Lamanya E-KTP dan Pemilu 2019

Lamanya E-KTP dan Pemilu 2019
Foto: Dok: Bayu/Independen.id

Independen, Jakarta – Ibrahim ketua RT di salah satu wilayah Cibubur, Jakarta Timur sudah menunggu 3 bulan untuk mendapatkan KTP elektronik. Ia kehilangan benda berukuran  8 x 5 cm itu saat pulang kampung. Bukan hanya itu, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) juga raib. “Sekarang masih pakai suket (surat keterangan-red) untuk urus macam-macam,” katanya, Sabtu (23/02).

Sejauh ini, namanya sudah tercatat di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ia juga baru saja mengumumkan warga di lingkungan RT yang masuk ke dalam DPT. 

“Jadi kalau ada yang belum terdaftar ke DPT, bisa langsung lapor ke petugas PPS di kelurahan. Bisa pakai KTP atau surat keterangan. Nggak perlu lapor ke RT dan RW,” jelas Ibrahim.

Lamanya membuat KTP juga dirasakan Aditya, warga Semarang yang baru saja pindah domisili ke Bogor Jawa Barat. Ia sudah mengurus surat-surat kepindahan sejak tiga tahun lalu. Tapi KTP elektronik belum ia dapatkan. 

Segala urusan administrasi masih menggunakan suket yang mesti diperpanjang per 6 bulan sekali, termasuk ketika Aditya harus pergi ke luar negeri tahun lalu. “Baru diperpanjang kemaren bulan November pas mau umroh,” jelasnya, Minggu (24/02).

Sama seperti Ibrahim, nama Aditya sudah tercatat dalam DPT. Walaupun ia tak memiliki KTP elektronik, masih bisa melakukan pemungutan suara 17 April mendatang dengan menggunakan suket. Ini salah satu kemudahan yang berikan oleh penyelenggara pemilu, KTP elektronik tidak menjadi satu-satunya bukti identitas. Sebab aturan sebelumnya, KTP elektronik menjadi satu-satunya alat identitas diri untuk melakukan pemungutan suara.

Tapi persoalannya, penduduk yang masih mengurus KTP elektronik sempat dag-dig-dug, karena mereka terancam kehilangan hak pilih di Pemilu 2019. Hal ini seperti diatur dalam Undang Undang No. 17 tahun 2017 tentang Pemilu. Meskipun kemudian KPU mengeluarkan kebijakan bahwa mereka yang sedang mengurus KTP elektronik dan memiliki suket (surat keterangan) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bisa masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun bagi mereka yang tidak punya KTP elektronik atau belum mengurusnya, maka tidak bisa masuk DPT atau kehilangan hak pilih dalam Pemilu 2019.

Persoalan membuat KTP elektronik dengan waktu lama, bukan hal baru. Untuk mendapatkan kartu identitas resmi ini, tiap orang bisa membutuhkan waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Berbagai alasan diutarakan mulai dari blanko habis, internet mati sampai mesin cetak rusak. 

Sama seperti masa berlakunya, kebutuhan membuat KTP elektronik tak pernah mati. Mereka yang kehilangan KTP elektronik, menginjak usia 17 tahun, sampai berpindah domisili pasti akan mengurus kartu identitas resmi ini. 

Tak sedikit yang mengambil keuntungan dari situasi ini. Misalnya, kasus jual-beli blanko KTP elektronik di Pasar Pramuka, Jakarta Timur dan toko online. Temuan penjualan blanko KTP elektronik ini kemudian menjadi sorotan media massa, dan politisi.
Kasus lain adalah temuan tercecernya KTP elektronik di sejumlah wilayah Indonesia. Sejumlah kalangan mengait-ngaitkan temuan ini dengan Pemilu 2019. 

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Insisiatif, Veri Junaidi menilai temuan-temuan masalah blanko harus dilihat secara jelas. Perlu dicari persoalannya apakah ini terkait dengan sistem data yang bocor atau hanya blanko (fisik) saja. “Karena kalau sistem yang bocor, ini dampaknya bisa krusial. Bisa sampai kepada data pemilihnya,” katanya, Senin (25/02).

Lebih lanjut Veri mengatakan persoalan-persoalan kebocoran KTP elektronik ini jumlahnya tidak terlalu signifikan. Kata dia, yang dahsyat adalah ketika kasus ini dijadikan bahan untuk ‘digoreng’ secara politik. “Hanya secara isu yang mengkhawatirkan. Ini yang nanti akan dijadikan isu yang dikembangkan, dan membuat gaduh,” tambahnya.

 

Di kancah internasional, teknologi KTP elektronik di Indonesia bisa masuk kategori yang diacungi jempol. KTP elektronik dilengkapi dengan Nomor Induk Penduduk (NIK), dan biometri rekam sidik jari, retina mata, dan wajah. Dengan demikian, KTP-e sangat unik dan bisa dijadikan alat identitas mengikuti pemilu. 

Tapi dalam implementasi perlu dievaluasi karena lamanya proses pembuatan, masih ditemukan NIK ganda, hingga pencocokan antara KTP dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

“Nah, ini yang mesti jadi perhatian bagi penyelenggara pemilu, bagaimana mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya,” kata Veri Junaidi.

Seperti diketahui, proyek KTP elektronik 2011 – 2012 dikorupsi. Korupsinya tak tanggung-tanggung hingga membuat negara rugi mencapai Rp2,3triliun. Sejak kasus ini diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengurusan KTP elektronik di lapangan menjadi bermasalah seperti kehabisan blanko sampai waktu pengurusan berbulan-bulan.

Sejumlah lembaga saat ini sedang melakukan gugatan Undang Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut terkait dengan hak pilih warga pindahan, belum memiliki KTP elektronik, dan waktu penambahan Daftar Pemilih Tetap. Gugatan diajukan 7 lembaga dengan tujuan untuk mengurangi angka golput dalam Pemilu 2019 yang berlangsung 17 April mendatang. Belum ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi, gugatan ini baru masuk sidang pemeriksaan pada tanggal 14 Maret 2019, kurang lebih satu bulan jelang Pemilu. 

Irham Duilah

Data Lainnya