Ruang Masyarakat Perbaiki Program JKN

Ruang Masyarakat Perbaiki Program JKN
Foto: Ilustrasi l Pixabay.com
Ilustrasi

INDEPENDEN.ID, Jakarta – Pelangi—bukan nama sebenarnya (36) masih ingat betul saat suaminya menjalankan operasi usus buntu di salah satu rumah sakit Jakarta beberapa tahun lalu. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini kelebihan botol infus. Tapi botol infus tersebut dimasukkan dalam klaim kesehatannya. “Ya akhirnya, ditinggal saja karena kan sudah keluar dari rumah sakit,” katanya kepada Independen.id, Selasa (15/01).

Ia mengaku tak tahu kalau itu sebagai salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan oknum rumah sakit untuk menaikkan klaim kesehatan. “Jadi tidak dilaporkan,” katanya.

Kasus Pelangi ini merupakan satu dari sederet persoalan Fraud (kecurangan) dalam sistem program JKN. Pada 2017 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya 1 juta klaim fiktif dari rumah sakit peserta BPJS Kesehatan. Nilainya mencapai Rp1,9 triliun. Jumlah ini ini merupakan akumulasi sejak 2014 hingga 2016 dan ikut menyumbang deficit program JKN sekira 10%.

Berdasarkan penelitian Indonesian Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah LSM  menemukan kecurangan-kecurangan dari tingkat pasien, rumah sakit, puskesmas hingga penyedia obat. Kecurangan tersebut di antaranya kelebihan bayar karena diagnosa pasien tidak sesuai penyakitnya, peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melebihi jumlah penduduk, Pemilik kartu ganda Jamkesda dan Kartu Indonesia Sehat, Pembatasan rawat inap, Klaim palsu, Penggelembungan tagihan obat dan alat kesehatan, Pasien rujukan semu serta manipulasi kelas perawatan.

Sementara itu, BPJS Watch juga menemukan modus-modus kecurangan program JKN di antaranya memungut biaya tambahan, peserta BPJS membayar biaya administrasi yang tidak diperlukan, pasien diizinkan pulang sebelum sembuh,  pasien dibebankan pembelian obat secara terpisah, pasien BPJS dikenakan biaya tambahan untuk nebulizer atau penguapan.

Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar modus-modus kecurangan ini masih terjadi sampai sekarang. Persoalannya, kata dia, tak banyak pasien peserta BPJS Kesehatan yang berani melaporkan ketika menjadi korban kecurangan. “Kebanyakan mereka mencari aman, ketika nanti mereka masuk lagi tidak dipersulit,” katanya kepada Independen.id, Kamis (10/1).

Selain itu, temuan-temuan mengenai kecurangan dari tingkat pasien, rumah sakit, klinik, puskesmas hingga penyedia obat belum optimal tindaklanjutnya. Sehingga tidak ada efek jera bagi mereka yang melakukan kecurangan.

Sejak ditemukan klaim fiktif yang membuat negara rugi hingga triliunan rupiah, BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan membentuk satuan tugas (satgas) Anti Fraud. Satgas ini bertugas untuk mengkaji dan menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.

Namun, kata Timboel sampai saat ini Satgas Anti Fraud tidak tampak hasil kerjanya. “Tapi kan kita nggak tahu ceritanya mereka sampai menemukan. Dan mereka sampai mengatasi kan gitu. Nah, ini kita kembali ke political will pemerintah untuk menindaklanjuti temuan ini,” katanya.

Jika merujuk Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Jaminan Sosial Kesehatan 2017, sistem pengaduan BPJS Kesehatan sudah cukup baik. Laporan ini menyebutkan selama 2017 laporan dari masyarakat yang masuk terkait dengan persoalan pelayanan administrasi, iuran, pelayanan kesehatan hingga pelayanan obat mencapai 117.089 pengaduan. Pengaduan ini total dari keluhan peserta BPJS terhadap layanan dengan potensi fraud.

Data Media Pengaduan BPJS 2017

Pengaduan pelayanan administrasi melingkupi nomor akun virtual tidak muncul saat diunduh, proses aktivasi gagal, aplikasi online error, identitas elektronik tak bisa dicetak, nomor KK tidak ditemukan, pendaftaran butuh waktu lama, data peserta tidak sesuai. Pengaduan terkait pelayanan kesehatan antara lain mengenai pembatasan pasien di poli, penetapan plafon biaya oleh faskes, penolakan faskes untuk rawat inap, biaya alat bantu kesehatan, rujukan tanpa melalui FKTP, ruangan penuh, pembatasan rujukan internal, penolakan FKTP di hari libur, pembatasan jam di pelayanan FKTP.

Sementara itu, pengaduan terkait dengan iuran antara lain tagihan yang muncul tidak sesuai, gagal bayar, proses refund lama, serta iuran tak rata pada setiap anggota keluarga. Pengaduan yang muncul di pelayanan obat di antaranya pembatasan pemberian obat, tambahan biaya obat dan obat sedang kosong.

Data Jumlah Pengaduan Berdasarkan Masalah

Dalam laporan itu disebutkan penanganan pengaduan yang dapat diselesaikan dalam waktu 1 sampai 3 hari kerja mencapai 99,03% dan pengaduan yang disampaikan oleh peserta yang telah ditindaklanjuti mencapai 99,58%. Dengan angka ini artinya, tindak lanjut dari pengaduan masyarakat terhadap persoalan pelayanan BPJS sudah cukup baik.

Dengan laporan ini, sebenarnya masyarakat memiliki ruang untuk melakukan pengaduan serta memberikan masukkan terhadap kekurangan-kekurangan program JKN.

Menurut Timboel Siregar, pengaduan masyarakat ini masih bersifat fenomena gunung es. Sebab, menurut Timboel Siregar pengaduan-pengaduan yang datang dari masyarakat masih lebih besar dari jumlah tersebut.

Timboel melanjutkan kecurangan yang dilakukan rumah sakit dan klinik terus berlanjut lantaran pemahaman masyarakat terhadap program JKN masih rendah. Hal ini lah yang membuat masyarakat tidak mengerti tentang hak-haknya.  “Ada pasien yang takut dipersulit dan sebagainya. Itulah kondisinya, kenapa kita sulit mengkritisi Rumah Sakit yang melakukan fraud ini,” katanya.

Irham Duilah

Data Lainnya