll  mendorong agar Pilkada ini ditunda ke tahun 2021. 

Hal senada disuarakan oleh 2 ormas keagamaan besar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah. Pengurus Besar NU dalam rilisnya 20 September 2020 meminta agar pelaksanaan Pilkada ditunda sampai darurat kesehatan ini selesai. PBNU dengan tegas meminta agar anggaran Pilkada dialihkan dulu untuk penanganan kesehatan dan memperkuat jaring pengaman sosial. 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam pernyataan persnya meminta agar Pilkada 2020 ditinjau kembali bahkan ditunda sampai keadaan memungkinkan. 

"Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19,"kata Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah. 

Bahkan PP Muhammadiyah meminta agar Presiden Jokowi untuk turun langsung memimpin penanganan Covid-19 ini agar lebih efektif, terarah dan maksimal. Selain itu PP Muhammadiyah meminta DPR untuk menunda pembahasan RUU yang berpotensi menimbulkan kegaduhan, termasuk RUU Omnibus Law Cipta Kerja. 

Namun keinginan masyarakat ditolak oleh Istana lewat juru bicara Presiden Fajroel Rahman pada 21 September 2020. 

"Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih. Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru Pilkada,"kata Fajroel Rahman. 

Alasan utama Pilkada harus dilaksanakan Desember 2020 karena tidak ada satu negara di dunia yang tahu kapan pandemi Covid-19 berakhir, demikian Juru Bicara Presiden. Meskipun pada kesempatan lain ketika bertemu para pemimpin redaksi di Istana Bogor akhir Agustus lalu, Presiden Jokowi optimis akan mulai melakukan vaksinasi massal Covid-19 pada Januari 2021 

Politik Lainnya