Pemerintah Dinilai Tak Cukup Gesit

Pemerintah Dinilai Tak Cukup Gesit

foto: Dok. AJI Palu

Distribusi bantuan logistik korban gempa Sulawesi Tengah

INDEPENDEN, Palu – Pergerakan sesar Palu Koro pada tanggal 28 September 2018 (pukul 18.02 WITA) telah menimbulkan 3 fenomena alam sekaligus, yaitu gempa di tengah laut, lalu tsunami dan yang jarang terjadi adalah likuifaksi. Gempa yang ditimbulkan tercatat sampai 7,7 Skala Richter, sehingga menimbulkan tsunami di sepanjang pantai barat Palu dan Donggala. Sementara itu, akibat gempa menimbulkan fenomena likuifaksi di 4 lokasi yaitu kawasan Petobo, Boloroa yang berada di Kota Palu. Kemudian kawasan Sidera Jono Oge , Sibalaya di Kabupaten Sigi.

Gempa Palu Donggala pada tanggal 28 September 2018 telah menelan korban jiwa sebanyak 2.087 jiwa, korban luka sebanyak 4.438 dan korban hilang/tertimbun 1.084  orang. Jumlah pengungsi tercatat 206.494 orang yang tersebar di 120 titik pengungsian. Sebagian besar berada di Kota Palu (80.034 orang) dan Kabupaten Sigi (88.488 orang) . Sisanya di Kabupaten Donggala (41.019 orang) dan sejumlah kecil di Kabupaten Parigi Moutong (553 orang).

Pada hari pertama sampai ketiga, setelah bencana, kondisi di Kota Palu dan sekitarnya mengalami kekosongan kepemimpinan. Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola saat terjadi gempa sedang melakukan kunjungan ke daerah Luwuk. Dan karena jalur udara dan darat terputus, maka Gubernur tidak bisa segera masuk ke kota Palu. Baru pada hari Minggu, Gubernur Sulteng bisa masuk ke kota Palu, bersamaan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Palu. Sementara itu, Walikota Palu Hidayat, sampai hari ketiga tidak muncul di muka publik. Ini menimbulkan tanda tanya dan ketidakpuasan dari sebagian warga Palu.

Kekosongan kepemimpinan sipil ini kemudian oleh Menko Polkam Wiranto dialihkan ke militer atau Korem (Komando Resort Militer) 132/Tadulako yang berada di kota Palu.  Sejak hari Minggu, 30 September 2018, maka kendali penanganan bencana Palu dan sekitarnya di tangan TNI yang tergabung dalam Kogasgabpad (Komando Tugas Gabungan Terpadu) Penanggulangan Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi yang dipimpin Mayjen TNI Tri Soewandono.

Kekosongan pemerintahan sipil ini kemudian menimbulkan kendala penanganan bencana. Bantuan makanan, tenda, pakaian dan berbagai perlengkapan untuk masa tanggap darurat, pada awalnya dimasukkan semua di Posko Kogasgabpad atau Korem 132/Tadulako. Pihak Kogasgabpad menerapkan prosedur penerima bantuan harus menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga (KK). Tentu ini sangat menyulitkan korban, karena pada umumnya surat-surat tersebut hilang disapu tsunami atau tertimbun reruntuhan rumah.

"Sangat kelihatan (tentara)  tidak mampu mengkoordinasi lintas instansi, seperti Basarnas dan Kemensos. Ini bisa dimaklumi karena basic-nya memang bukan di situ. Cocoknya di rescue saja,’’ kritik Mohamad Aris, Koordinator Sulteng Bergerak (lembaga kemanusiaan dari beberapa LSM).

Di tengah situasi darurat, pengungsi harus mengantongi KTP dan kartu keluarga (KK) untuk mengambil supermi, telur dan beras.  KTP dan KK yang hilang, harus diurus di rumah jabatan Gubernur di Jalan Moh Yamin kemudian  dibawa ke Markas Korem 132/Tadulako di Jalan Sudirman. Jarak kedua tempat tersebut kurang lebih 2 km.  

‘’Saat itu banyak warga yang tidak punya bensin terpaksa jalan kaki. Sesampainya di Korem warga masih harus antre. Bagaimana bisa suasana dalam darurat semacam itu kita masih terjebak dengan birokrasi macam ini,’’ kata Moh. Aris. 

Tidak terkoordinasinya bantuan juga tercermin ketika penyaluran ke wilayah pengungsian. Di minggu-minggu pertama dan kedua, informasi dan data base kebutuhan pengungsi masih simpang siur. Pengalaman Rahmat, tim relawan dari salah satu korporasi, menceritakan mereka bergerak membawa bantuan makanan menuju beberapa desa di wilayah Lindu – Kabupaten Sigi. Ternyata di sana warga tidak membutuhkan makanan, karena cadangan beras di wilayah itu cukup banyak.

Menurut Aris,  pemerintah gagap dalam menentukan skala prioritas penanganan bencana. Dalam situasi darurat mestinya ada tiga prinsip dasar yang dipegang, cepat, tepat dan bermanfaat. Dalam konteks bencana Palu dan sekitarnya, ketiga prinsip dasar nyaris tidak dipenuhi.  Dari sisi penanganan logistik pengungsi misalnya, birokrasi yang berbelit membuat urusan distribusinya menjadi rumit. Begitu juga di sektor kesehatan. Di  Puskesmas Duyu  Kecamatan Ulujadi – Kota Palu, selama beberapa hari kosong melompong di tinggal petugasnya. Akhirnya dapat tertangani dengan hadirnya relawan yang dimotori sebuah korporasi.

Dalam 10 hari pascabencana, komunikasi maupun transportasi ke sejumlah daerah terpencil menjadi kendala, tidak segera ada jalan keluar yang ideal. Sehingga akhirnya bantuan harus lewat jalur udara. Akibat gempa, pasokan listrik juga terputus. Pemerintah butuh waktu 5 hari untuk menghidupkan kembali. Padahal listrik penting mendukung penanganan darurat seperti untuk rumah sakit atau komunikasi. "Baru hari kelima paska bencana, radio Nebula dapat mengudara, karena listrik baru nyala,"kata Tasrief Siara, Direktur Radio Nebula, Palu.

Masa tanggap darurat Palu dan sekitarnya, yang tadinya ditetapkan selama 2 minggu (untuk pencarian, pertolongan korban), akhirnya harus diperpanjang oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Masa tanggap darurat yang mestinya sudah berakhir 12 Oktober 2018, diperpanjang lagi 2 minggu, mulai 13 sampai 26 Oktober 2018, untuk memberi kesempatan penyelesaian pekerjaan yang tertunda. Sehingga masa tanggap darurat di Palu ini cukup lama, yaitu 28 hari atau 4 minggu. Gubernur Sulawesi Tengah  Longki Djanggola tidak merespon soal kelambanan pemerintah ini. Dia justru menekankan agar semua pihak untuk tidak saling menyalahkan, tapi memperkuat kekompakan.

Yandri l Bayu Wardhana

----------------------------------------------------------------------------------------

Data sementara per 30/10/2018 pukul 17.00 WITA, rincian korban terdampak Gempa dan Tsunami Sulawesi tengah adalah sebagai berikut:

Korban Luka sebanyak 4.438 jiwa, dengan rincian:

  • Palu: 1.549 jiwa
  • Sigi: 1.112 jiwa
  • Donggala: 1.750 jiwa
  • Parimo 27 jiwa
  • Korban Hilang/Tertimbun sebanyak 1.084 jiwa

Korban Meninggal sebanyak 2.087 jiwa

  • Palu: 1713 jiwa
  • Sigi: 188 jiwa
  • Donggala: 171 jiwa
  • Parimo: 15 jiwa

Sumber data: Pos Kogasgabpad Penanggulangan Bencana Gempabumi dan Tsunami Sulawesi Tengah