RKUHP dan Ancaman Kriminalisasi Jurnalis

RKUHP dan Ancaman Kriminalisasi Jurnalis

foto: fivedotoh.com

ilustrasi

Independen, Jakarta – Banyak pihak menilai, Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang dibahas pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini, tidak lebih baik dari UU KUHP yang saat ini berlaku. Dari jumlah pasal yang meningkat mengindikasikan terjadi kriminalisasi yang berlebihan. Padahal prinsip membuat undang-undang tak lain membatasi negara bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. “Ada kenaikan 100 persen pasal pidana dan pemenjaraan,” ujar Miko Ginting, Direktur Pusat Studi Hukum dan Konstitusi, Selasa (24/7) lalu.

Di antara pasal pemidanaan itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat setidaknya terdapat tujuh topik yang menghambat kemerdekaan pers dan sekitar 20 topik pasal yang berpotensi melanggar kebebasan berekspresi, seperti pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, penghinaan terhadap pejabat pemerintah dan penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara.
 

Ade Wahyudi, pengacara LBH Pers mengatakan dalam RKUHP muncul pasal-pasal yang berpotensi digunakan memidana jurnalis ini karena banyak pihak yang gerah dengan kemerdekaan pers dan menilai pers 'kebal hukum'. “Apalagi jika sudah masuk ke Dewan Pers,” ujarnya.

Saat ini penanganan sengketa jurnalistik, berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, memberi ruang lebar bagi Dewan Pers untuk menilai karya jurnalistik, dan melindungi pers dari pemidanaan. Dewan Pers pun memperkuat UU ini dengan membangun nota kesepemahaman dengan Kepolisian agar tidak serta merta memproses pidana sengketa pemberitaan, sebelum meminta pendapat Dewan Pers.

Tjuh topik dalam RKUHP yang mengancam kerja jurnalis untuk menyampaikan informasi kepada publik itu di antaranya pasal penyiaran berita bohong dan berita tidak pasti (pasal 309 dan 310). Pasal yang lain adalah membuat, mengumpulkan, menyimpan, membuka rahasia negara dan membocorkan rahasia negara (pasal 228, 229, 230, 234, 235, 236, 237, 238, dan 239).

Pasal lainnya terkait gangguan dan penyesatan proses peradilan pasal 329 RKUHP. Ade mengatakan tidak ada kejelasan pasal ini berlaku untuk jurnalis atau tidak, sebagaimana dalam pasal-pasal yang mengancam kemerdekaan pers lainnya. Karena itu ia merekomendasikan pasal-pasal tersebut dicabut dari RKUHP. “Pasal ini sempat mendapat perlawanan keras ketika muncul dalam Rancangan UU Contempt of Court,” ujarnya.

Karena itu LBH Pers meminta perlu perubahan mendasar dalam RKUHP. Pasal-pasal dalam Rancangan KUHP yang berpotensi mengganggu kemerdekaan pers perlu dihapus seluruh pasal dalam Rancangam KUHP, mengubah bunyi pasal-pasal agar tidak menimbulkan salah penafsiran dan memindahkan pasal-pasal menjadi hukum perdata (bukan pidana).

Sementara itu Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetya kepada Independen.id mengatakan DPR dan pemerintah seharusnya tidak mengambil langkah mengkriminalisasi pers dalam RUU KUHP. “Jangan sampai setelah 26 reformasi kembali mundur,” katanya, Jumat (27/7) ketika ditemui di Gedung Dewan Pers.

Karena itu ia menegaskan tidak perlu lagi ada pasal-pasal yang dapat menghambat kerja-kerja jurnalistik dalam RUU KUHP. “Agar tidak ada tuduhan Indonesia melakukan kriminalisasi terhadap pers,” ujarnya. Jika pasal-pasal itu tidak dihapus karena ditujukan untuk tindakan di luar jurnalisme, ia mengatakan “Perlu ada penegasan tidak untuk karya jurnalistik.”

 

Hesthi Murthi