Butuh Peta Jalan Keterbukaan Informasi Publik

Embed from Getty Images

Independen --- UU Keterbukaan Informasi Publik no 14 sudah berlaku sejak tahun 2008, tetapi kepatuhan Badan Publik untuk menerapkan keterbukaan masih sangat rendah. Terbukti monitoring yang dilakukan Komisi Informasi Pusat, dari 460 badan publik hanya 15 badan yang masuk kategori tinggi:  informatif.

Komisi Informasi sebagai lembaga regulator memang hanya diberi kewenangan UU untuk membuat petunjuk teknis dan menyelesaikan sengketa lewat mediasi dan ajudikasi. Namun Komisi Informasi tidak punya wewenang memaksa Badan Publik untuk melaksanakan keterbukaan publik. Pasal 52 UU no 14/2008 mengatur sanksi pidana bagi Badan Publik yang tidak melaksanakan keterbukaan informasi publik, tetapi sifatnya delik aduan yang sampai saat ini belum ada memperkarakan. 

Sebenarnya kepatuhan Badan Publik dalam membentuk atau menyediakan secara formal cukup tinggi. Menurut data Kementerian Dalam Negeri, seluruh pemerintah daerah baik provinsi, kota, kabupaten  di Indonesia sudah memiliki PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi). Hanya di partai politik yang kepatuhannya rendah. Dari 10 partai yang saat ini ada di parlemen, hanya 4 partai yang menyediakan PPID. 

Problemnya pada tingkat mutu pelayanan publik itu dilakukan. Dalam penelitian yang dilakukan AJI Indonesia, sebuah lembaga tinggi negara memiliki PPID, tetapi ketika dikunjungi, hanya ada meja kosong tanpa petugas. Atau ketika Independen mencoba layanan informasi publik sebuah partai lewat telepon, pukul 11 siang petugas belum datang. Belum lagi soal ketersediaan data dan format yang masih berbeda-beda antar Badan Publik. 

Butuh komitmen dan political will yang kuat dari pemerintah untuk serius meningkatkan mutu keterbukaan informasi publik. Keseriusan kerjasama antar lembaga seperti Komisi Informasi, Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri menjadi vital  Para pihak tadi sebaiknya membuat peta jalan dan rencana aksi nasional yang terukur.