Pasien Covid-19 Meningkat, Serapan Anggaran Kesehatan Malah Paling Rendah

Pasien Covid-19 Meningkat, Serapan Anggaran Kesehatan Malah Paling Rendah
Foto: sumber: situs covid19.go.id
Prof Wiku, juru bicara Satgas Penanganan Covid-19

Independen --- Indonesia masih berjuang mengatasi penyebaran dan penanganan pasien Covid-19. Namun situasi berbanding terbalik dengan serapan anggaran penanganan yang masih jauh dari target.

Pada 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan pasien 01 dan 02 yang positif Covid-19 di Indonesia. Pengumuman ini termasuk yang paling akhir untuk negara ASEAN, yang mengumumkan identifikasi kasus akibat virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2) pada Januari dan Februari 2020.

Sejak pengumuman pertama, perlahan tapi pasti angka pasien yang dinyatakan positif Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Dikutip dari worldometers, hingga Jumat,  18 Desember 2020, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 643.508 kasus. Dari angka tersebut, jumlah yang berhasil sembuh sebanyak 526,979 pasien, dan 19.390 di antaranya meninggal dunia.

Angka tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat 20 dari seluruh negara di dunia yang terpapar sebaran Covid-19. Posisi Indonesia juga masih rawan karena angka penularan per hari masih tinggi, yaitu di atas 5000 kasus per hari. Dan angka kematian akibat Covid juga masih berada pada kisaran 100 kematian.

Tak menunggu lama, pemerintah lalu mengumumkan langkah-langkah penanganan Covid-19. Berbeda dengan negara lain, pemerintah RI menolak memberlakukan lockdown atau isolasi total. Pemerintah lebih memilih memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk membatasi gerak masyarakat di ruang publik.

Pada bulan Juli 2020 pemerintah mengumumkan penetapan anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Jumlahnya cukup tinggi, yaitu sebesar Rp 695,2 triliun. "Kebutuhan anggaran penanganan Covid-19 ditetapkan sebesar Rp 695,2 triliun guna meningkatkan akselerasi belanja," demikian disampaikan oleh Wapres Ma'ruf Amin dalam konferensi pers yang dilakukan virtual pada Senin, 13 Juli 2020.

Anggaran itu disiapkan untuk berbagai sektor. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, dari jumlah Rp 695,2 triliun alokasi anggaran pemerintah RI untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut, anggaran perlindungan sosial mendapat porsi paling besar, yaitu sebanyak Rp 203,9 triliun. Berikutnya adalah anggaran untuk sektor UMKM, yaitu sebesar Rp 123,46 triliun, lalu untuk insentif usaha sebanyak Rp 120,61 triliun, disusul untuk dukungan sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda sebesar Rp 106,11 triliun, anggaran kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, dan pembiayaan korporasi sebanyak Rp 53,57 triliun.

Dari paparan tersebut, angka untuk perlindungan sosial adalah yang paling besar. Sementara untuk anggaran kesehatan angkanya tak mencapai 100 triliun. Angka paling rendah adalah alokasi untuk pembiayaan korporasi, yakni hanya sebanyak Rp 53,57 triliun.

 

Serapan Anggaran Kesehatan Paling Rendah

Namun, angka yang besar tak berbanding lurus dengan penyerapan. Anggaran besar yang disiapkan oleh negara ternyata tak terserap maksimal nyaris di semua sektor. Serapan paling rendah justru terjadi pada sektor anggaran kesehatan.

Pada bulan Agustus, Presiden Jokowi mengeluhkan serapan anggaran yang rendah ini. Saat itu, Presiden Jokowi mengatakan, masih banyak kementerian yang belum menyusun Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).

Menurut Presiden, hal tersebut adalah indikasi belum adanya perencanaan mengenai anggaran yang dimiliki kementerian tersebut. Jokowi menyebut angka 40 persen kementerian yang belum mengisi DIPA. "DIPA saja belum ada, gimana mau realisasi?" ujar Presiden mempertanyakan.

Hingga bulan November 2020, serapan anggaran masih belum maksimal. Hanya lebih sedikit dari setengahnya. Realisasi penyerapan anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) sampai 9 November 2020 baru mencapai Rp383,1 triliun atau 55,1 persen dari pagu anggaran PEN senilai Rp695,2 triliun.

Disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, penyerapan anggaran kesehatan baru mencapai 35 persen dari pagu anggaran, sedangkan anggaran perlindungan sosial telah menyerap anggaran sebanyak 77,3 persen dari target dan sektoral pemda realisasinya mencapai 49,2 persen.

Serapan anggaran kesehatan paling rendah, karena masih jauh dari 50 persen. Padahal harusnya sektor kesehatan paling banyak menyerap anggaran untuk penanganan kesehatan akibat Covid-19 yang jumlah pasiennya terus meningkat. Namun realisasinya, justru sektor ini yang paling sedikit menyerap anggaran.

 

Mengapa Serapan Sektor Kesehatan Paling Rendah

Alokasi anggaran kesehatan disalurkan melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Dari anggaran sebesar Rp 87,55 triliun, sebesar Rp 3,5 triliun untuk pengadaan alat pelindung diri (APD), alat kesehatan, alat pengujian, klaim biaya perawatan, mobilisasi logistik, karantina, dan pemulangan warga negara Indonesia dari luar negeri.

Lalu, sebesar Rp 75 triliun dialokasikan untuk insentif tenaga kesehatan, santunan kematian tenaga ksehatan, bantuan iuran BPJS Kesehatan, dan belanja penanganan kesehatan lainnya. Yang terakhir, sebesar Rp 9,05 triliun untuk pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23, termasuk jasa dan honor tenaga kesehatan, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP), dan bea impor.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dalam wawancara khusus dengan Antara News mengatakan, ada beberapa masalah yang membuat serapan anggaran dalam bidang kesehatan menjadi sangat rendah. Pertama, masalah koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS dan Kemenkes. Kedua, proses verifikasi data petugas kesehatan. Menurut Moeldoko, verifikasi ini sangat penting agar bantuan tak salah sasaran. Dan ketiga adalah regulasi Kemenkes yang lama yang sudah tak sesuai dengan kondisi saat ini.

Dalam wawancara tersebut Moeldoko mengatakan sedang menguraikan satu per satu masalah yang dihadapi. Menurutnya, pihak Kemenkes mulai menyinergikan kekuatan yang ada untuk mencari solusi bersama. Juga memperbarui regulasi agar agar anggaran cepat terserap.

Perbaruan regulasi dilakukan dengan simplifikasi prosedur revisi Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 dari Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 serta Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020.

Perbaikan itu memang berdampak, namun belum maksimal. Sebab, hingga November 2020, seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani penyerapan anggaran dalam sektor kesehatan baru mencapai 35 persen dari pagu anggaran.

Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tetap menyampaikan optimis realisasi anggaran pada akhir tahun akan mendekati 100 persen.  "Realisasi pada akhir tahun dapat mendekati 100 persen karena target serta jadwal disbursement yang relatif sudah jelas," ujar Sri Mulyani.

Pembuktian ucapan Sri Mulyani tentu menjadi hal yang ditunggu. Masih tingginya angka pasien Covid-19 membuat publik berharap jaminan penanganan yang maksimal dari pemerintah, termasuk pengadaan alat kesehatan dan tenaga medis yang terjamin keamanan dan kesejahteraannya.

 

Penulis: Endah Lismartini

Data Lainnya