Suap Alat Usap

Suap Alat Usap
Foto: Foto : Zainal A. Ishaq/Independen.id
Seorang warga Kendari menjalani tes usap

Independen --- Minimnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pengelolaan dana penanganan covid-19 menjadi celah munculnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Di Sulawesi Tenggara (Sultra), praktek suap-menyuap terjadi pada proyek pengadaan alat usap polymerase chain reaction (PCR) senilai Rp 3,1 miliar.  

Pemerintah Provinsi Sultra menganggarkan dana penanganan Covid-19 sebesar Rp400 miliar. Dinas kesehatan (Dinkes) Sultra menjadi dinas yang memperoleh anggaran tertinggi. Totalnya Rp65 miliar. Anggaran tersebut terbagi dalam belanja program sebesar Rp56,5 miliar dan belanja tidak terduga (BTT) yang nilainya mencapai Rp8,5 miliar.

Dinkes Sultra memanfaatkan pos BTT untuk belanja alat kesehatan berupa alat usap PCR dan reagen PCR. Pengadaan pertama dilakukan pada Juli 2020 dengan pagu sebesar 1,36 miliar. Kemudian pada Agustus 2020, Dinkes Sultra kembali melakukan belanja alkes serupa senilai Rp1,71 miliar.

Untuk pengadaan alat usap tersebut Dinkes Sultra menunjuk salah satu perusahaan di Jakarta yakni PT Genecraft Labs sebagai rekanan. Proyek ini berjalan lancar hingga alat PCR mulai digunakan pada September 2020.

Belakangan, intelijen kejaksaan mengendus adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. Kejaksaan menemukan adanya aliran uang dari Jakarta yang diduga merupakan suap untuk memuluskan penunjukan PT Genecraft Labs sebagai perusahaan penyedia alat usap PCR.

“Uang suap dari Jakarta ini adalah dalam rangka pembelian alat PCR dan pembelian alat habis pakai reagen yang nilai totalnya Rp3,1 miliar,” ungkap asisten pidana khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Sultra, Saiful Bahri Siregar.

Sebelumnya, kedua pihak yakni pejabat dinas dr. AH dengan penyedia barang yang diwakili seorang pejabat perusahaan berinisial TG telah bersepakat atas komitmen fee.

Semula dr. AH meminta fee sebesar 20 persen. Namun, setelah bernegosiasi kedua pihak sepakat di angka 13 persen. Kedua pihak juga sepakat bahwa komitmen fee itu akan dibayarkan setelah proyek dinyatakan selesai.

Untuk mengelabui petugas, dr. AH meminta pihak PT PT Genecraft Labs agar uang tersebut ditransfer ke rekening perusahaan PT. SMK milik IW, seorang teman lamanya. Seolah-olah uang tersebut murni hasil bisnis.

“Ada invoice penagihan uang sehingga ditransferlah uang kepada IW sebesar Rp 431 juta. Uang tersebut nantinya akan dibagi kepada pejabat-pejabat dinas,” Kata Saiful di Kantor Kejati Sultra, 8 Februari 2021.

Sejauh ini penyidik Kejati Sultra telah memeriksa sedikitnya 13 orang saksi. Dari jajaran komisaris, direksi dan staf PT Geenecraft sebanyak 6 orang, dari lingkup Dinkes Sultra sebanyak 6 orang serta seorang dari PT SMK.

Dari 13 saksi yang diperiksa, 3 orang telah dinyatakan sebagai tersangka. Masing-masing dr AH dari Dinkes Sultra serta IA dan TG dari PT Geenecraft Labs. Tersangka dr AH kini menjalani status sebagai tahanan kota. Sementara IA dan TG ditahan di Rutan Kelas 1A Kendari.

“Kita fokus dulu yang tiga orang ini. Nanti setelah selesai berkas perkara di penuntut umum, kita akan mempelajari pihak-pihak terkait yang lainnya,” ujar Saiful.   

Gubernur Sultra Ali Mazi tak banyak berkomentar menanggapi anak buahnya yang terjerat kasus suap. Ali hanya bisa mengingatkan anak buahnya agar tidak menyalahgunakan anggaran.

“Kita serahkan saja sama aparat penegak hukum,” kata Ali Mazi usai menandatangani pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kerjasama Kemenkumham Sultra dan Kejati Sultra, Rabu 10 Februari 2021.  

Hingga artikel ini dimuat, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Sultra, Usniah tidak merespon permintaan wawancara yang kami ajukan.

Anggaran Covid-19 Sultra

Pemprov Sultra menetapkan refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan tahun anggaran 2020 melalui peraturan gubernur (Pergub) Sultra nomor 10 tahun 2020. Nilainya Rp400 miliar.

Pergub itu diteken Gubernur Ali Mazi tak lama setelah turunnya surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Dalam dokumen BPKAD Sultra, dari total anggaran refocusing APBD Sultra Rp400 miliar, tercatat sebanyak Rp241 miliar dialokasikan untuk belanja program yang tersebar pada 27 satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Selebihnya, masuk pos belanja tidak terduga (BTT).

Dalam dokumen tersebut juga tercantum nama Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Sultra yang kecipratan dana penanganan Covid-19. Dinas Minerba Sultra memperoleh anggaran belanja program yang tergolong rendah yakni Rp500 juta. Namun, untuk pos BTT dinas ini memperoleh anggaran cukup besar yakni Rp3,5 miliar.

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra Tahun 2020.

Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Frebi Rifai menyebut penetapan angka Rp400 miliar itu tidak melalui perencanaan yang matang. Bahkan terkesan terburu-buru.

“Setelah digelontorkan begitu saja mereka bingung mau belanja apa,” ujar politikus PDIP itu, Kamis 4 Februari 2021.

Karena tidak direncanakan secara matang, anggota DPRD Sultra dari dapil Muna, Muna Barat dan Buton Utara itu menyebut anggaran refocusing menjadi rentan bermasalah.

“Banyak temuan itu karena begini, misalnya ada satuan biaya yang berbeda-beda. Misalnya masker. Harganya beda-beda. Jenis kainnya sama. Outputnya sama. Satuannya berbeda,” ungkap Frebi, Kamis 4 Februari 2021.

Kepala Badan Pengawasan Keungan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sultra, Nani Ulina Kartika Nasution mengakui masih adanya beberapa masalah dalam pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Sultra.

“Kalau penyelamatan (keuangan) totalnya mencapai miliaran. Itu semua dinas termasuk instansi vertical ya,” kata Nani, 8 Februari 2021.  

Nani enggan menyebutkan nama dinas-dinas dimaksud. Namun, kata Nani, tak semua dinas diminta melakukan pengembalian anggaran. Ada pula dinas yang hanya direkomendasikan melakukan perbaikan pengeluaran-pengeluaran yang tidak efisien dan tidak tepat sasaran.

“Memang dari hasil pengawasan kami kalau secara umum dikatakan program-program tersebut efektif, ya efektif. Tapi memang terdapat beberapa area yang masih perlu perbaikan,” ujarnya.

Terkait kasus suap di Dinkes Sultra, Nani mengatakan perlunya sistem pengendalian intern. “Tujuannya untuk memperkecil kesempatan orang-orang untuk melakukan (suap).”

Transparansi Pengelolaan Dana Covid-19

Direktur pusat kajian dan hak asasi manusia (Puspaham) Sultra, Kisran Makati mengeluhkan tidak transparannya Pemprov Sultra dalam pengelolaan anggaran penananganan Covid-19.  

“Kami telah meminta secara resmi melalui surat ke hampir semua OPD yang mendapatkan alokasi anggaran tersebut. Namun, sampai saat ini kita tidak memperoleh informasi,” katanya.

Menurutnya, publik berhak mengetahui pengelolaan dan penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, publik bisa berpartisipasi melakukan pengawasan.

“Partisipasi publik itu penting. Bagian dari upaya kita membantu pemerintah. Kasus suap ini terjadi karena lemahnya pengawasan,” katanya.

Temuan Kejaksaan ini, kata dia, makin menguatkan dugaan maraknya praktek penyelewengan anggaran penanganan Covid-19 di Sultra. Ia pun berharap kasus ini menjadi petunjuk awal bagi institusi penegak hukum.

 

Kasus Covid-19 Sultra

Hingga 11 Februari 2021, persentase positif Covid-19 di Sultra telah  mencapai 9.772 kasus. Menyebabkan 189 orang kehilangan nyawa.

Dari 17 Kabupaten/Kota di Sultra, angka positif tertinggi berada di Kota Kendari dengan jumlah 4.439 kasus. Diikuti Kota Baubau dengan 1.014 kasus dan Kabupaten Kolaka 946 kasus.  

Grafik Sebaran Kasus Positif Covid-19 Sultra 11 Februari 2021

https://dinkes.sultraprov.go.id/info-covid-19-sultra/

 

Meski di bawah rata-rata nasional, namun jumlah sebaran swab (PCR dan TCM) di Sultra juga terbilang rendah. Pada periode 11 Februari 2021 Dinkes Sultra mencatat hanya 31.796 dari total 2,7 juta jiwa penduduk Sultra yang telah melakukan uji PCR dan TCM.  

Grafik Sebaran Swab (PCR dan TCM)

https://dinkes.sultraprov.go.id/info-covid-19-sultra/

Juru bicara gugus tugas Covid-19 Sultra, dr La Ode Rabiul Awal mengakui rendahnya pengujian PCR maupun TCM di Sultra.    

“Pada periode Desember hingga Februari RSUD Bahteramas, rumah sakit rujukan Covid-19 terbesar di Sultra, hanya memiliki kemampuan uji sampel di bawah 200. Bahkan di Kabupaten Buton, dalam enam bulan terakhir hanya melakukan 60 tes PCR,“ ujarnya.

Umumnya tes dilakukan di rumah sakit atau dengan kata lain hanya dilakukan terhadap mereka yang menunjukkan gejala atau kontak erat.

Jauh panggang dari api. Alokasi anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp400 miliar belum berbanding lurus dengan hasil yang diharapkan publik. Alih-alih melandai, grafik kasus positif Covid-19 di Sultra terus menanjak.

“Ini orang sedang mempertaruhkan nyawa di masa pandemi Covid-19. Ekonomi tengah merosot. Pada saat yang sama pejabat pengelola anggaran justru memanfaatkannya untuk mengambil keuntungan pribadi,” sesal Kisran Makati.

 

Penulis: Zainal A. Ishaq/D02

 

 

 

Data Lainnya