Lingkaran Kemiskinan di Lumbung Padi

Lingkaran Kemiskinan di Lumbung Padi

Independen, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2015 lalu produksi padi di Indonesia mencapai 75,3 juta ton. Provinsi penyumbang padi terbesar di antaranya Jawa Timur (13,1 juta ton), Jawa Barat (11,3 juta ton), Jawa Tengah (11,3 juta ton), Sulawesi Selatan (5,4 juta ton), Sumatera Selatan (4,2 juta ton).

Data Presentase Provinsi Penyumbang Padi Terbesar 


Namun, dari 5 provinsi penyumbang padi nasional terdapat kabupaten-kabupaten yang daerahnya masih didominasi penduduk miskin atau di atas rata-rata angka kemiskinan nasional. Dengan kata lain, daerah lumbung padi tidak menjamin penduduk sepenuhnya sejahtera. 

19 dari 25 kabupaten penghasil padi terbesar ternyata jumlah penduduk miskinnya berada di atas rata-rata nasional. Hanya 6 kabupaten lainnya saja yang jumlah penduduk miskinnya di bawah rata-rata nasional. Umumnya, penduduk di daerah sentra padi bekerja sebagai petani.

Data Angka Kemiskinan Per Kabupaten

Menurut Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri data tersebut tidak bisa menggambarkan secara umum kondisi yang sebenarnya. “Perlu dilihat secara keseluruhan,” katanya kepada Independen.id, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/12).

Ia mencontohkan Sulawesi Selatan yang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraannya lebih baik. Kuntoro juga mengatakan, kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah tersebut disebabkan banyak hal. “Juga kalau kita melihat komoditas di daerah itu yang tidak monokultur. Biasanya juga ada komoditas hortikultura, perkebunan dan peternakan yang bisa memberi keuntungan jauh lebih tinggi,” tambahnya.

Kuntoro juga mengklaim sektor pertanian mampu berkontribusi mengentaskan kemiskinan perdesaan, di mana jumlah penduduk miskin di desa pada Maret 2018 sebesar 15,81 juta jiwa, turun 10,88% dibanding Maret 2013 sebesar 17,74 juta jiwa. 
Nilai Tukar Petani (NTP) 2017 sebesar 102,25, naik 0,97% dibanding 2014 sebesar 102,03. Sementara itu, Daya beli petani diunjukkan melalui Nilai Tukar Usaha pertanian (NTUP) tahun 2017 sebesar 111,77, naik 5,39% dibandingkan 2014 sebesar 106,05. “NTP dan NTUP petani pun meningkat sesuai data tersebut,” kata Kuntoro.

Di sisi lain, berdasarkan data yang diolah tim independen.id dari BPS, sejak 2010 persentase kenaikan upah nominal harian buruh tani berada di bawah angka inflasi. Selama tujuh tahun terakhir, upah nominal harian buruh tani berada di atas inflasi. Persentase kenaikan upah harian buruh tani (3,84) berada tipis di atas angka inflasi (3,61). 


Data Inflasi, NTP dan Upah Nominal Buruh Tani

 

Selain itu, Kuntoro juga membantah harga acuan pembelian (HPP) pemerintah menurunkan penghasilan petani. Dengan adanya HPP sebagai harga acuan terendah, petani justru bebas untuk menjual gabah kering di atas harga acuan tersebut.  “Buktinya harga gabah sekarang di atas HPP yakni Rp4.500-5.000/kg. HPP gabah Rp3.700/kg.  HPP itu untuk menjaga harga tidak jatuh di lapangan. Kalau lebih tinggi silakan dijual di pasar bebas,” katanya.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dan sejumlah LSM pemerhati pertanian menilai kebijakan penetapan HPP pada petani justru memperpuruk kondisi petani. Kebijakan yang tertuang melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 tahun 2017 yang mengatur tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian pada Petani justru mengerek turun harga gabah kering. 

“Padahal harga pasar sedang bagus-bagusnya,” kata peneliti dari KRKP, Hariadi Propantoko dalam keterangan tertulis kepada independen.id, Kamis (13/12).

Dalam penelitian di dua kabupaten lumbung padi, Karawang dan Subang menunjukan, sebelum kebijakan HPP ditetapkan, harga gabah kering tahun 2017 mencapai Rp4.900/kg. Namun dengan menggunakan instrumen Permendag tersebut harga yang diterima petani menjadi hanya Rp3.700 per kilogram. 

"Nilai ini mengalami penurunan sangat jauh yang menyebabkan penurunan penghasilan bagi petani," kata Propantoko.

Sementara itu, Koordinator KRKP, Said Abdullah menimpali, dalam penelitian tersebut lembaganya menemukan petani sebagai aktor paling penting tapi lemah dalam rantai pasar beras nasional, terutama dalam menentukan harga. Menurutnya, situasi ini tidak adil dan merugikan petani, khususnya petani penggarap dan buruh tani. “Karena itu, diperlukan upaya penguatan rantai nilai dan bisnis gabah serta beras yang berkeadilan dan berkelanjutan,” katanya.

Dalam kajian yang dilakukan Juli hingga November 2018, KRKP menemukan sejumlah aktor yang mengambil keuntungan lebih besar dari petani.  Mereka adalah calo padi, penebas, tengkulak kecil/besar, hingga calo di Cipinang. 

Menurut Said, dukungan pemerintah bisa dilakukan lewat penguatan kebijakan dan penataan rantai nilai yang berkeadilan bagi petani. Jika kondisi ini terwujud maka petani bisa mendapat ruang dan kesempatan memperbaiki derajat kehidupannya. Ke depan perlu dibuat kebijakan yang memungkinkan petani mendapat insentif dari rantai nilai secara adil. Jika dibiarkan, maka penduduk miskin di lumbung padi tidak akan berkurang.

"Salah satu bentuk intervensinya bisa jadi dalam bentuk Platform Nasional tentang Perberasan berkelanjutan. Platform ini berisi kesepakatan, kriteria serta indikator yang memungkinkan semua pelaku rantai nilai bisnis yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan demikian kedaulatan petani dan pangan sangat mungkin diwujudkan," kata Said.

Penulis : Irham Duilah