Mahasiswa Perantau Terancam Tak Masuk DPT Tambahan

Embed from Getty Images

INDEPENDEN, Jakarta – Mahasiswa rantau atau masyarakat pindah TPS yang tidak sempat mengurus formulir A5 terancam tak bisa menggunakan hak suaranya 17 April mendatang. Formulir A5 adalah aplikasi yang disediakan KPU bagi perantau untuk tetap bisa menggunakan hak suaranya di wilayah rantauan.

Dalam putusan, Mahkamah Konstitusi (MK) tetap membatasi waktu penetapan DPT tambahan (DPTb) 16 Maret lalu atau 30 hari sebelum pemungutan suara. Perpanjangan waktu DPTb hingga H-7 atau 10 April mendatang hanya untuk pemilih dengan kondisi tertentu.

“Paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara,” kata Ketua Hakim MK, Anwar Usman saat membaca putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/03).

Menurut Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Hafizah Hamda (20) putusan MK ini tidak adil. Sebab, perpanjangan waktu hanya berlaku hanya bagi mereka yang sedang dinas bekerja ke luar kota.

“Ya, kurang adil karena yang mahasiswa juga punya hak untuk memilih juga, kenapa nggak semua disamaratakan saja haknya,” kata Hafizah kepada Independen.id, Minggu (30/03).

Sebelumnya, Hafizah mengaku organisasi mahasiswa di kampusnya telah memberikan fasilitas laporan bagi perantau yang tetap ingin mencoblos. Tapi, ia terlambat mendaftar.

Kasus yang dialami Hafizah tak sedikit. Hafizah juga hanya satu dari sekian orang yang merantau bukan karena keperluan dinas bekerja. Tapi bisa juga untuk Pendidikan, berwirausaha, atau sekadar liburan.

Menurut Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, putusan MK terkait dengan DPTb ini harus diterjemahkan lebih luas lagi oleh KPU. “Tafsir itu yang lebih lanjut harus diterjemahkan oleh KPU dalam bentuk kebijakan. Apakah dua kategori itu masuk dalam kondisi khusus yang dimaksud MK,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (30/03).

Titi juga meminta KPU merespon cepat putusan MK mengingat durasi pengurusan pindah pemilih tidak panjang, atau 10 April mendatang. “Kita semua menunggu kebijakan teknis dari KPU untuk tindaklanjut putusan MK tersebut,” katanya.

Irham Duilah