Jurnalis Menolak Pasal Kriminalisasi RKUHP

Jurnalis Menolak Pasal Kriminalisasi RKUHP

ilustrasi

Independen, Jakarta – Pemerintah dan DPR RI saat ini sedang membahas rancangan KUHP (RKUHP) untuk menggantikan UU KUHP yang dianggap warisan kolonial Belanda. Meski semangatnya dekolonialisasi, dalam pasal-pasal RKUHP ini masih terdapat yang berpotensi mempidana jurnalis karena karya jurnalistik yang dihasilkan. Independen.id mengumpulkan pendapat jurnalis dengan form pertanyaan kepada jurnalis. Distribusi pertanyaan melalui group-group jurnalis yang tersebar di berbagai kota.

Terdapat 87 jurnalis berpartisipasi pengumpulan pendapat ini. Mereka berasal dari berbagai 43 kota di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Pekanbaru, Manado, hingga Manokwari.

Para jurnalis ini bekerja di berbagai media seperti Bisnis Indonesia, Tempo, CNBC Indonesia, Kumparan, hingga media lokal seperti Radar Bojonegoro (Jawa Timur), Harian Surya (Surabaya), Beritakawanua.com (Manado). Sebagian adalah jurnalis freelance.

Sejumlah 69 persen (60 responden) dari kelompok jurnalis ini mengatakan mengetahui saat ini DPR RI dan pemerintah sedang membahas RKUHP yang mengancam tugas mereka sebegai jurnalis. Sedangkan jurnlah jurnalis yang mengaku tidak mengetahui pasal kriminalisasi jurnalis dalam RKUHP ini mencapa 27 jurnalis atau 31 persen.

Terkait pasal (1) Penyiaran berita bohong dan berita yang tidak pasti; (2) Penyiaran berita bohong untuk keuntungan; (3) Tindak pidana penerbitan dan percetakan yang berdasarkan kajian LBH Pers pasal-pasal tersebut dapat digunakan untuk menjerat jurnalis ketika menjalankan tugas jurnalistik, sekitar 81,6 persen (71 jurnalis) setuju pasal-pasal itu dihapus dari RKUHP. Sedangkan jurnalis yang tidak setuju penghapusan pasal itu mencapai 12,6 persen. Di antara yang setuju tersebut ada yang memberikan catatan asal tidak berlaku bagi jurnalis, atau pasal ini ditujukan penyebar berita di media sosial.

Sedangkan terkait pasal-pasal (1) Gangguan dan penyesatan proses pengadilan (Contempt of Court); (2) Membuat, mengumpulkan, menyimpan, membuka rahasia negara dan pembocoran rahasia negara; (3) Tindak pidana pembocoran rahasiaa, terdapat 93 persen jurnalis setuju pasal ini dihapus dan 5,8 persen tidak setuju dihapus dan 1,2 persen jurnalis mempunyai pendapat meminta penjelasan apa kriteria rahasia negara.

Sejumlah 66 jurnalis atau 75,9 persen jurnalis tidak setuju jika RKUHP disahkan dalam tahun ini. Terdapat 14,9 persen yang setuju disahkan. Selebihnya menyatakan setuju dengan catatan pasal-pasal yang menghambat kerja jurnalis dikaji ulang atau dihapus dari RKUHP.

Hesthi Murthi