Independen --- Sebuah resto tampak asri terletak di Jalan Ir. Soekarno, Desa Kolongan, Kec Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Di sana, tersedia beragam menu variatif seperti kepiting, udang, kerang, hingga ayam. “Di sini menu rekomendasi kepiting dan ayam goreng bawang putih,” kata pelayan saat ditemui di resto tersebut saat kami berkunjung pada Senin, 19 September 2022.

Kami memesan ayam goreng bawang putih, nasi goreng, jus alpukat, kopi hitam, serta air mineral dengan total sekitar Rp 200 ribuan. Yang paling mahal adalah ayam goreng bawang putih seharga Rp. 70 ribu. Masakan khas Batam itu memadukan ayam dengan taburan bawang putih di atasnya.

Resto itu bernama Kolongan Village Culture, yang terletak persis di sebelah Olly Dondokambey Resort. Terdiri atas beberapa gazebo di atas kolam ikan dan 1 bangunan sebagai ruangan VIP yang dapat diisi minimal 10 orang. Resto ini menyuguhkan pemandangan lahan hijau yang ditanami pohon kelapa dan palem serta kolam yang berisikan ikan di sekelilingnya.

Menurut salah satu pelayan, resto ini milik Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. “Iya, masih punya Pak Gub,” kata pelayan resto tersebut menegaskan saat beberapa kali ditanyai.

Senada dengan karyawan resto tersebut, Hukum tua (Lurah) Desa Kolongan pun membenarkan bahwa resto tersebut milik Olly. “Itu masih termasuk Kolongan, itu punyanya Gubernur itu,” katanya pada Senin, 19 September 2022.

Tampak dalam Kolongan Village Culture (Sumber: milik pribadi)

Di area resto terpajang sejumlah foto, salah satunya saat Olly mendampingi Presiden Joko Widodo saat diwawancara. Maklum saja, Olly juga adalah pejabat teras dari PDI Perjuangan, partai utama yang mengusung Jokowi sebagai presiden. Pada susunan pengurus PDIP periode 2019-2024, Olly menjabat sebagai bendahara umum. Bahkan Olly tak tergantikan dari posisi ini sejak 12 tahun lalu. Ia juga merangkap sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara.

Menurut pelayan resto lainnya, sejumlah pejabat dari PDI Perjuangan kerap berkunjung ke resto tersebut. “Salah satunya Ketua DPR RI Puan Maharani,” katanya. Puan adalah Ketua Bidang Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan PDI Perjuangan yang juga anak Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Melansir dari media Manado.com, Puan meresmikan Kolongan Village Culture Pada Sabtu 6 Juni 2021 yang ditandai dengan penandatanganan prasasti peresmian didampingi Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan istrinya Rita Dondokambey Tamuntuan dan kedua putra mereka Rio dan Ray Dondokambey. “Jadi saya harap Kolongan Village Culture Resto ini juga rasa makanannya harus bisa jadi kebanggaan Sulawesi Utara," ucap Puan dalam peresmian tersebut seperti dikutip Media Manado.com.

Kekayaan Meningkat Lebih Seribu Persen

Olly menjabat Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) sejak tahun 2016 dan kembali terpilih pada periode kedua yakni 2021-2024.  Sejak saat itu pula aset Olly terus mengalami peningkatan di sejumlah wilayah di Sulut. Bahkan pada 2021, Olly menjadi kepala daerah terkaya ketiga di Indonesia setelah Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara Benny Laos dan Wali Kota Palu, Sulawesi tengah Hadianto Rasyid.

Menurut Data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2020, kekayaan Olly ditopang oleh sejumlah aset, misalnya berupa tanah/bangunan, sejumlah mobil mewah, logam mulia, serta giro dan setara kas lainnya.

Melalui aset tersebut, kekayaan Olly pun meningkat dari 2016 sebanyak Rp. 11.8 miliar menjadi Rp. 179 miliar di tahun 2020 dengan persentase peningkatan yang sangat signifikan yaitu lebih seribu persen.

Keterangan: Harta kekayaan milik Olly serta kenaikan selama 5 tahun

Pada 2016, kekayaan Olly didominasi tanah/bangunan, giro dan setara kas, alat transportasi dan mesin, peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan usaha lainnya kemudian harta bergerak (logam & batu mulia).

Keterangan: komponen harta Olly Dondokambey 2016 

Sementara pada 2020, dominasi kekayaan Olly yakni tanah/bangunan kemudian disusul kas dan setara kas, alat transportasi dan mesin serta harta bergerak lainnya.

Keterangan: komponen Harta Olly Dondokambey 2020 

Dari seluruh harta Olly, komponen harta kekayaan yang paling meningkat menurut LHKPN KPK adalah tanah/bangunan yang awalnya di tahun 2016 hanya sebanyak 20 bidang menjadi 62 bidang di tahun 2020. Dengan rincian 57 bidang tanah/bangunan dari hasil sendiri, 1 tanah/bangunan yang didapat dari warisan dan 4 bidang tanah yang didapat dari hasil hibah. Tanah dan bangunan itu tersebar di hampir seluruh wilayah di Bumi Nyiur Melambai. Misalnya 1 bidang di kota Tomohon, 6 bidang di kota Manado, 40 bidang di kabupaten Minahasa Utara, dan 12 bidang tanah di kabupaten Minahasa.

Tak hanya di Sulut, LHKPN KPK mencatat bahwa Olly juga memiliki tanah/bangunan di luar Sulut dan luar negeri seperti sebidang tanah/bangunan di Jakarta Selatan, Bekasi. Luar Negeri dan sebidang lagi yang tidak dituliskan letak negaranya.

Selain tanah dan bangunan komponen kekayaan lain Olly yang juga meningkat tajam adalah Giro, kas & setara kas lainnya yang awalnya pada 2016 sebesar Rp. 2.7 miliar menjadi Rp. 124 miliar pada 2020.

Keterangan: dua komponen harta Olly yang paling meningkat.

Sepanjang Olly menjabat gubernur sejak 2016, Olly mengoleksi sejumlah mobil mewah di antaranya pada 2016 sampai dengan 2018 memiliki Toyota Alphard seharga Rp. 800 juta serta Mercedes Benz S Class S 450 L seharga Rp. 2,8 miliar dan Land Rover Range Rover 3.0 seharga Rp. 2,5 miliar pada 2019 sampai dengan 2020. Jika dikalkulasikan kedua mobil yang dimilikinya pada 2019 dan 2020 tersebut seharga  Rp 5,3 miliar.

Harta Tak Sebanding dengan Gaji Gubernur

Peningkatan kekayaan Olly yang sangat tinggi mendapat sorotan dari pegiat antikorupsi di Sulawesi Utara. Taufik Poli, Ketua Divisi Riset Politik Lokal Timou Democracy Project mengatakan bila melihat peningkatan harta kekayaan Olly Dondokambey, kekayaan politikus PDIP itu tidak mungkin hanya berasal dari gaji dan tunjangan. “Tidak mungkin, kalkulasi saja gaji pejabat kemudian dengan kenaikan ratusan kali lipat,” katanya saat ditemui pada Senin, 3 Oktober 2022.

Menurut Taufik, Olly kemungkinan memiliki sumber-sumber pendapatan lainnya yang diduga tidak tercatat di KPK. Sumber kekayaan itu, lanjut Taufik, bisa berasal dari usaha-usaha Olly yang dibangun sejak lama. “Background Olly, kan, sebagai pebisnis yang saya tahu, kemudian mencari peluang dalam politik,” ujarnya. “Kenaikan kekayaan Olly juga tidak bisa lepas dari posisinya sebagai elite partai juga kepala daerah dua periode,” kata Taufik menambahkan.

Dugaan Taufik senada dengan tiga aturan yang mengatur tentang gaji pejabat negara seperti gubernur. Pertama Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2000 menyebutkan besarnya gaji pokok kepala daerah provinsi adalah Rp 3 juta sebulan. Lalu Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2001 menyebutkan tunjangan kepala daerah provinsi sebesar Rp 5,4 juta sebulan.

Ada pula Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 Tahun 2000 yang mengatur biaya penunjang operasional kepala daerah untuk pemeliharaan rumah dinas dan kegiatan di dalamnya, mobil dinas, perjalanan dinas, serta koordinasi kerawanan sosial kepala daerah. Biaya penunjang operasional tersebut dihitung berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah kepala daerah tersebut.

Menurut data BPS lima tahun terakhir, Sulut memiliki Pendapatan Asli Daerah menurut jenis pendapatan sebesar Rp. 1,1 miliar  pada 2016 dan Rp. 1,3 miliar pada 2021. Sehingga bila dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 Tahun 2000, Sulawesi Utara masuk ke dalam klasifikasi a yaitu provinsi dengan pendapatan paling tinggi Rp 15 miliar dan paling rendah 150 juta.

Hasil kalkulasi dari biaya operasional yang diperoleh Olly setiap tahunnya paling rendah Rp 150 juta dengan gaji pokok dan tunjangannya sebesar Rp. 8,4 juta sebulan, maka pemasukannya sebagai gubernur paling sedikit Rp250 juta dalam setahun.

Keterangan: visualisasi pendapatan Gubernur berdasarkan 3 peraturan.

Taufik menyatakan tak mengetahui asal muasal pendapatan Olly di luar jabatan sebagai Gubernur. Namun dia mendesak KPK untuk menelisik lebih dalam apakah ada kejanggalan atau tidak. “Harusnya dibuka kemudian dilihat apakah ada temuan-temuan yang harus diselidiki lebih lanjut atau tidak,” katanya.

Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dimintai konfirmasi melalui pesan Whatsapp (WA) mengalihkan wawancara ke plt Juru Bicara KPK bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, “Ke Mba Ipi ya,” tulisnya pada Sabtu 8 Oktober 2022. Namun Ipi tak merespons pesan pendek maupun telepon yang sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Isnaini juga demikian tak membalas pesan yang kami layangkan.

Konfirmasi juga dilakukan pada Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. Permohonan wawancara lewat pesan Whatsapp (WA) tak berbalas. Pada tanggal 13 Oktober 2002, sambungan telepon sempat terangkat, dan Olly menjawab,"Maaf sedang rapat." Kemudian sambungan ditutup.  

Liputan: Tim Independen.id

-------

Karya ini merupakan hasil “Pelatihan Jurnalisme Data Investigasi 80 Jam untuk Jurnalis” yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Karya ini melalui tahapan mengumpulkan data dengan data base dan dituangkan dalam kerangka masterfile. Berikut link database dan masterfile tersebut.