Tata niaga perbukuan di Indonesia masih belum menemukan model bisnis yang ajek terlebih lagi di masa pandemi Covid-19. Survei Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) semasa pandemi memperlihatkan hanya 5,1% penerbit yang mampu bertahan antara 9-12 bulan. Bagaimana pemerintah dan lembaga perbankan bisa menyokong mereka?

Independen -- Stimulus pajak bagi buku akhirnya terbit dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-5/PMK.010/2020 tentang Buku Umum, Kitab Suci, dan Buku Pelajaran Agama yang Atas Impor dan atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 10 Januari 2020 lalu. Beleid pajak yang sudah diajukan Ikapi sejak 2017 ini dikeluarkan untuk menolong industri penerbitan yang tersengal-sengal karena pandemi. Sebelum ada aturan ini, semua buku dikenai PPN, kecuali buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama.

Ketua Umum Ikapi, Arys Hilman Nugraha menjelaskan, hanya sedikit buku yang dikecualikan dari beleid anyar itu karena konten mengandung pornografi, ujaran kebencian, atau kekerasan. “Itu artinya, buku dengan konten itu tidak dapat terbit,” terang Arys ketika dihubungi pasca rapat kerja pengurus Ikapi, Sabtu, 23 Januari 2021.

Buku adalah jendela pengetahuan, begitu kata orang. Sehingga alasan intervensi pemerintah terhadap industri buku tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Secara ekonomi, industri buku yang termasuk dalam sektor penerbitan juga tak kalah dibandingkan dengan industri lainnya. Badan Ekonomi Kreatif mencatat industri penerbitan menyumbang pendapatan Rp58 triliun atau 6,29% dari total pendapatan ekonomi kreatif sebesar Rp922,59 triliun pada 2016 lalu. Industri penerbitan ini termasuk surat kabar, majalah, dan tentunya penerbitan buku pelajaran, fiksi, non fiksi, dan lainnya.

Pemilik sekaligus CEO Penerbit Baca, Anton Kurnia menilai intervensi pemerintah semacam itu baik namun perlu ada kemauan politik lebih dari penguasa untuk bisa mencapainya. Salah satu yang dia sayangkan adalah keputusan pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengakhiri masa tugas Komite Buku Nasional (KBN).

Sejak awal dibentuk pada 2016, KBN bertugas mempromosikan buku-buku Indonesia ke dunia internasional, antara lain, lewat pameran-pameran buku internasional seperti Frankfurt Book Fair, London Book Fair, Bologna book Fair, dan Beijing Book Fair. Bukan sebatas kebanggaan semu melainkan kebutuhan bersaing secara global. “Alhamdulilah sampai KBN berakhir itu sudah hampir dua ribu hak cipta buku terjual dari sebelumnya nol,” kata Anton yang jadi Koordinator Program Pendanaan Penerjemahan KBN.

Anton mengacu pada keikutsertaan Indonesia sebagai tamu kehormatan di perhelatan Frankfurt Book Fair 2015, pasar raya buku tertua di dunia. Sebelumnya, memang ada pembelian hak cipta oleh penerbit asing, tapi hanya sedikit karya saja yang dikenal. “Ini suatu langkah yang sangat bagus, harusnya sudah sejak puluhan tahun lalu,” imbuh Anton.

Bagi Anton, jika memang Indonesia mau dikenal secara global, industri penerbitan buku, sebagai salah satu sub sektor ekonomi kreatif, berpotensi jadi pintu masuk. Apalagi jika menilik Nawacita yang digaungkan Presiden Joko Widodo dengan rencana pembangunan sumber daya manusia. Pegiat dan penerbit buku meyakini keragaman karya dan naskah itu ada di antara 270 juta penduduk Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, Mianggas hingga Pulau Rote.

Bertahan di industri penerbitan buku memang butuh kesabaran dan konsistensi. Contohnya Anton yang sudah 20 tahun berkecimpung sebagai penerjemah, penulis, pegiat perbukuan, bekerja, hingga mendirikan penerbitan. Menurutnya, modal terpenting dalam bisnis ini adalah kecintaan terhadap buku dan dunia literasi.

Roh industri penerbitan buku itu sendiri ada pada penulis. Sayangnya dalam konteks Indonesia, mayoritas penulis masih menggantungkan hidupnya dari pekerjaan lain di luar menulis. Kondisi serupa dengan pendekatan berbeda, berlaku juga untuk mereka yang memilih terjun jadi penerbit buku.

Bilven Rivaldo Gultom, 42 tahun memulai jalan sebagai penerbit Ultimus pada 2003 silam. Awalnya, dia dan lima rekannya sepakat menjalankan bisnis toko buku di dekat kampus Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar, Bandung. Namun bahan hukum toko buku sudah memasukkan penerbitan sebagai salah satu kegiatan usahanya.

Selama menjalankan bisnisnya, Bilven tidak berani mengakses jasa perbankan. Aset terbesarnya adalah tumpukan buku yang belum menemukan pemiliknya. Makanya dia juga kerap mencetak buku dengan kertas HVS 70 gram agar bisa tahan lama.

“Pasti dianggap tidak memenuhi syarat, tidak ada jaminan, tidak bankable, risiko besar. Apalagi (buku) ini bukan komoditi primer dan sekunder,” dalih Bilven.

Anton dari Penerbit Baca juga memilih meminjam uang dari rekannya ketimbang ke bank saat usahanya kesulitan likuiditas. Alasannya risikonya lebih ringan. Sementara aset perusahaan, ungkapnya, lebih banyak di toko dan gudang. Manajemen keuangan harus benar-benar baik agar penerbitan bisa tetap membayar ongkos produksi dan keberlangsungan kantor.

“Bagaimana caranya biar bisa memutar dan memenuhi kewajiban bulanan. Kalau ke bank tegas, ada agunan, kalau tidak bisa bayar harus disita,” imbuh Anton yang dibantu lima orang di penerbitannya ini.

Kalangan bankir juga melihat minimnya akses pembiayaan kepada penulis dan penerbit buku. Regional Consumer and Business Development Head Region VI/Jawa 1 Bank Mandiri, Rodi Judo Dahono mengungkapkan, selama ini memang belum banyak penerbit yang mengakses layanan jasa perbankan seperti kredit.

Padahal, ungkap Rodi, ada berbagai produk kredit yang bisa diakses tanpa agunan. Dia memberi contoh Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha super mikro dengan besaran sampai Rp10 juta. “Ini semua orang bisa mengakses. Pengalaman minimal enam bulan atau belum ada usaha asal ada sertifikasi soal usaha yang dilakukannya,” imbuh Rodi.

Selain itu ada juga pinjaman hingga Rp50 juta tanpa agunan bagi pelaku usaha mikro. “Ini untuk semua sektor usaha kami buka. Kalau yang pinjaman Rp50 juta sampai Rp500 juta harus pakai agunan,” tuturnya.

Menyoal mekanisme pembayaran cicilan, Rodi menyatakan, saat ini pihaknya baru memberikan keringanan bagi sektor pertanian. Mereka bisa membayar saat panen tanpa terikat aturan cicilan bulanan. “Ini ketentuan internal di Bank Mandiri. Kalau di luar pertanian, memang dibayar bulanan,” terang Rodi.

Penyaluran kredit bagi industri kreatif masih didominasi di subsektor fashion ketimbang buku. Bank Mandiri Region IV/ Jawa I mencatat, penyaluran pada sektor usaha yang berkaitan dengan industri kreatif tercatat ada 1.002 rekening dengan baki kredit Rp85 miliar, sektor fashion ada 224 rekening dengan nilai baki kreditnya mencapai 279,5 miliar. Sementara industri makanan dan minuman mencatatkan baki kredit sebesar Rp188,4 miliar dengan 1.499 rekening.

Head of Secured Lending Retail & Small Medium Enterprises Bank Commonwealth, Weddy Irsan menuturkan, industri perbankan memang bisa beradaptasi soal kewajiban cicilan, selama ada regulasinya. Tapi dia mengakui memang ada kesenjangan antara pelaku usaha penerbitan buku dengan dunia perbankan. Masalahnya di prospek bisnis.

“Saat sudah cetak buku, belum diketahui buku ini kapan lakunya. Sedangkan di bank, sisi lainnya mau mendukung, misal saya kasih pinjam Rp100 juta. Dicicil itu tetap, bisa ga dibayar?” kata Irsan.

Lebih jauh, Irsan menilai permasalahan seperti ini bisa diselesaikan dengan meniru model bisnis kopi yang menggandeng pihak ketiga di Afrika Selatan. Pengusahanya perlu membiayai tempat, bahan baku, karyawan namun omsetnya tidak jelas setiap bulan.

Pihak bank, kata Irsan, memberikan pinjaman berdasarkan catatan di pihak ketiga yang digandeng pengusaha itu untuk melakukan pencatatan transaksi kafe kopi tersebut. Dari setiap penerimaan tunai yang didapat pihak ketiga lewat aplikasi pembayaran, pihak bank langsung memotong untuk pembayaran cicilannya.

“Ini bentuk kerjasama dengan fintech, tapi kami tergantung regulator juga. Karena fintech tidak bisa dibandingkan dengan perbankan. Sebenarnya semua bisa saja asal ada kesepakatan,” ungkap Irsan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri sudah pernah membahas risiko bagi perbankan terkait penerapan hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai obyek jaminan kredit pada Desember 2019 lalu. Pembahasan ini dilakukan oleh Kepala Departemen Hukum OJK, Rizal Ramadhani yang kemudian diangkat jadi Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK. Dalam paparan tertulisnya, Rizal menjelaskan kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan sepenuhnya merupakan kewenangan bank berdasarkan hasil penilaian terhadap calon debitur.

Secara normatif, hak kekayaan intelektual, antara lain hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia, namun belum terdapat kepastian mengenai valuasi sebagai dasar bagi bank dalam menghitung Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian.

Namun, dia mengatkan perlu peraturan serta mekanisme valuasi yang jelas dan jaminan kepastian hukum terhadap HKI. Bila ternyata ada sengketa, dia mengatakan perlu studi kasus sebagai referensi bagi regulator dan bank terkait yurisprudensi putusan pengadilan mengenai eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia berupa HKI. Ini mengapa industri buku rasanya belum berjodoh dengan dunia perbankan.

Penulis: Adi Marsiela/D02

Lihat sebelumnya: Jalan Pedang Penulis Buku (2)