Mengurai Masalah Klasik JKN

Mengurai Masalah Klasik JKN

foto: Irham Duilah

Kemenkes dan BPJS menggelar siaran pers terkait dengan akreditasi RS

INDEPENDEN.ID, Jakarta – Kementerian Kesehatan bersama Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan segera mengklarifikasi kabar pemutusan kontrak kerja sama ratusan rumah sakit. Berita ini muncul awal Januari lalu, membuat jutaan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) panik dan masyarakat mulai berspekulasi.

Berita tentang pemutusan kontrak kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan ratusan rumah sakit bahkan ditaburi bumbu politik hingga menciptakan berita palsu alias hoaks. Salah satunya adalah tulisan di poster yang menyebar ke masyarakat: “Maaf Khusus Pasien Peserta BPJS / Ruang inap dipindahkan ke gerbang TOL karena uang iuran Anda dipergunakan di sana”.

Ya, maklum saja. Suhu politik tahun ini sedang berada di titik tertinggi. Sensitif. Apa pun bisa dipolitisir. Sampai-sampai berpose foto dengan menunjukkan satu atau dua jari saja sudah bisa dituduh sebagai “binatang” pendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden: kecebong (istilah pendukung Jokowi-Maruf Amin) dan kampret (istilah pendukung Prabowo-Sandiaga).

Kemenkes dan BPJS Kesehatan pun pasang kuda-kuda bertahan dan menangkis serangan hoaks. Menteri Kesehatan, Nila Farid Moeloek tak membantah kabar tentang pemutusan kontrak antara BPJS dengan sejumlah rumah sakit. Guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini mengatakan pemutusan kontrak BPJS lantaran ratusan rumah sakit belum mengantongi akreditasi. Akreditasi, kata dia, merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu.

“Akreditasi ini tidak hanya melindungi masyarakat, juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit tersebut dan juga Rumah Sakit itu sendiri,” kata dengan suara bergetar saat membacakan teks siaran pers di kantornya, Senin 7 Januari 2019.

Sejalan dengan itu, Kemenkes juga mengeluarkan dua surat rekomendasi perpanjangan kontrak kerja sama bagi rumah sakit yang belum terakreditasi. Intinya, surat itu berisi pemerintah memberi kesempatan bagi sejumlah rumah sakit untuk mengurus akreditasi. Batas waktunya sampai 30 Juni 2019.

Data RS Akreditasi

Saat ini terdapat 2808 rumah sakit yang sedang menjalin kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Akan tetapi baru 1969 rumah sakit yang mengantongi akreditasi. Akreditasi ini melingkupi kompetensi pekerja di rumah sakit, ketentuan jumlah dokter spesialis, serta kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan.

“Ada 381 rumah sakit yang sudah Komitmen akan datang. Lalu 39 rumah sakit tinggal menunggu penetapan (akreditasi-red) dan 38 rumah sakit yang akan disurvei lapangan. Dan ini tetap berjalan. Jadi tidak ada rumah sakit yang menghentikan pelayanan untuk peserta Kartu Indonesia Sehat,” kata Menkes Nila Farid Moeloek.

Ia juga mengklaim seluruh peserta jaminan kesehatan nasional (KIS) khususnya pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) tetap bisa berobat di rumah sakit yang masih dalam proses akreditasi.

Sejurus dengan Menteri Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengklaim perpanjangan kontrak kerja sama dengan rumah sakit sudah biasa dilakukan tiap tahun. “Tujuannnya agar tetap dilayani dengan mutu yang baik. Jadi ini yang paling penting. Karena isunya sudah ke mana-mana,” katanya.

Fachmi juga membantah peninjauan kontrak kerja sama ini terkait dengan defisit keuangan BPJS Kesehatan. Seperti diketahui, sejak diberlakukan program JKN, BPJS Kesehatan tekor tiap tahunnya.

Data Defisit JKN-Suntikan Pemerintah

Tahun pertama pemberlakuan program JKN 2014 lalu, BPJS Kesehatan defisit Rp3,3 triliun. Lalu, tahun 2015 defisit mencapai Rp5,7triliun. Tahun berikutnya, defisit kian membengkak hingga mencapai Rp9,7triliun, dan tahun 2018 defisit menyentuh Rp10,98 triliun.

Kemudian, menjadi Rp9,7 triliun pada 2016 dan Rp9,75 triliun pada 2017. Untuk tahun ini, defisit diproyeksikan mencapai Rp16,5 triliun, yang belakangan dikoreksi hanya tersisa Rp10,98 triliun.

“Jadi ada anggapan kerja sama dikaitkan dengan kondisi defisit BPJS Kesehatan. Nah, informasi itu salah. Jadi ini murni kesepakatan bersama kedua belah pihak dan dalam kesepakatan yang berifat sukarela itu membutuhkan syarat-syarat tertentu,” kata Fachmi Idris.

Selain akreditasi, rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan juga ada yang belum memenuhi kredensialing (kualifikasi rumah sakit). Kredensialing bagi rumah sakit adalah: surat ijin operasional, surat penetapan kelas rumah sakit, surat ijin praktik tenaga kesehatan yang berpraktik, NPWP badan, perjanjian kerjasama dengan jejaring lain diperlukan, sertifikat akreditasi, dan surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan JKN.

Fachmi mengklaim hanya ada 2 rumah sakit yang telah terakreditasi akan tetapi belum memenuhi syarat kredensialing.  “Ada juga RS yang kerjasamannya berakhir tidak memenuhi syarat credential. Misalnya tidak punya lagi surat izin operasional. Kemudian ada persoalan wanprestasi melayani peserta,” tambah Fachmi.

Di sisi lain, LSM pemerhati program JKN, BPJS Watch mengapresiasi langkah Kemenkes dan BPJS Kesehatan. Kepala bidang Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengungkapkan pemutusan kontrak kerja sama antara BPJS Kesehatan  dan ratusan rumah sakit hanya akan dampak buruk bagi peserta JKN.

“Dengan kerja sama RS saat ini saja masih banyak yang kurang. Apalagi kalau nanti jumlahnya turun, maka saya yakin pasien yang menanti untuk dirawat akan semakin panjang antreannya,” katanya kepada Independen.id, Kamis (10/01).

Timboel meminta agar proses akreditasi ini dipermudah dan dipangkas biayanya. Sebab, menurut dia, proses persiapan menuju akreditasi tidak semudah membalikan telapak tangan. Saat ini ada ratusan rumah sakit yang berproses akreditasi dengan tenggat waktu yang diberikan selama 6 bulan.

“Kita melihat lagi ada yang namanya survei simulasi. Regular. Ini cukup mahal, karena akreditasi ini kan bukan sekali seumur hidup. Tapi berulang. Saya juga melihat tim komisi akreditasi rumah sakit ini kan nggak banyak dengan 616 dalam waktu 6 bulan bisa terakreditasi. Satu survei aja bisa 3 hari,” katanya.

Timboel juga meminta pemerintah membentuk tim pemantau selama proses akreditasi berlangsung. “Jangan sampai ada oknum-oknum yang meminta lebih dan sebagainya,” katanya.

Masalah Berulang Kali

Terlepas dari tahun politik, program JKN yang dibidani BPJS Kesehatan kerap menjadi sorotan publik. Mulai dari persoalan peserta yang malas bayar iuran bulanan, utang ke RS, defisit, kecurangan rumah sakit, fasilitas di kesehatan (Faskes) sampai rumah sakit.

Menurut Timboel persoalan ini terus menerus berulang. Terobosan dan solusi dari BPJS Kesehatan atas persoalan-persoalan ini belum optimal. “Jadi persoalan JKN dari 2014 sampai sekarang itu masalahnya klasik. Itu-itu saja. Sampai defisit, ya di situ aja defisitnya. Jadi ya kita mau bilang pemerintah ini sebenarnya udah tahu, cuma nggak mau memberikan solusi,” katanya.

Infografis Profil Risiko

Pada 2017, BPJS telah merampungkan profil risiko organisasi. Dari total 393 risiko yang muncul pada profil risiko semester II 2017, terdapat 10 risiko paling tinggi. Di antaranya adalah rendahnya dukungan dana, iuran yang tidak sesuai dengan nilai keekonomisan, tingginya keluhan terhadap pelayanan rumah sakit hingga penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikannya.

Timboel tak menampik profil risiko BPJS Kesehatan ini. Peserta JKN banyak yang menunggak iuran sehingga berdampak terhadap defisit. Selain itu, iuran yang saat ini masih berlaku dinilai perlu dievaluasi lagi.

“Misalnya pemerintah daerah, masih banyak utangnya. Peserta penerima upah, perusahan-perusahaan masih banyak yang nunggak. Demikian juga peserta mandiri kalau sakit, baru bayar iuran supaya bisa dirawat,” lanjutnya.

Salah satu terobosoan tahun ini, BPJS Kesehatan bersama Kemenkes berencana untuk membuat cara pembayaran yang lebih efektif bagi peserta JKN. Hal ini masih menjadi diskusi di internal, termasuk rencana untuk menaikkan iuran JKN.

“Nah, ini kita kembali ke political will pemerintah untuk menindaklanjutinya,” tutup Timboel.

Irham Duilah