Beragam Cara Belajar Siswa Disabilitas di Saat Pandemi

 Beragam Cara Belajar Siswa Disabilitas di Saat Pandemi
Foto: foto: Winahyu Dwi Utami
Rasyid dan Fikri mengerjakan tugas sekolah dengan ditemani Ibu. Lokasi Pekanbaru.

Independen -- Dengan malu-malu dan kepala menunduk, dua bocah laki-laki kakak beradik menjumpai Independen.id saat berkunjung ke sebuah asrama siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pembina di Jl. Segar Kota Pekanbaru. Ia membawa buku tugas sekolah yang akan dia kerjakan siang itu

Dua bocah tersebut bernama Rasyid (11 tahun) dan Fikri (9 tahun). Wajahnya menggemaskan dengan postur badan sedang. Ada sedikit senyum malu-malu saat mereka memilih duduk di sebelah sang ibu. Satu di antaranya, bahkan duduk bersandar dengan ibunya. “Ini Rasyid. Dia memang pemalu,” kata Eliza memperkenalkan anak yang bersandar padanya.

Matanya tidak mau memandang ke arah saya yang duduk berseberangan dengannya. Fikri langsung mengerjakan tugasnya, mengulang tulisan yang ada di lembar soal. Lembaran fotocopy dari sekolah. Sedangkan Rasyid, hanya mempermainkan buku yang ada di tangannya.

Saat melihat mereka pertama kali, tidak menyangka mereka adalah anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Saat saya ajak berkomunikasi menanyakan nama dan kelas berapa, barulah saya tahu dua bocah Sekolah Dasar (SD) tersebut tidak bisa mendengar apa yang saya ucapkan. Mereka siswa Kelas VI dan IV Sekolah Luar Biasa (SDLB) B, yaitu kelompok untuk anak-anak tuna rungu.

Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, seluruh sekolah tutup. Rasyid, Fikri dan Habibi, kakak tertuanya, terpaksa belajar di rumah. Bersama ayah dan ibunya, mereka tinggal di asrama milik sekolah yang diberikan gratis bagi anak kurang mampu dan yatim piatu. Eliza, sang ibu, dipercaya sebagai pengurus asrama oleh Kepala Sekolah SLB Pembina. Ketiga anak laki-laki Eliza adalah tuna rungu.

Setiap minggu, mereka mendapat tugas dari sekolah sekitar 5 lembar dari berbagai mata pelajaran. Tugas tersebut adakalanya dijemput oleh orangtua ke sekolah atau disampaikan via Whatsapp oleh guru. Setelah selesai dikerjakan, tugas diantarkan kembali ke sekolah dan sekaligus mengambil tugas baru untuk minggu berikutnya.

“Kadang tugas diberikan melalui pesan Whatsapp. Habibi, anak saya yang SMP pernah mengikuti belajar secara online, namun ia sulit mengerti apa yang disampaikan guru di layar HP. Ia tidak bisa membaca gerak bibir gurunya,” ungkap sang Ibu.

“Habibi pusing bu, nggak ngerti,” begitu ucap Habibi kepada Eliza.

Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi belajar secara daring. “Sekarang mereka mengerjakan soal-soal yang diberi guru di rumah Sesekali guru datang untuk memantau dan memberi penjelasan pelajaran yang diberikan saat itu,” tutur eliza.

Eliza mengaku tidak mudah menyuruh anak-anak mengerjakan tugasnya. Sebagai orangtua, saya harus sabar menunggu mood mereka untuk mengerjakan. Tak jarang mereka baru mengerjakan sehari sebelum tugas akan dikumpulkan.

“Saya harus bersabar menunggu mood mereka. Kalau dia bilang nanti sore, ya kita tunggu hingga sore. Kalau katanya malam, ya malam mereka kerjakan,” jelas Eliza.

Namun sejauh ini, Habibi, Rasyid dan Fikri selalu menyelesaikan tugas. Meskipun mengaku bosan belajar di rumah, mereka tetap kerjakan tugas-tugasnya.

“Belajar terus sekolah tidak. Kapan sekolah?” itu pertanyaan yang sering dilontarkan Fikri dan Rasyid kepada ibunya bila mereka merasa bosan.

Berbeda dengan Rasyid dan Fikri yang pemalu, Yulia, bocah yang juga bersekolah di SDLB Negeri Pembina, dengan riang memperlihatkan buku tugasnya saat ditanya tugas apa saja yang diberikan guru di sekolah. Walaupun baru pertama bertemu, bocah autis berusia 9 tahun itu seperti sudah lama mengenal saya. Sambutan dan sapaannya sangat akrab penuh senyum. Dengan pengucapan yang tidak begitu jelas, ia menyebutkan nama guru yang memberinya tugas sambil membuka lembar demi lembar buku PR-nya.

Di buku itu, ada tulisan tangan gurunya membentuk sebuah angka, kata, kalimat dan gambar dari susunan titik-titik. Jumlahnya tidak banyak, hanya 5 hingga 8 baris dalam satu halaman yang ditulis besar-besar. Tugas Yulia menyambungkan titik-titik tersebut. Setiap minggu, ada 5 hingga 7 halaman yang harus dikerjakan bocah Kelas III SDLB C itu. Selain menebalkan huruf dan angka, ia juga menebal gambar dan mewarnai.

Gadis cilik periang ini tinggal berdua bersama kakeknya di sebuh rumah petak kontrakan. Menurut sang kakek, Yulia akan mengerjakan PR saat dia mau. “Sukanya main saja. Tapi kalau saya bilang besok ibu guru akan datang mengambil tugas, dia mengerti dan segera mengambil buku PR dan mengerjakannya. Dan kalau sudah capek, dia akan tinggalkan bukunya,” terang Sutrisno.

“Bila dia tidak mood, biarkan dulu, tidak bisa dipaksa. Biasanya ia akan mengerjakan selembar demi selembar,” lanjut kakek 70-an tahun tersebut.

Sudah beberapa kali dalam satu bulan terakhir, tugas Yulia diantar ke rumah oleh guru kelasnya. Sebelumnya, Sutrisno menjemput dan mengantar tugas milik Yulia ke sekolah. Sutrisno sudah tidak bekerja lagi, ia mengaku sangat beruntung cucunya bisa bersekolah di SLB negeri bebas biaya. “Semuanya gratis. Cucu saya diberi seragam dan perlengkapan sekolah,” katanya sembari tersenyum.

Menurut sang kakek, autis Yulia termasuk ringan. Yulia memahami maksud lawan bicara ketika diajak berkomunikasi, ia juga mempunyai daya ingat yang kuat. Hanya saja dalam berbicara pengucapannya tidak jelas.

Selama ngobrol dengan Sutrisno, Yulia acap kali merespon obrolan kami. Bahkan tak jarang ia yang menjawab pertanyaan yang saya ajukan ke kakeknya. “Apakah Yulia sudah bisa membaca Pak?” tanya saya.

Yulia langsung menjawab sudah. Dengan senyum sang kakek menjawab, “Belum, Yulia belum bisa membaca.”

“Bisa baca, bisa mewarnai, bisa nyanyi. Bisa nyanyi balonku,” ucap Yulia cedal.

Keterangan: Yulia bersama kakeknya - foto : Winahyu Dwi Utami

 

Bila Yulia mampu mengerjakan tugas sendiri, berbeda dengan Heri (13 Th), siwa Kelas VIII ini harus dibantu saat mulai mengerjakan tugas. “Untuk memulai, tangannya harus dipegangin dulu, dibujuk dulu,” kata Yanti, sang Ibu.

“Anak kami anak yang spesial. Butuh kesabaran untuk membujuknya mengerjakan PR. Basic mamanya bukan guru, jadi tidak mudah mendampinginya belajar,” terang ibu Heri.

Kalau di sekolah, anak sudah terbiasa mengerjakan soal. Berbeda dengan di rumah. Walaupun tugasnya hanya menebalkan huruf atau gambar, bagi anak down syndrome hal tersebut tidak mudah.

“Kalau di rumah, seperti mamanya yang belajar,” ucap Yanti sambil tersenyum.

Hal senada disampaikan oleh ibu dari Reza, Siswa Tuna Netra Kelas VIII SMPLB Negeri Pembina Pekanbaru. Anaknya perlu dibantu dalam mengerjakan tugas di rumah. Ada kalanya Reza langsung mengerjakan tugas saat disuruh, namun tak jarang harus dibujuk dulu.

“Kalau mood-nya baik, bisa langsung dikerjakan. Tapi kadang perlu dibujuk,” jelas Sri Wirdayeni.

“Namun sekarang, guru Reza yang datang ke rumah. Ini lebih membantu kami,” tambah Sri.

Cara belajar berbeda dilakukan oleh Kemal (19 tahun), siswa Kelas 12 SMALB Swasta Sri Mujinab Pekanbaru. Ia mengerjakan tugas sekolah bersama temannya. Kemal mengunjungi teman sekelasnya untuk belajar bersama, namun tidak jarang teman Kemal yang datang ke rumah.

Menurut ibu Kemal, Indra Leni Yasni, cara belajar tersebut memudahkan Kemal menyelesaikan tugas. “Bila tidak bersama teman, pada malam hari Kemal belajar bersama saya,” kata Indra Leni.

Beberapa bulan terakhir, setelah sekian lama belajar di rumah, pihak sekolah memberi pilihan kepada orangtua, ingin belajar di rumah atau di sekolah. “Tidak mudah mendampingi anak spesial belajar di rumah,” demikian ungkap sang ibu.

Kemal pernah diantar orangtuanya ke sekolah. Namun karena angka positif Covid-19 di Kota Pekanbaru kembali meningkat, Indra Leni tidak mau mengambil resiko. Ia memutuskan anaknya belajar di rumah saja.

Selama masa pandemi, SLB Sri Mujinab memberikan tiga pilihan kepada orangtua siswa yang ingin anaknya belajar di rumah. Belajar bisa dilakukan melalui video call, Whatsapp dan menjemput tugas ke sekolah. “Kita akan melayani bila siswa ingin belajar di malam hari dengan fasilitas video call,” kata Kepala Sekolah SLB Sri Mujinab, Adriningsih.

Tetapi ada juga orangtua yang ingin anaknya belajar di sekolah. Khususnya untuk siswa-siswa baru. Dengan protokol kesehatan, siswa bersekolah tiga hingga empat kali dalam seminggu.

Dalam memberi tugas, pihak sekolah tidak dibenarkan membebani siswa. “Tidak boleh memaksa anak dan membebani mereka dengan tugas yang banyak,” tambah Adriningsih.

Belajar anak berkebutuhan khusus berbeda dengan anak sekolah umum. Di SLB, anak-anak hanya menerima pelajaran akademis 40 persen dan 60 persennya adalah keterampilan. Kurikulumnya sama dengan sekolah umum, cuma lebih ringan.

“Di sekolah lebih banyak pembelajaran Bina Diri atau keterampilan. Sri Mujinab memberi keterampilan salon, menjahit, menari, tata boga kepada peserta didik. Diharapkan setelah tamat, mereka bisa mandiri. Dengan kursus intensif beberapa bulan saja, saya yakin anak-anak sudah bisa membuka usaha dan menghasilkan uang dari keterampilan tersebut,” jelas Adriningsih.

“Anak kami adalah anak istimewa. Bisa menyikat gigi sendiri dan mengancing baju sendiri, itu sudah luar biasa. Di sekolah, kami mengajarkan kemandirian itu di samping pengetahuan akademis,” kata Kepala Sekolah SLB Negeri Pembina, Makmur di tempat terpisah.

Di SLB Negeri Pembina, minat bakat anak-anak dikembangkan. Mereka diberi  keterampilan seperti membatik, kecantikan, tata boga, kesenian, musik, komputer dan lain sebagainya. “Prestasi anak-anak kami cukup baik di bidang keterampilan atau minat bakat tersebut. Beberapa kali pernah meraih juara dalam sejumlah kompetisi,” kata Makmur.

Batik hasil karya siswa SLB Pembina sudah bisa  ditemui di gerai-gerai batik yang ada di Pekanbaru, di antaranya di Toko Batik Rany. Sejak pandemi Covid-19, anak-anak tidak bisa mendapatkan pelajaran berbagai keterampilan tersebut.

“Sekarang kami melakukan program guru kunjung ke rumah-rumah siswa. Anak dan orangtua yang mengalami kesulitan dengan sistem belajar di rumah, bisa terbantu dengan cara ini. Sebagai bukti kunjungan guru, saya meminta setiap guru mengirimkan foto dan google map rumah siswa yang dikunjungi mereka,” ungkap Makmur yang pernah cukup lama mengajar di SLB tertua di Pekanbaru, SLB Sri Mujinab.

Kendala Belajar

Menurut pemerhati anak disabilitas yang juga Ketua Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan Kecacatan (FKKADK) Provinsi Riau, Lianny Rumondor, kesulitan anak belajar di rumah biasanya adalah kesulitan komunikasi. Bagi anak tuna rungu misalnya, tidak semua arti kata di tugas sekolah mereka mahami. Begitu juga ucapan yang disampaikan orangtua atau guru.

“Orangtua dituntut untuk bisa memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah agar mereka mengerti,” jelas Lianny.

Bagi orangtua anak dengan tuna netra juga sama, tidak semua mengerti tulisan braille. Hal itulah yang menjadi kendala orangtua dalam mendampingi anak belajar.

Pandangan serupa juga dikatakan Kepala Sekolah SLB Sri Mujinab dan SLB Pembina.  “Tidak semua orangtua mengerti bahasa isyarat. Inilah yang menjadi kendala,” kata Adriningsih.

Di Indonesia terdapat dua jenis bahasa isyarat yang digunakan oleh para tuna rungu (tuli) dan tuna wicara (bisu). Bahasa isyarat tersebut adalah Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) dan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI). Bagi orang yang awam, keduanya memang nampak sama. Namun, baik Bisindo maupun SIBI ternyata memiliki pengertian yang berbeda.

Perbedaan mendasar antara SIBI dan Bisindo, SIBI menggunakan abjad sebagai panduan bahasa isyarat tangan satu, sementara Bisindo menggunakan gerakan tangan (dua tangan) sebagai upaya komunikasi antar pengguna bahasa isyarat.

“Anak-anak lebih sering menggunakan Bisindo. Bahasa isyarat ini dinilai lebih mudah dan praktis. Hanya saja bila menggunakan Bisindo, untuk kata-kata tertentu isyaratnya bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya ketika menyebut Kota Bengkalis. Karena simbolnya kapal, anak-anak di Riau menggunakan isyarat tangan seperti membentuk kapal. Isyarat itu bisa saja tidak dimengerti oleh kaum tuna rungu di daerah lain,” terang Kepala SLB tertua di Riau ini.

Tetapi kalau menggunakan isyarat huruf hingga membentuk kata Bengkalis, itu bisa dimengerti oleh tuna rungu di tempat lain yang sudah mempelajari SIBI.

Kepala Sekolah SLB Pembina tidak hanya menyampaikan kendala komunikasi dari sisi orangtua dan siswa saja, kendala komunikasi juga dirasakan pihak sekolah. Terutama ketika nomor ponsel orangtua tidak aktif atau sulit dihubungi. Hal tersebut menghambat kelancaran pihak sekolah untuk memberitahu tugas dan jadwal kunjungan guru ke rumah siswa.

“Kalau kendala dari pihak orangtua, biasanya kesulitan mendampingi anak belajar. Kita memaklumi karena orangtua tidak memiliki dasar mengajar. Tapi ada kendala juga bagi kami, yaitu menghubungi orangtua siswa. Nomor ponsel orangtua yang kami hubungi tidak aktif,” jelas Makmur.

Menurut Makmur, SLB Negeri Pembina memiliki beberapa cara memberi materi ajar kepada siswa. Di antaranya tugas tertulis, video singkat, suara dan lain sebagainya. Bahan ajar dan latihan siswa tersebut bisa didistribusikan melalui pesan Whatsapp atau SMS. Orangtua bebas memilih cara penyampaian tugas-tugas tersebut. Bagi orangtua siswa yang tidak memiliki ponsel pintar (smartphone), tugas (hardcopy) bisa dijemput ke sekolah. Ada 11 guru piket yang menunggu orangtua mengambil tugas setiap hari.

“Guru akan menunggu hingga pukul 11.00 WIB setiap hari kerja, kecuali Hari Jumat hingga pukul 09.00 WIB. Orangtua boleh memilih hari apa ia bisa mengambil tugas anaknya. Seminggu kemudian tugas yang sudah dikerjakan diserahkan ke sekolah dan tugas baru kembali diambil orangtua,” terang Kepala Sekolah.

Makmur mengaku pihak sekolah pernah melakukan pembelajaran secara daring. Namun karena berbagai faktor, cara tersebut sudah jarang dilakukan. Untuk menunjang belajar secara daring, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan sudah memberi bantuan quota internet kepada orangtua siswa sebesar 42 Giga per bulan. Bantuan tersebut diberikan sejak September 2020 langsung ke nomor ponsel orangtua yang terdaftar di sekolah.

“Kuota internet yang diberikan pemerintah tidak terpakai oleh kami,” kata Eliza, orangtua siswa SLB Pembina.

keterangan: Seorang guru mengunjungi siswanya - foto : Winahyu Dwi Utami

 

“Sekarang kami sudah menerapkan guru kunjung. Saya juga berkeliling untuk memantau efektivitas guru kunjung ini,” demikian Makmur.

Jumlah guru di SLB Negeri Pembina saat ini sebanyak 65 orang untuk semua tingkatan sekolah, SDLB, SMPLB dan SMALB. Pembina adalah satu-satunya SLB negeri di Pekanbaru. Jumlah muridnya Tahun ajaran 2019-2020 sebanyak 366 siswa tersebar di lima jurusan, Jurusan Tuna Netra (A), Tuna Rungu (B), Tuna Grahita (C), Tuna Daksa (D) dan Jurusan Autis (F).

Di Pekanbaru ada 15 Sekolah Luar Biasa (SLB), 14 di antaranya adalah swasta. Sedangkan untuk Provinsi Riau, jumlah SLB mencapai 47 sekolah dengan rincian 17 SLB negeri dan 30 SLB swasta.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017/2018, Provinsi Riau adalah provinsi dengan siswa berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas terbanyak yaitu sebesar 21,2 ribu. Jumlah total pada  tiga provinsi teratas, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau mencapai 40 persen dari seluruh siswa berkebutuhan khusus di Indonesia. Siswa penyandang kebutuhan khusus yang mengenyam bangku sekolah pada 2017/2018 di Indonesia sebanyak 128.510 siswa.

Sementara Dinas Pendidikan Provinsi Riau mencatat jumlah murid SLB di Riau Tahun 2020 sebanyak 3.214 siswa tersebar di 12 kabupaten/kota. Berikut data jumlah siswa SLB Negeri dan Swasta di Riau 2020/2021 yang sudah masuk ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau:

 

Berdasarkan data di atas, tampak masih ada dua kabupaten yang datanya belum masuk hingga November 2020 ini.

Menurut Kepala Bidang Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Abdul Khair, kesadaran orangtua untuk menyekolahkan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Riau cukup baik. Jumlah sekolah luar biasa bertumbuh terus. Sayangnya guru yang memiliki kopetensi mengajar di SLB masih kurang.

“Kita kekurangan banyak guru SLB. Kekurangannya mencapai 200 orang lebih untuk seluruh Riau,” kata Abdul Khair.

Dinas Pendidikan Riau tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan guru, lanjut Abdul Khair, tetapi juga memberi bantuan pendidikan dan bantuan alat penunjang gerak untuk ABK.

 “Kita juga memiliki asrama untuk siswa yang kurang mampu. Semua biaya pendidikan dan kebutuhan mereka diberikan cuma-cuma,” jelasnya.

“Kita memiliki Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membiayai pendidikan dan kebutuhan anak disabilitas,” tambah staf PKPLK Muhammad Sony.

Namun ia tidak menyebutkan berapa besar dana yang dialokasikan untuk itu.

“Siswa disabilitas kita banyak yang berprestasi membanggakan di tingkat nasional. Kita mendukung peningkatan prestasi para siswa tersebut,” katanya.

Prestasi-prestasi itu dinilai menjadi motivasi orangtua yang memiliki anak disabilitas untuk menyekolahkan anak mereka. “Dulu banyak orangtua yang menyembunyikan anak disabilitas. Mereka mengurungnya di rumah. Namun kini sudah banyak yang disekolahkan,” ungkap Abdul Khair.

Alokasi Dana untuk Disabilitas

Anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat menyebut bahwa Dana Alokasi Khsusus (DAK) yang menyasar kaum disabilitas memang ada. Namun anggaran tersebut tersebar di sejumlah dinas.

“Alokasi DAK untuk kamu disabilitas di Provinsi Riau terintegrasi di beberapa dinas, seperti di Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan lain sebagainya,” kata Ade.

Berdasarkan Potret Kebijakan Anggaran Responsif Gender Provinsi Riau Tahun 2019 yang dikeluarkan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau untuk penyandang disabilitas dalam tiga tahun terakhir (2017-2019), rata-rata hanya sebesar 0,01 persen. Menurut Koordinator FITRA Riau, Triono, angka itu menunjukan bahwa pemerintah Provinsi Riau belum melaksanakan mandat dari UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Sesuai undang-undang tersebut, definisi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, yang dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 63 ayat (1) UU No.8 Tahun 2016 secara tegas menyebutkan, pembiayaan pemberdayaan dan perlindungan penyandang disabilitas dialokasikan pemerintah daerah dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, minimal 1% secara bertahap dari total anggaran.

Melihat tren APBD setiap tahun, seharusnya masalah dasar masyarakat dapat terselesaikan melalui kebijakan anggaran yang lebih proporsional, apalagi persoalan pada kelompok rentan.

“Selama empat tahun terakhir (2016-2019), pendapatan daerah mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu sebesar 17% atau Rp1,6 triliun. Namun peningkatan pendapatan daerah tersebut tidak berbanding lurus dengan pertumbuhannya yang justru mengalami penurunan hingga minus 1,2 persen (-1,2%). Seharusnya pendapatan daerah tahun 2019 yang diproyeksikan sebesar Rp9,1 triliun mampu membiayai urusan yang berkaitan persoalan gender, anak dan disabilitas lebih memadai,” jelas Triono.

Data Riskesdas 2018 mencatat proporsi disabilitas usia 5-17 tahun di Provinsi Riau sebanyak 2,9 persen dari jumlah penduduk. Bila penduduk Riau sebesar 6.074.647 jiwa (sumber : Data Konsolidasi Semester II Tahun 2018 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI), maka jumlah disabilitas kelompok umur yang merupakan usia sekolah sekitar 176 juta lebih. Jumlah ini sangat besar bila dibandingkan dengan jumlah siswa SLB di Riau berdasarkan data Dinas Pendidikan Riau Tahun 2020 yang hanya 3.214 orang.

“Persoalan data penyandang disabilitas di Riau, saya nilai belum valid. Setiap dinas memiliki data yang berbeda. Kami di FKKADK memiliki data anak disabilitas yang kami data sendiri. Dan data kami ini sering digunakan bila ada program bantuan bagi anak penyandang disabilitas oleh Kementerian,* terang Lianny.

Menurut Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Made Sayuni, data penyandang disabilitas adalah data bergerak. Banyak dari mereka yang terdata, saat ditemui sudah tidak lagi berada di alamat yang tertera di dokumen. “Mereka sering tinggal berpindah-pindah. Mungkin karena hunian yang mereka tempati adalah rumah kontrakan. Data yang ada pada kami saat ini adalah data tahun 2012. Belum ada pembaruan. Data penyandang disabilitas berdasarkan jenis kecacatan di Riau tahun 2012 sebanyak 12.534 orang,” ungkap Made.

Made mangaku Dinas Sosial Provinsi Riau sedang melakukan pendataan di tahun 2020 ini. “Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Riau tahun ini mendapat dana hibah sebesar Rp500 juta. Di situlah kami menitipkan pendataan disabilitas. Dinas tidak memiliki dana untuk melakukan pendataan,” kata Made.

“Alangkah baiknya bila pendataan kaum disabilitas ini dilakukan bersamaan dengan sensus penduduk yang dilakukan BPS. Selain menghemat dana, juga lebih efektif. Dengan demikian kita memiliki data yang valid yang bisa dijadikan rujukan untuk berbagai program atau kegiatan,” tandas Lianny.

Penulis: Winahyu Dwi Utami

*Artikel ini didukung oleh dana hibah liputan dari UNESCO dan AJI Indonesia

Data Lainnya