Korban Gempa Lombok-Sumbawa Menunggu Janji Presiden Jokowi

Korban Gempa Lombok-Sumbawa Menunggu Janji Presiden Jokowi

foto: Sirtu/Independen.id

Nur Hasanah, warga Dusun Ranjok Utara, Desa Dopang, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat mengangkut berang-barang dalam rumahnya yang hancur akibat gempa 7.0 SR, Minggu malam (5/8).

INDEPENDEN, Lombok – Sore itu, Muhtar (65) warga Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat memunguti batu bata dari bekas reruntuhan rumahnya. Tangan kanannya menggenggam erat alat cetok untuk membersihkan pelesteran yang masih menempel di batu bata. Korban gempa Lombok ini berencana menggunakannya untuk membangun rumahnya kembali.

Rumah Muhtar sudah rata dengan tanah. Sisanya hanya lantai dan pondasi rumah. Begitu juga dengan rumah di sekelilingnya, semuanya ambruk tak tersisa.

Gempa kuat bermagnitudo 7,0 dan 6,9 Agustus lalu meluluhlantakan rumah warga di Desa Guntur Macan. Bukan hanya rumah warga. Gempa juga mengguncang bangunan publik lainnya, seperti gedung pemerintahan daerah, sekolah dan rumah ibadah. Kondisi ini memaksa warga di Desa Guntur Macan mengungsi.

Lokasi pengungsian itu persis berada di seberang jalan rumah Muhtar. Lapangan yang biasa disewa pemerintah desa untuk pertandingan sepak bola.

Posisi lahannya berada lebih rendah dari bahu jalan, sehingga sehingga dibuatkan tangga untuk keluar dan masuk lokasi. Luasnya bisa menampung 150 keluarga.

Pascagempa, lokasi pengungsian perlahan-lahan diperbaiki. Semula korban gempa tidur dengan beratap tenda dan terpal, kini sudah berganti dengan seng dan baja ringan. Ratusan hunian sementara (Huntara) ini adalah bantuan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bantuan itu sedikit melegakan sebagian korban gempa karena dengan atap terpal warga pasti akan kehujanan.

Sementara itu, jatah hunian sementara Muhtar masih dalam proses pembangunan. Tapi ia punya kekhawatiran tersendiri soal cuaca yang tidak bersahabat. ”Itu kan tanah sawah (lokasi huntara-red) jadi sering digenangi air kalau hujan,” katanya. 

Selama proses pembangunan huntara, Muhtar biasa kembali ke halaman rumahnya untuk istirahat. Ia memanfaatkan berugak (Gazebo-red) untuk tidur dan menyimpan barang-barang yang terisa. ”Kalau Huntara saya sudah jadi, saya pindah ke sana lagi,” katanya.

Muhtar dan warga Guntur Macan tidak pernah tahu sampai kapan mereka tinggal di lokasi pengungsian. Di tengah ketidakpastian ini, harapan mereka adalah segera membangun rumah kembali. Tetapi apa daya, uang tak cukup untuk membeli bahan bangunan.

Apalagi lansia seperti Muhtar, pekerjaan tidak punya, anak pun tidak ada. Ia hanya tinggal bersama sang istri. ”Anak saya meninggal semua saat masih kecil,” tuturnya lirih.

Satu-satunya harapan hanya bantuan pemerintah. Ia berharap uang tersebut segera dicairkan. Semua data-data sudah diserahkannya kepada pemerintah desa setempat.

Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Dusun Terengan, Kecamatan Pemenang Timur, Lombok Utara, 14 Agustus lalu meminta warga bersabar atas musibah yang melanda. Warga diminta tidak larut dalam kesedihan. Mereka harus bangkit menghadapi situasi yang cukup sulit itu.

Dalam pertemuan dengan warga itu Jokowi menegaskan, pemerintah akan membantu memperbaikan rumah warga. Bagi rumah rusak berat diberi dana stimulan Rp 50 juta, rumah rusak sedang Rp 25 juta dan rusak ringan Rp 10 juta.

Hal serupa juga diungkapkan Presiden Jokowi saat mengunjungi korban di Desa Pemenang, Lombok Utara dan warga Gunungsari, Lombok Barat, 2 September silam. Saat itu, Presiden Jokowi membagikan bantuan kepada 5.293 orang korban gempa pada tahap awal. Mereka berasal dari Lombok Timur 2.782 orang, Lombok Utara 1.353 orang, Lombok Barat 359 orang. Lombok Tengah 779 orang, dan Kota Mataram 20 orang.

Saat itu, Jokowi mengakui, baru sebagian kecil warga yang menerima bantuan karena pemerintah baru memulai proses penyaluran. Jokowi meminta warga bersabar, sebab proses penyaluran bantuan masih akan terus berjalan.       

Muhtar tidak termasuk dalam 5.293 korban yang menerima pada tahap awal. Tapi dia mengaku akan tetap menunggu janji pemerintah. Kapan pun diberikan dia akan sabar menunggu. “Sudah dicatat, tapi bagaimana akhirnya, apakah dapat atau tidak belum kita tahu,” tandasnya.

Muhtar tak sendirian. Harapan agar pemerintah menepati janjinya juga disampaikan Papuq Sahri (50). Kakek tujuh cucu itu akan sabar menunggu bantuan cair.

Permasalahannya sama, Muhtar dan Papuq Sahri sama-sama lansia yang tak punya uang untuk membangun rumahnya. ”Dahulu saya bisa bangun sendiri rumah sekarang tidak bisa,” kata Papuq Sahri sembari menertawakan diri sendiri.

Saat ini, Papuq Sahri tinggal di bawah tenda yang berdiri di atas reruntuhan rumahnya. Tenda bantuan dari TNI itu menurutnya cukup untuk tinggal sementara. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani itu sudah setahun lebih tidak bekerja karena sakit. Untuk makan sehari-hari ia dibantu delapan orang anaknya yang sudah berkeluarga.

Kebutuhan akan rumah tinggal sudah sangat mendesak bagi korban gempa di Lombok-Sumbawa. Setidaknya dengan rumah baru, para korban bisa memulai kehidupan ekonominya secara normal tanpa harus cemas memikirkan masalah keamanan dan kenyamanan untuk beristirahat.

Muhtar dan Sahri hanya dua dari ratusan ribu keluarga yang rumahnya rusak akibat gempa kuat beberapa bulan lalu. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, gempa Lombok-Sumbawa telah menelan korban 564 orang meninggal dunia dan ratusan ribu rumah rusak.

 

210 Rumah Sedang Dibangun

Pemerintah menawarkan 3 jenis bangunan rumah. Pertama, Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), kedua Rumah Konvensional (Riko) dan Rumah Instan Kayu (Rika). Dari 7.036 rumah yang hendak dibangun pada Oktober, 2.094 warga ingin membangun model Risha, 1.147 rumah instan kayu (Rika), dan 1.024 rumah konvensional (Riko).
 
Dari 204.449 unit yang dilaporkan rusak, hasil verifikasi hingga tanggal 28 Oktober menunjukka, jumlah rumah rusak mencapai 212.957 unit rumah rusak. Terdiri dari rumah rusak berat 74.181 unit, rusak sedang 32.447 unit, dan 106.329 rumah rusak ringan.

Hingga pertengahan Oktober lalu, jumlah rumah yang sedang dibangun sebanyak 210 unit rumah, terdiri dari Risha 99 unit rumah, Rika 14 unit, dan Riko 97 unit rumah. Selain itu juga telah dibangun 43 unit Risha percontohan, 20 unit sudah selesai dan 23 dalam progres.

Untuk memperbaiki rumah warga, pemerintah akan memberikan bantuan stimulan. Namun untuk mendapatkan bantuan ini tak mudah karena ada tahapan-tahapannya.

Kepala BPBD Muhammad Rum menjelaskan, perbaikan kembali rumah rusak tidak bisa dilakukan secepat kilat. Sebab ada proses yang harus dilalui. ”Tapi prosedurnya sekarang sudah lebih mudah karena Presiden memangkas 17 persyaratan menjadi satu formulir saja,” katanya. 

Prosedur pencairan bantuan yang cukup panjang ini sudah dibahas antara Pemprov NTB dan pemerintah pusat. Dalam pertemuan terbatas, Presiden Joko Widodo dengan Gubernur NTB Zulkieflimansyah di Istana Negara, 15 Oktober disepakati prosedur pencairan dana bantuan dipermudah. Dengan begitu uang Rp 329 miliar yang sudah dikirim BNPB ke rekening warga akan bisa dipakai.

Bila sebelumnya, dokumen yang harus diteken untuk pencairan mencapai 17 persyaratan, sekarang cukup satu lembar formulir, dana bisa cair di bank. Formulir itu hanya perlu ditandatangani kelompok masyarakat (Pokmas) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Untuk itu, tanggal 18 Oktober lalu Presiden Jokowi datang lagi untuk mengecek progres pencairan bantuan ke Lombok dan Sumbawa. Jokowi menekankan, proses pembangunan harus cepat namun tetap memperhatikan akuntabilitas.

Dengan penyederhanaan ini, Presiden Jokowi berharap progres pembangunan bisa lebih cepat, baik fasilitas publik, seperti sekolah, rumah sakit, rumah ibadah dan rumah masyarakat rusak. Agar pembangunan berjalan lancar, Jokowi meminta semua pihak mengawasi proses pencairan bantuan.

”Prosedur yang rumit telah kita pangkas jadi satu halaman saja, tanpa mengurangi akuntabilitas,” katanya pada wartawan.

Setelah prosedur pencairan disederhanakan, pencairan bantuan mulai berjalan lancar, meski baru sebagian kecil yang menerima bantuan. Jumlah Pokmas yang terbentuk pun bertambah signifikan dari sebelumnya. Data terakhir menunjukkan, 908 Pokmas telah terbentuk dengan anggota 8.206 keluarga. Tapi rekening Pokmas yang terisi baru 581 kelompok untuk 4.331 keluarga.

Data pencairan bantuan di BRI hingga 31 Oktober menunjukkan, jumlah Pokmas yang sudah mencairkan bantuan hanya 334 kelompok untuk 5.213 keluarga, baik di Pulau Lombok maupun Sumbawa. 

Agustus lalu, pemerintah mencairkan anggaran Rp 248,9 miliar lebih bagi 5.483 rumah rusak berat, 102 rusak sedang dan 825 rusak ringan. Tapi dana itu tidak bisa langsung dipakai.

BNPB sempat memblokir pencairan dana itu di bank. Penyebabnya, saat itu belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak-Juknis) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Akhirnya perbaikan rumah pun tertunda.

Namun, belakangan ini Juklak-Juknis sudah diterbitkan. Prosedurnya, pencairan dana harus melalui kelompok masyarakat (Pokmas). Sayangnya, pembentukan Pokmas juga tidak mudah. Banyak warga tidak berani membentuk Pokmas dengan alasan takut membuat laporan pertanggungjawaban.

Proses pembangunan rumah juga berjalan lambat karena tidak semua warga mau menggunakan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha). Warga merasa trauma bila harus menggunakan rumah berbahan beton. Banyak warga memilih menggunakan rumah konvensional atau rumah instan kayu.

Selama proses pembangunan rumah, warga korban gempa sebagian besar masih tinggal di lokasi pengungsian menggunakan hunian semenatra (Huntara) untuk berteduh. Sayangnya, dana Huntara tidak dianggarkan di dalam APBD ataupun APBN, sehingga pembangunan Huntara dilakukan pihak swasta dan lembaga kemanusiaan.

Sejauh ini jumlah Huntara yang terbangun mencapai 37.194 unit. Huntara dibangun lembaga kemanusiaan dan BUMN. Pemerintah daerah punya target 60.551 unit Huntara.

Panjangnya prosedur pencairan dana menjadi salah satu persoalan dalam proses pembangunan rumah korban. Harmoko, salah seorang aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang turun menjadi relawan selama sebulan menyarankan, birokrasi pencairan dana harus dipermudah. Masyarakat menurutnya tidak boleh dipersulit. ”Sistem pencairan membuat warga sulit mendapatkan haknya,” katanya.

Pemerintah menurutnya juga harus lebih transparan dalam pengelolaan dana bencana. Terkait anggaran, banyak warga tak paham cara mengakses informasi soal anggaran.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB I Gusti Bagus Sugihartha mengakui rumah yang terbangun sangat sedikit. Akhir minggu lalu ia menyebutkan, dari sekian banyak rumah yang sedang dibangun, rumah siap huni hanya 5 unit. Tapi pembangunan masih dalam proses di masing-masing kabupaten/kota.  

Menurutnya, lambannya pembangunan karena banyak persoalan di lapangan. Tapi intinya bila Pokmas sudah terbentuk disertai produksi bahan rumah Risha dipercepat ia yakin pembangunan akan berjalan cepat.

Sekarang sudah disepakati harga panel Risha Rp 23 juta per unit. Dengan kepastian harga itu, para aplikator diharapkan segera mempercepat pembuatan panel-panel rumah tahan gempa.

Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Sonny Harmadi  mendorong pemerintah daerah juga lebih aktif memfasilitasi pembentukan Pokmas agar bantuan segera diberikan. Sebab tugas perbaikan tidak hanya tugas pusat, tetapi peran pemerintah daerah sangat penting. Bila tidak menjalankan peran itu maka akan sulit.

“Peran pemerintah daerah itu dalam bentuk verifikasi data rumah rusak dan pembentukan Pokmas. Semua itu harus dipercepat. Demikian pula dengan para fasilitator Kementerian PUPR. Mereka harus tetap mendampingi warga agar cepat menyusun rencana belanja dan gambar rumah,” kata Sonny.

Peran fasilitator sangat penting dalam proses percepatan. Mereka mendampingi masyarakat sampai terbentuknya Pokmas. Tapi jumlah mereka sangat terbatas, sehingga pemprov berencana merekrut fasilitator dari daerah lain.

Anggaran Pemprov Minim

Sementara itu, kepastian dana penanggulangan bencana Lombok, baik dalam bentuk bantuan perbaikan rumah, uang jaminan hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya diragukan. Masyarakat mempertanyakan kejelasan dana bentuan rehabilitasi dan rekonstruksi korban gempa Lombok-Sumbawa.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB mencatat, kebutuhan dana rehabilitasi dan rekonstruksi bidang permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi produktif dan lintas sektor mencapai Rp12,2 triliun.

Pemerintah daerah tidak mungkin membiayai sendiri. Harus ada pembagian yang jelas, berapa dana yang ditanggung pemerintah pusat, pemprov dan pemerintah kabupaten/kota.

Pemprov NTB sendiri mengalokasikan dana Rp74 miliar lebih untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.  Dana tersebut baru dialokasikan setelah terjadi gempa.

Anggaran itu bukan hanya untuk memperbaiki rumah, tapi juga memperbaiki kantor pemerintah yang rusak, seperti sekolah, kantor gubernur, dan kantor-kantor dinas. Pemprov tidak punya dana untuk perbaikan rumah warga. ”Soal rumah semuanya ditanggung pusat,” kata Kepala Bappeda NTB H Ridwan Syah.

Dana Pemprov dialokasikan untuk rehabilitasi dan penyediaan fasilitas pendidikan, penyediaan air bersih, rehabilitasi perkantoran, prasarana kesehatan, serta perbaikan fasilitas pariwisata yang rusak akibat gempa. Selain itu dana yang dimiliki Pemprov juga untuk rehabilitasi dan revitalisasi perekonomian desa, rehabilitasi rumah ibadah, bantuan penguatan ekonomi masyarakat, serta bantuan sarana prasarana kedaruratan.

Kepastian anggaran menjadi pertanyaan warga. Terlebih pascagempa dan tsunami di Palu-Donggala, Sulawesi Tengah. Perhatian pemerintah pusat dikhawatirkan terpecah dan mengurangi perhatian terhadap korban gempa di Lombok.

Terkait hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang datang ke Lombok Barat pertengahan  Oktober lalu menegaskan, pemerintah punya uang. Semua bantuan yang dijanjikan akan direalisasikan.

Sri Mulyani mengatakan, Presiden Joko Widodo punya komitmen dan perhatian penuh terhadap pemulihan gempa Lombok dan Sumbawa. Meski sekarang banyak yang harus ditangani, tapi komitmen presiden menurutnya sangat kuat. 

Uang pemerintah tidak akan habis karena ada bencana baru. Dana penganan korban gempa Lombok sudah disiapkan. ”Uang untuk Lombok ya untuk Lombok sesuai kebutuhan,” katanya.

Pertemuan tahunan IMF-World Bank di Bali yang lalu juga sama sekali tidak menguras dana bencana. Anggaran sudah disiapkan dan dibelanjakan dengan sangat hati-hati. Pos dana bencana merupakan belanja tersendiri, tidak dicampur dengan kegiatan IMF. ”Tidak boleh mengaduk-aduk perasaan masyarakat dengan membuat pernyataan provokatif,” tegasnya di hadapan warga Desa Guntur Macan yang ditemuinya.

Total jumlah dana yang telah dihabiskan untuk penanganan gempa Lombok -Sumbawa Rp2,1 triliun. Dana penanganan itu untuk penanganan kebutuhan selama masa tanggap darurat hingga bantuan perumahan yang sudah mulai disalurkan. 

Sirtu l Irham