Problem Administrasi, Imbasnya Politis

Embed from Getty Images

Independen --- Pekara data pemilih selalu menjadi isu sensitif jelang Pemilu, baik nasional maupun daerah. Isu pemilih fiktif, pemilih ganda bahkan sekarang ada isu pemilih warga negara asing, menjadi gorengan politik jelang pemilu. Akar persoalan dari dulu sama, yaitu data kependudukan yang belum valid 100%. 

Meskipun persoalan data pemilih sudah ada sejak Pemilu 1999 (pemilu demokratis setelah Orde Baru), tentu makin mendekati Pemilu 2019, makin berkurang skalanya. Salah satu yang signifikan adalah diberlakukannya KTP elektronik atau E-KTP yang dimulai sejak tahun 2011. Dengan perekaman elektronik yang cukup lengkap (rekam sidik jari, retina mata dan wajah) dan berlakunya single number atau Nomer Induk Kependudukan (NIK) peluang terjadinya pemilih ganda dalam pemilu makin kecil. 

Sejak dimulai proyek E-KTP tahun 2011 hingga berjalan terus sampai tahun 2018, belum 100% penduduk Indonesia melakukan proses KTP elektronik. Menurut data Kementerian Dalam Negeri, masih ada 4,2 juta penduduk yang belum melakukan perekaman KTP elektronik (Desember 2018). Artinya sejumlah itu pula, kehilangan hak pilihnya dalam Pemilu 2019. Karena UU Pemilu no 7/2017 mensyaratkan yang berhak memilih adalah mereka yang memiliki KTP elektronik (atau surat keterangan KTP elektronik dalam proses).  

Belum tuntasnya KTP elektronik bagi seluruh penduduk Indonesia adalah bukti nyata lambannya birokrasi kita. Tujuh tahun adalah waktu yang lama, namun belum kelar juga. Masalahnya sering soal teknis. Blangko kosong, alat rusak, tidak adanya sistem jemput bola pada mereka yang belum e-KTP, kendala jarak geografis, dll. 

Namun kendala teknis administrasi ini berdampak pada hal-hal yang lebih substansial. Dalam pemilu, ini menjadi gorengan politis sampai hilangnya hak memilih warga. Sementara itu dalam penyusunan kebijakan, seperti pembangunan prasarana kesehatan, pendidikan, jaring pengaman sosial sampai soal BPJS Kesehatan, registrasi nomer seluler pun, belum bisa maksimal jika data kependudukan belum valid 100%. 

Semoga sampai akhir tahun 2019 , pemerintah mampu mencapai 100% penduduk Indonesia memiliki KTP elektronik. Harus diingat juga tahun 2020 Indonesia akan melakukan sensus penduduk. Bila data kependudukan sudah valid, maka sensus penduduk pun bisa lebih mendalam hasilnya. 

Bayu Wardhana

Data Lainnya