Nasib Hak Pilih Para Perantau

Nasib Hak Pilih Para Perantau

foto: Dok : Bayu Wardhana/independen.id

Independen, Jakarta – Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tak pernah menemukan titik akhir. Dari laman kpu.go.id, jumlah pemilih yang masuk dalam DPT per 24 Februari 2019 mencapai 190 juta jiwa. Namun, angka ini belum final. Sampai Januari kemarin sebanyak 5,38 juta penduduk di Indonesia belum melakukan perekaman KTP elektronik. KPU juga memperbarui data dengan membuat DPTb (DPT tambahan). DPTb ini untuk penduduk yang namanya belum masuk ke dalam DPT, termasuk pemilih ganda, dan penduduk yang berpindah domisili. 

Angka ini sangat berpengaruh terhadap pemilu presiden yang diikuti dua pasangan calon. Lebih dari itu, jika tidak ditangani dengan baik maka jutaan suara yang menjadi hak konstitusional warga negara menguap begitu saja menjadi golongan putih alias Golput.

Hingga saat ini KPU berburu dengan waktu memperbarui data melalui DPTb (DPT tambahan) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Anggota KPU Viyan Aziz mengakut tak segan-segan untuk melaporkan ke kepolisian jika terdapat pihak-pihak yang menghalang-halangi proses DPTb. “Kita laporkan saja ke Kepolisian,” katanya dalam keterangan pers, Kamis (21/02) di kantornya.

Viryan Aziz juga mengimbau seluruh jajarannya di tiap provinsi untuk bekerja maksimal dalam melayani pemilih perantau, termasuk menjelaskan konsekuensi berkurangnya jumlah surat suara pemilih jika masuk ke dalam DPTb. 

"Kita perlu sampaikan kepada rekan-rekan kita yang layani pemilih untuk sampaikan kepada pemilih Pak Bu nanti kalau urus DPTb ini konsekuensinya begini, surat suaranya hanya sekian, siap atau tidak," kata Viryan.

Di sisi lain, penduduk yang pindah domisili mulai antar kelurahan hingga provinsi juga tidak sedikit. Berdasarkan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (per Juni 2018), sebanyak 31,9 juta penduduk pindahan dari daerah asal ke daerah lainnya. Penduduk pindahan ini punya keperluan bekerja, dinas, atau pendidikan di luar kota. 

Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan urutan pertama yang penduduknya berpindah lokasi, yaitu 5,2 juta jiwa.  Di urutan kedua dan ketiga adalah Jawa Timur sebanyak 4,2 juta jiwa dan Jawa Tengah 4 juta jiwa. Sementara Sumatera Utara dan Jakarta berada di urutan keempat dan kelima dengan jumlah penduduk yang tinggal di luar kota.

Menurut Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh jumlah penduduk yang berpindah tersebut tercatat sudah mengubah kartu keluarga. “Yang pertama diubah itu kartu keluarganya. Dari KK itu langsung diubah, kalau 17 tahun langsung terbit KTP elektronik. Kalau anak-anak terbit KIA,” katanya, Minggu (24/02).

Data dukcapil ini mencakup seluruh usia penduduk, mulai dari anak-anak sampai mereka yang telah 17 tahun atau memiliki KTP elektronik. Data ini dihimpun sejak Januari – Juni 2018.

“Itu bisa bapaknya sendiri yang pindah karena tugasnya, seperti TNI/Polri gitu yah, jaksa, hakim. Ada juga yang langsung pindah suami, anak ibunya pindah semua. Jadi yang pindah itu bisa saja dewasa, bisa saja anak dan dewasa,” tambah Zudan.

Di sisi lain, Zudan mengatakan data tersebut tidak bisa dikaitkan dengan sistem kepemiluan. “Di dalam mengadministrasikan penduduk ini, dukcapil tidak mengaitkan ia masuk dalam DPT atau tidak, belum ada dalam DPT atau tidak. Jadi belum ada kaitannya dengan sistem kepemiluan,” katanya.

Tapi buat Aditya Putri (25), persoalan perpindahan penduduk ini sangat berhubungan dengan sistem kepemiluan. Di penghujung 2018, ia bersama suaminya baru saja pindah domisili dari Ciputat, Banten ke Depok, Jawa Barat.

“Jadi mulai pindah dari tanggal 20 Desember 2018, mengurus KK sama KTP kan. Tapi dapat persoalan pas mengurus di kelurahan Depok, 25 Januari, ke kelurahan jam 11 siang. Belum ada orang, adanya anak PKL doang ama honorer satu biji,” kata Putri.

Selanjutnya, para penjaga di kantor kelurahan itu mengatakan petugas resmi sedang dinas dari Senin sampai Jumat. Sampai habis kesabaran, Putri akhirnya meminta suaminya untuk mengurus surat-surat tersebut. “Ribet banget, dikata orang nggak kerja kali yak,” katanya.

Untuk memuluskan mendapatkan KK dan KTP, akhirnya suami Aditya mendatangi kantor kelurahan pada 4 Februari. Ia datang lengkap dengan seragam PNS dari Kementerian Hukum dan HAM. 

“Tahu lah, kata mertua, orang kelurahan memang rada lelet kalau sama warga sipil,” kata Putri.

Proses pun berlangsung lancar. Tak sampai satu jam, KTP elektronik selesai dicetak. Tinggal menunggu 2 minggu untuk mengambil Kartu Keluarga. 

“Karena khawatir dipersulit lagi, suamiku akhirnya ngasi uang Rp50 ribu deh,” tambah Putri.

Namun, kepindahan domisi Putri dan suaminya tidak serta merta mengubah namanya dalam DPT. Nama mereka masih tercantum di DPT wilayah asal yaitu Ciputat. Putri pun memutuskan untuk tetap mengurus masalah ini.  “Sayang suaraku kan. Takutnya yang menang anak jawara sini, nggak jelas orangnya,” katanya sambil tertawa.

Putri masih lebih beruntung daripada Adiyta (34). Sejak tiga tahun lalu mengurus surat perpindahan domisili dari Surabaya, Jawa Timur ke Bogor, Jawa Barat. Namun, sampai saat ini belum mendapatkan KTP elektronik. Selama ini ia mengurus segala administrasi menggunakan surat keterangan atau suket. Kendati demikian, namanya sudah masuk ke dalam DPT.

“Tapi sudah masuk DPT untuk Pemilu 2019. Kemarin itu pas Pilkada Bogor, sudah menggunakan hak pilih,” katanya.

Data perpindahan penduduk ini tercatat dalam administrasi Kemendagri. Tapi penduduk perantau yang perpindahannya tidak tercatat akan menyisakan masalah. 

Persoalannya, ketika waktu pemungutan suara tiba, para perantau yang memiliki KTP elektronik harus mendapatkan kertas suara calon legislator berdasarkan daerah pemilihan yang tertera dalam KTP elektronik. 

KPU memberikan tenggat waktu hingga pertengahan Maret bagi para perantau untuk mengurus administrasinya. Jika tidak, maka para perantau yang tidak mengurusnya hanya bisa mengikuti pemilu presiden, tidak dengan pemilu legislatif.

Caranya, pemilih melapor diri ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di desa/kelurahan asal atau tujuan. Dari sini, calon pemilih akan mendapatkan formulir A5, dengan menunjukan KTP elektronik atau identitas lainnya. Dengan demikian, data pemilih di tempat asal akan dihapus.

Afwan Purwanto memiliki KTP elektronik, tapi namanya tidak terdaftar di dalam DPT. Warga asal Makassar yang tinggal di Jakarta ini mengaku sudah tahu namanya tidak ada dalam DPT sejak Oktober 2018. Tapi sampai saat ini, ia enggan untuk mengurusnya. “Tahu, harus mengisi formulir online, tapi malas,” katanya singkat.

Beda lagi dengan Aula Afriansyah, perantau asal Medan. Ia mengatakan bakal mengurus administrasi kepindahan DPT untuk mendapatkan hak suaranya. “Aku belum urus pindah DPT, tapi kemungkinan besar aku akan gunain hak suara,” katanya.

Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil mengatakan keengganan calon pemilih mengurus DPT pindahan kuncinya adalah sosialisasi. Melalui sosialisasi ini, diharapkan bisa membangun kesadaran calon pemilih bahwa berpartisipasi di pemilu itu penting sekali. “Karena ini kesempatan untuk menentukan pilihan,” katanya, Minggu (24/02).

Fadli menambahkan, apatisme calon pemilih juga bisa disebabkan dari narasi yang dibangun peserta pemilu. Menurutnya, peserta pemilu saat ini tidak menunjukkan program-program yang sesuai dengan keinginan para pemilih. “Ini yang harus di evaluasi juga oleh peserta pemilu,” katanya.

Saat ini Perludem dan sejumlah lembaga mengajukan gugatan Undang Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Pasal yang digugat terkait dengan warga yang belum memiliki KTP elektronik, hak pilih warga negara yang pindah tempat, serta batas waktu pendaftaran ke Daftar Pemilih Tetap tambahan (DPTb) paling lambat 30 hari.. Gugatan ini diajukan guna menekan potensi hak suara yang akan hilang pada pemilu 2019 mendatang.

 

Irham Duilah