Menyoal Pasal Kriminalisasi RKUHP

Menyoal Pasal Kriminalisasi RKUHP

foto: Dokumen www.antikorupsi.org

Desakan agar pemerintah dan DPR RI tidak terburu-buru mengesahkan RKUHP sebelum mendiskusikan dengan banyak banyak . Aksi ini dilakukan beberapa waktu lalu di Jakarta.

Independen, Jakarta – Cornell (sebut saja seperti itu), salah seorang aktivis yang saat ini aktif terlibat dalam kampanye penanggulangan HIV, pernah merasakan dinginnya sel rumah tahanan di lembaga pemasyarakatan Salemba, Jakarta Pusat. Empat tahun lalu, ia terpaksa mendekam selama tiga tahun, pada 2011 hingga 2014 karena kasus kepemilikan sabu 0,25 gram.

Ia menceritakan sel tahanan berukuran 49 meter persegi (m2) yang ia tempati seharusnya untuk enam orang. “Tapi pernah diisi hingga 18 orang,” ujarnya. Setiap tahanan mendapatkan ruang seluas 2,7 m2, hanya cukup untuk selembar kasur lipat tipis untuk satu orang.

Untuk mendapatkan tempat ruangan di dalam sel atau mereka sebut 'kamar' itu itupun, Cornel tidak mendapatkan dengan gratis. “Ketika pertama datang di Rutan Salemba langsung ada yang menawarkan 'kamar' lengkap dengan harganya,” ujarnya kepada Independen.id, Senin (30/7) lalu.

Kisaran harganya antara Rp3 juta-Rp12 juta, tergantung kapasitas kamar. Ia memutuskan mengambil sel berukuran 7x7 meter persegi, untuk kapasitas 6 orang. Bagi mereka yang tidak mampu membayar 'uang kamar', “Terpaksa tidur di lorong.”

Ia menempati kamar itu karena pengadilan memutus hukuman tiga tahun penjara. Padahal jumlah gram minimal untuk dapat dilakukan proses hukum adalah 1 gram. Cornell hanya bisa pasrah meski saat itu berharap mendapat kesempatan rehabilitasi karena sabu ia miliki untuk dirinya sendiri.

Cornell tidak sendiri, ia adalah satu di antara sekitar 30.641 orang pengguna atau pecandu yang hingga Mei lalu, terpaksa menjadi penghuni lapas di berbagai tempat. Hingga Mei lalu, tercatat ada 249.602 narapidana yang menghuni 503 lembaga pemasyarakatan (LP), Padahal daya tampung lapas hanya 124.162 orang atau melebihi kapasitas hingga 201 persen.

Institute for Criminal Justice Reform mencatat kasus narkotika menyumbang hampir setengah penghuni lapas. Karena 48 persen pengguna narkotika dijerat pasal penguasaan atau kepemilikan. Hanya enam persen yang diputus rehabiliasi.

Sedangkan pantauan Persaudaraan Korban Narkoba Indonesia (PKNI), dari 53 kasus narkoba hanya 18 kasus yang diputus rehabilitasi. “Sisanya pidana," ujar Immanuel Sembiring dari PKNI akhir Juli lalu.

Kondisi saat ini penjara yang berlebihan dan mudahnya penegak hukum memenjara warga negara, termasuk pecandu narkoba yang seharusnya direhabilitasi, terus disuarakan organisasi masyarakat sipil yang memberikan perhatian pada pembaharuan hukum. Mereka khawatir jika hal itu tidak mendapat perhatian serius dalam pembahasan RKUHP yang sedang berlangsung antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan memperburuk wajah hukum Indonesia ke depan.

Beberapa waktu lalu Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI menyampaikan mendorong pengesahan RKUHP pada 17 Agustus tahun ini. Jika undang-undang yang masuk dalam daftar prioritas pembahasan ini disahkan, mereka meyakini, akan semakin banyak orang yang akan masuk ke dalam penjara. Sebabnya RKUHP ini cenderung mengkriminalisasi tindakan yang UU KUHP tidak diancam dengan pidana penjara, menjadi terancam pidana penjara atau denda.

Selain itu RKUHP tidak berpihak pada warga negara yang seharusnya mendapatkan perlindungan. RKUHP mengriminalisasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika (pasal 700-715), dan mereka yang terlibat edukasi dan promosi alat pencegahan kehamilan, termasuk kontrasepsi (pasal 443 j.o 445 RKUHP).

Perempuan yang menggugurkan kandungan dengan indikasi medis dan korban perkosaaan terancam kriminalisasi karena pasal 502-504 RKUHP. Padahal dalam UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 membolehkan pengguguran kandungan dengan pertimbangan medis atau bagi korban perkosaan.

Kasus terbaru, 19 Juli lalu, Pengadilan Negeri Muara Bulian memutus pidana 6 bulan penjara anak perempuan berusia 15 tahun, korban perkosaan yang menggugurkan kandungannya. Pada 2016 lalu, BL seorang pekerja rumah tangga di Jakarta, dituntut 8,5 tahun penjara setelah membuang janin hasil perkosaan yang dilakukan seorang laki-laki yang dikenalnya dari Facebook.

“Korban kekerasan seksual menjadi korban yang kedua kali dari sistem peradilan pidana. Kejadian-kejadian serupa dapat dipastikan akan semakin banyak terjadi apabila nantinya RKUHP disahkan,” ujar Anggara Suwahju, Direktur Ekesekutif ICJR.

ICJR mencatat pasal-pasal RKUHP yang mengkriminalisasi dibandingkan UU KUHP yang berlaku saat ini, jumlahnya meningkat hingga 100 persen. Lama hukuman pun meningkat dari pidana kurungan dalam hitungan hari, menjadi penjara minimal satu tahun.

Padahal dalam Naskah Akademik RKUHP versi 2015 jelas tertulis landasan melakukan revisi KUHP adalah mendekolonialisasi undang-undang yang dibuat kolonial Belanda dan resmi diterapkan wilayah kekuasaan mereka di Nusantara pada 1918 lalu. Pemerintah pun ingin mendemokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, adaptasi dan harmonisasi berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana, maupun perkembangan nilai- nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembangan dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional.

Ancam Aktivis

Tidak hanya aktivis yang mengawal isu keluarga berencana, dan kampanye penanganan HIV dan AIDS yang berpotensi dipidana, para penggiat anti korupsi berpotensi mengalami kondisi sama. Pasalnya pasal penghinaan pada Presiden/Wakil Presiden dan pemerintah (pasal 238 dan 259 RKUHP) kembali dihidupkan.

Padahal saat ini, catatan SafeNet pada 2017, setidaknya 35 aktivis yang dijerat pasal penghinaan yang terdapat dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016. Delapan kasus di antaranya menjerat aktivis antikorupsi. Selebihnya, sasaran tembak kasus itu adalah aktivis lingkungan dan jurnalis.

Selain itu masuknya tindak pidana korupsi pada RKUHP ini ternyata menimbulkan kerancuan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pasalnya RKUHP mengatur kejahatan korupsi yang sama dengan UU Tipikor, namun hukumannya lebih ringan. Ancaman pidana pasal 687 RKUHP bagi koruptor adalah minimal 2 tahun, sementara pada pasal 2 UU Tipikor ancaman hukumannya minimal 4 tahun.

Rancunya pengaturan pidana korupsi antara UU Tipikor dan RKHUP ini membuat KPK dan masyarakat sipil meminta Presiden menunda waktu pengesahan RUU ini. Keberatan KPK terkait sejumlah poin pada RKUHP, di antaranya pengaturan tindakan pidana korupsi. “KPK meminta seluruh tindak pidana korupsi tetap diatur dalam UU khusus di luar KUHP," ungkap Zainal Arifin, Tenaga Ahli Fraksi PPP kepada Independen.id.

Anggara juga menambahkan penolakan KPK, salah satu indikasi dalam perumusan RKUHP tidak melibatkan kementerian atau lembaga terkait. KPK terus meminta pasal-pasal korupsi dicabut dari RKUHP dan diatur dalam undang-undang khusus. Sedangkan bagi aktivis pemerhati pembaruan hukum, tidak hanya pasal-pasal korupsi, para aktivis mendesak DPR dan pemerintah perlu mencabut pidana karena tindakan administratif dari RKUHP. Agar tidak semakin banyak penghuni penjara.

Mualimin Abdi, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan pemerintah membatalkan rencana mendorong pengesahan RKUHP tepat pada peringatan Hari Kemerdekaan. "Pak Presiden mengatakan tidak usah terburu-buru. Didalami dan dibahas dulu," ujarnya Selasa (31/7) di Jakarta Pusat. Ia mengatakan pemerintah akan mengundang banyak pihak dan baru akan disahkan, "Sampai pada satu titik itu dianggap baik."

Bayu Wardhana I Hesthi Murthi