INDEPENDEN.ID, Jakarta --- Pemerintah memiliki dua riset untuk menghitung data stunting (pendek) di Indonesia, yaitu Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Pemantauan Status Gizi (PSG). Dari kedua riset ini, jumlah angka stunting yang dihasilkan memiliki selisih yang cukup besar.

Berdasarkan Riskesdas 2013, dari 24,5 juta balita di Indonesia sebanyak 9,2 juta jiwa (37 persen) masuk dalam kategori stunting. Stunting terjadi lantaran balita kekurangan gizi yang disebabkan kemiskinan dan pola asuh tidak tepat. Akibatnya kemampuan kognitif tidak berkembang maksimal, mudah sakit dan berdaya saing rendah, sehingga bisa terjebak dalam kemiskinan.

Angka stunting berdasarkan Rikesdas terus meningkat sejak 2007. Pada 2007 jumlah balita pendek mencapai 36,8 persen. Lalu turun tipis pada 2010 menjadi 35,6 persen. Akan tetapi pada 2013, jumlah balita pendek meningkat menjadi 37,2 persen.

Kementerian Kesehatan membuat riset dengan model terbaru yaitu Pemantauan Status Gizi (PSG) pada 2014. PSG merupakan studi potong lintang dengan sample rumah tangga yang mempunyai balita (0-59 bulan) di Indonesia.

Jika dibandingkan dengan riset Riskesdas, hasil riset PSG “menyulap” angka stunting di Indonesia menjadi turun drastis. Berdasarkan PSG 2015 angka stunting di Indonesia hanya 29 persen. Riset PSG 2016, angka stunting di Indonesia kembali dikerek turun menjadi 27,5 persen. Artinya dalam waktu 3 tahun pemerintah dapat mengubah angka stunting. Jika dengan riset Riskesdas 2013 angka stunting yaitu 37,2 persen, menjadi 27,5 persen dengan menggunakan riset PSG 2016.

Peneliti Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Triasih Djuharta mempertanyakan riset terakhir yang dilakukan Kementerian Kesehatan. “Kedua riset ini hasilnya jauh berbeda. Tidak mungkin resolusi kebijakan yang sangat gencar sekalipun pun, bisa menurunkan angka stunting dari 37 persen menjadi 29 persen,” katanya kepada Independen, Minggu (29/1). “Kecuali survei ini dilakukan sama persis dengan metode yang dilakukan WHO.” Da

Direktur Program Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mencegah Stunting dari Millennium Challenge Account-Indonesia (MCA-Indonesia), Iing Mursalin mengatakan jumlah stunting masih tinggi. Hasil kedua riset tersebut memang tak bisa dibandingkan satu sama lain. “Karena metodologi diantara keduanya berbeda,” katanya dalam pesan tertulis kepada Independen, Jumat (27/01).

Direktur Bina Gizi Kementerian Kesehatan, Doddy Izwardy mengakui kedua penelitian ini tak bisa dibandingkan satu sama lain, karena sample yang berbeda. PSG menargerkan sekitar 150.000 rumah tangga yang memiliki anak balita (0-59 bulan), Riskesdas menargetkan 300.000 rumah tangga berdasarkan sampel

Doddy beralasan PSG digunakan untuk memantau tren stunting karena bisa dilakukan dengan cepat yaitu setahun sekali. “Sementara, Riskesdas dilakukan per tiga tahun sekali,” katanya kepada Independen di Jakarta, Kamis (26/1).

Ketika ditanya apakah Riskesdas dilaksakan pada 2016 lalu, Doddy enggan menjawab. Ia mengatakan rencananya Riskesdas akan dilakukan pada 2018.  Sementara ini, hingga 2019, Kementerian Kesehatan menggunakan riset PSG. “PSG menjadi rujukan pemerintah untuk menentukan arah kebijakan menurunkan angka stunting,” katanya.

Meski menunjukkan penurunan, lembaga internasional seperti World Health Organization (WHO), Unicef, dan World Bank masih menggunakan data Riskesdas 2013 sebagai rujukan. “WHO dan Kemenkes bisa melakukan riset bersama untuk mengetahui data stunting yang sesungguhnya.” kata Triasih.

M. Irham I Y. Hesthi Murthi