Suara Korban Rubella

Embed from Getty Images

foto: Dok: Bayu/Independen.id

Independen, Jakarta - Hermawan Rully (32) warga Bekasi, Jawa Barat, sudah tiga tahun terakhir ini mengerahkan seluruh perhatian untuk kesehatan anaknya, U (3). Anaknya lahir dengan katarak bawaan, kehilangan fungsi pendengaran dan gangguan tumbuh kembang.

Ia bercerita, saat istrinya hamil dengan usia kandungan masuk pada tri semester pertama, virus Rubella. Menyerang. “Saya baru tahu dampaknya setelah anak saya lahir umur 2 minggu," katanya, Rabu (12/9) ketika diwawancarai Independen. 

Awalnya, Hermawan melihat kejanggalan pada mata anaknya yang lahir 17 September 2015 silam. Kecurigaan anaknya menderita katarak lantaran ketika membersihkan mata anaknya yang saat itu  memproduksi kotoran mata, terdapat selaput putih di mata kirinya. “Kalau sekali dilihat nggak kelihatan. Tapi lama-kelamaan putihnya makin kelihatan," ungkapnya.

Setelah itu, Hermawan mendapat rujukan dari dokter untuk melakukan operasi mata U di Rumah Sakit Cicendo, Bandung. "Usia 1 bulan operasi katarak. Kata dokter, anak saya kena virus Rubella," lanjut Hermawan.

Berbekal diagnosis itu, anak Hermawan mendapat rujukan untuk memeriksa jantung, mulut dan telinga anaknya. Saat ini, untuk mengandalkan gerakan tubuh berkomunikasi dengan orang sekitarnya. Sebab fungsi telinganya masih terganggu. Baru saja Mei 2018 silam ia menjalani operasi implan pendengaran. Tujuannya untuk memunculkan pendengarannya kembali.

Hermawan mengaku sejak operasi pertama anaknya sudah mengeluarkan biaya Rp500 juta- Rp600 juta. "Itu pengeluaran pribadi, karena banyak juga yang tidak ditanggung BPJS," katanya.

Selanjutnya, U juga harus menjalani operasi penanaman alat bantu dengar di dalam kepala. "Operasi implan ini ditanggung BPJS, penanam alatnya dicover antara Rp50 juta- Rp70 juta. Tapi untuk alatnya sendiri itu tidak ditanggung, dan harganya bisa mencapai Rp300 juta- 400 juta," kata buruh pabrik di kawasan industri Bekasi ini.

Rangkaian operasi lainnya adalah penanaman lensa pada mata. Sebab sampai saat ini, U masih menggunakan kacamata minus 18. Soal tumbuh kembang, U juga tidak seperti anak lainnya. Ia masih membutuhkan serangkaian terapi agar bisa mandiri. 

"Untuk anak seusianya sudah bisa sosialisasi, itu kalau normal. Kalau U untuk makan saja harus terapi, jalan juga terapi, tangan menggenggam juga perlu terapi," kata Hermawan.

Sejauh ini, Hermawan mengaku masih mendapat bantuan dari keluarga untuk membiayai pengobatan anaknya. Ia pun masih berharap bantuan dari sumber lainnya, karena bantuan dari keluarga terbatas. “Termasuk bagaimana BPJS bisa menanggung semua pengobatan dan terapi anak saya," katanya.

Kisah serupa juga dialami Nursiah (47), warga Lhokseumawe, Aceh. Anak kedua Nursiah berinisial S (7) terinfeksi virus ini sejak berusia sebulan dalam kandungan. Saat itu Nursiah diserang virus menular Rubella.

Setelah lahir ke dunia, S menjalani serangkaian operasi, mulai dari operasi jantung hingga katarak. "Pada usia kandungan 6 bulan saya sempat merasakan janin tidak berdetak jantungnya. Tapi saat itu saya tidak tahu karena penyebabnya Rubella," kata Nursiah, Kamis (14/9).

Saat berusia 2 tahun, S menjalani operasi jantung. Syarat yang cukup berat untuk menjalani operasi jantung, berat badan S harus memenuhi standard operasi. Sebab saat itu berat badannya hanya 5,6 kilogram. "Dokter sampai geleng-geleng, tapi saya siap ambil risiko. Saat itu perjuangan yang cukup berat adalah menaikkan berat badan S," cerita Nursiah.

Setelah menjalani operasi jantung, S juga harus menjalani operasi mata untuk pengangkatan katarak. "Akhirnya berangkat ke Bandung untuk tanam lensa. Tapi saya juga habis konsul 2017, ternyata matanya tumbuh lagi kataraknya," lanjut Nursiah.

Oktober ini, S akan merayakan ulangtahun ke-8. Namun, untuk makan saja, S harus dibantu. S masih makan makanan yang dihaluskan karena fungsi sensoriknya belum optimal. 

Selanjutnya, S harus menjalani terapi okupasi dan sensori. Namun, proses terapi itu tidak akan berjalan lancar karena S tak bisa mendengar dengan baik untuk menerima intruksi dari terapis. “Masalahnya, harus ada implan koklea dengan alat bantu dengar dan itu harganya Rp150 juta untuk satu telinga. Kalau dua telinga harganya Rp300 juta. Tapi dari mana uangnya?" kata Nursiah.

Perjuangan serta doa Nursiah dan Hermawan untuk anak-anak mereka tak ada kata titik akhir. Segala upaya terus dilakukan agar anak mereka bisa mandiri layaknya anak-anak lain.

Pro-Kontra Vaksinasi MR

Nursiah dan Hermawan adalah dua orangtua dari ribuan kasus campak dan Rubella di Indonesia. Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia (WHO) 2015, Indonesia masuk ke dalam 10 negara dengan jumlah kasus campak terbesar di dunia.

Hingga Juli 2018, jumlah kasus campak dan Rubella di Indonesia mencapai 2389 kasus. Hal ini terdiri dari 383 positif campak dan 732 positif Rubella. 

Sementara total kasus campak-Rubella yang dilaporkan dalam 5 tahun terakhir sebanyak 57056 kasus. Dari jumlah tersebut, 89 persn, kasus campak diderita olehusia di bawah 15 tahun. Sedangkan Rubella, 77% penderita merupakan anak di bawah 15 tahun.

Infeksi Rubella sebelum terjadinya pembuahan dan selama awal kehamilan, dapat menyebabkan keguguran, kematian janin atau sindrom Rubella kongenital (CRS) pada bayi yang dilahirkan. CRS umumnya bermanifestasi sebagai penyakit jantung bawaan, katarak mata, bintik-bintik kemerahan, kepala kecil (microcephaly) dan tuli.

Sejak 2017 lalu, pemerintah menggencarkan Imunisasi campak dan Rubella (Vaksinasi MR). Fase pertama dilakukan Agustus – September 2017 di Pulau Jawa. Dalam pelaksanaan ini imunisasi di Pulau Jawa mencapai 100%. Fase kedua dilaksanakan Agustus – September 2018 di luar Pulau Jawa dengan melibatkan 28 Provinsi.

Namun, pelaksanaan imunisasi MR fase kedua tidak semulus yang direncanakan. Sebab, sempat ditolak Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah kepala daerah. Alasannya, vaksin ini mengandung unsur hewan babi yang dianggap haram dalam Islam.

Belakangan, MUI mengeluarkan Fatwa khusus penggunaan vaksin MR yang produknya berasal dari Serum Institute of India (SII). Melalui Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018, lembaga ini menyatakan vaksinasi MR dibolehkan atau mubah. Dengan alasan karena kondisi keterpaksaan (darurat syar'iyyah), belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci, serta ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi.

"Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci," Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am Sholeh dalam keterangan persnya, Senin (20/8).

Kendati MUI telah mengeluarkan fatwa membolehkan imunisasi MR, tapi sebagian masyarakat tak begitu saja patuh terhadap imbauan ini. Penolakan demi penolakan terhadap Imunisasi MR ramai digencarkan lewat media sosial, bahkan sampai demonstrasi di jalanan. 

Penolakan secara lugas dilakukan Pemprov Aceh. Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sempat menyatakan untuk melakukan penundaan imunisasi MR di wilayahnya. Nova bersikukuh imunisasi untuk memutus mata rantai virus campak dan rubella ini haram.

Namun belakangan sikap Pemprov Aceh ini berubah. Pemprov Aceh akhirnya membolehkan imunisasi MR di wilayahnya setelah rapat konsultasi dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Dari situs resmi acehprov.go.id, Ketua MPU Aceh Muslim Ibrahim menyatakan vaksin MR diperbolehkan jika dalam kondisi darurat.
“Terkait vaksin rubela ini, kita sepakat vaksin itu haram karena mengandung babi, namun dalam kondisi terpaksa penggunaan vaksin ini diperbolehkan,” ujar Muslim usai mengikuti Rapat Konsultasi terkait vaksin MR di Aula Meuligoe Wakil Gubernur Aceh, Rabu (19/9/2018).

Sebagai warga Aceh, Nursiah sempat heran dengan sikap pemerintahnya ini. “Itu hak anak kita loh. itu bentuk perlindungan, kewajiban kita sebagai orangtua. Jangan sampai nanti kejadian seperti anak saya terulang lagi. Ini untuk kepentingan bersama,” jelasnya.

Nursiah melanjutkan stigma negatif terhadap anak yang terinfeksi Rubella masih sangat kuat. Infeksi Rubella pada anak yang temanisfestasi pada gangguan fungsi jantung, tuli hingga katarak mata dianggap sebagai takdir, atau lebih buruk, kutukan. “Masyarakat itu perlu sosialisasi. Mereka nggak engeh. Anak-anak itu cacat dianggap karena kutukan karena takdirnya. Padahal Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang bisa mengubahnya. Itu (imunisasi-red) juga bentuk ikhtiar kita,” kata Nursiah.

Sementara itu, Hermawan Rully juga berpendapat tak ada alasan lagi untuk menolak imunisasi MR. Perjuangan panjang untuk pengobatan anaknya menjadikan Hermawan keras melawan wabah campak dan Rubella. "Mereka yang menentang (vaksin MR-red) karena mereka belum ada di posisi kami," katanya.

Hermawan juga menilai sejauh ini masyarakat yang menolak imunisasi MR belum seutuhnya belum paham tentang efek infeksi dari campak dan Rubella terhadap janin. “Belum lihat dampak nyatanya bagaimana kehidupan anak-anak korban Rubella,” katanya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan pengabaian orangtua terhadap kesehatan anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Seperti diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak 1989, setiap anak berhak untuk mendapatkan kesehatan dasar agar bisa berkembang, fisik, mental, spiritual dan moral maupun sosial dengan baik. Imunisasi MR menjadi salah satu metode untuk pemenuhan hak kesehatan  anak.

“Karena harusnya ditanya pada anak itu sendiri, di mana anak tentu secara umum pasti ingin tumbuh sehat dengan tumbuh kembang yang optimal,” kata Anggota KPAI bidang Kesehatan, Sitti Hikmawatty, di Jakarta (13/9).


Irham Duillah I YHM