Efek Putusan MK, Layanan Perekaman e-KTP Tetap Buka Hari Libur

Efek Putusan MK, Layanan Perekaman e-KTP Tetap Buka Hari Libur
Foto: Irham l Independen.id
Sidang Mahkamah Konstitusi terkait gugatan sejumlah pasal Undang Undang Pemilu, Kamis (28/03).

INDEPENDEN, Jakarta – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) memerintahkan kepala daerah dan Dinas Dukcapil memberikan pelayanan perekaman KTP elektronik di hari Sabtu dan Minggu. Langkah ini diambil menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak KTP elektronik sebagai satu-satunya syarat pemilih untuk melakukan pemungutan suara.

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrullah mengatakan keputusan MK mendorong terwujudnya ketunggalan data penduduk sehingga sesuai dengan semangat untuk mewujudkan Single Identity Number (SIN). “Dengan putusan ini diharapkan, masyarakat yang belum merekam mau segera pro aktif datang ke dinas dukcapil,” katanya dalam keterangan tertulis kepada Indpenden.id, Minggu (03/03).

Ditjen Dukcapil mencatat saat ini 98% wajib KTP elektronik sudah merekam, hanya tersisa 2 persen yang belum merekam.

“Nah, jumlah yang 2 persen ini yang wajib melakukan perekaman agar bisa mencoblos. Bila masyarakat ini merekam, pasti suket (surat keterangan-red) diterbitkan, dalam hal e-ktp nya sudah status print ready record, maka ktp elnya langsung dicetakkan,” tambah Zudan.

Selain itu, Zudan juga menginstruksikan unit pelayanan administrasi kependudukan di daerah tetap melakukan pelayanan di hari Sabtu, Minggu, dan hari libur lainnya. “Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses perekaman KTP-el terus berlangsung sehingga penduduk wajib KTP bisa segera mendapatkan KTP elektroniknya,” katanya.

Dukcapil juga akan lebih pro-aktif melakukan jemput bola. Aksi jemput bola itu dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang memiliki kesulitan akses pada kantor Dukcapil untuk melakukan perekaman KTP-el. Ini semua dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang seluas-luasnya pada masyarakat dan dalam rangka melaksanakan putusan MK.

Di lain sisi, masyarakat juga diminta pro-aktif melakukan perekaman KTP-el. Pasalnya, putusan MK itu bersifat final dan mengikat, mengikat masyarakat, mengikat penyelenggara Pemilu, juga termasuk mengikat Dukcapil. Masyarakat harus juga punya kesadaran untuk pro aktif mendatangi dinas dukcapil melakukan perekaman.

Sebelumnya, MK mengabulkan sejumlah gugatan pasal-pasal Undang Undang No. 7 tahun 2017. Putusan ini dibacakan 20 hari sebelum pemungutan suara yang berlangsung 17 April mendatang.

“Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian,” kata Ketua Hakim MK, Anwar Usman saat membacakan putusan di ruang sidang, Jakarta, Kamis (28/03).

MK memutuskan e-KTP tidak menjadi satu-satunya alat identitas pemilih untuk melakukan pemungutan suara. MK mengatakan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil (Dukcapil) bisa menggantikan e-KTP bagi pemilih untuk mencoblos.

"Menyatakan frasa 'kartu tanda penduduk elektronik' dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Ketua Hakim MK, Anwar Usman.

Saat ini, Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri mencatat sebanyak 4,2 juta warga belum melakukan perekaman e-KTP. Pemerintah diminta segera untuk melakukan perekaman e-KTP, dan dengan cepat mengeluarkan surat keterangan Dukcapil.

Dari data base Dukcapil per Desember 2018, jumlah wajib KTP di seluruh Indonesia sebanyak 14,7 juta jiwa meskipun saat ini Kementerian mengklaim perekaman KTP tinggal 2 persen. Dari sebaran data wajib KTP paling tinggi berada di Papua, diikuti Jawa Timur, Sumatera Utara, Lampung dan Sulawesi Selatan.

Selain e-KTP, MK juga memutuskan penetapan Daftar Pemilih Tetap tambahan (DPTb)  diperpanjang dari semula H-30, menjadi H-7.

“Paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara,” tambah Ketua Hakim MK, Anwar Usman.

Anwar Usman bersama 8 hakim MK lainnya juga memutuskan waktu penghitungan suara tidak dibatasi di hari pemungutan suara. Tapi ditambah 12 jam. “Hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12  jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara,” katanya.

Putusan ini hanya sebagian yang dikabulkan dari para pemohon uji materi. Uji materi ini dilayangkan 6 Maret 2019 oleh Titi Anggraeni (Perludem), Hadar Nafis Gumay (peneliti), Feri Amsari (akademisi), Augus Hendy (warga), A. Murogi (buruh harian lepas), M. Nurul Huda (wiraswasta), dan Sutrisno (mahasiswa). Mereka memberikan kuasa hukum kepada Denny Indrayana di bawah Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY).

Pasal-pasal yang dipersoalkan dalam UU Pemilu antara lain:

  1. Syarat e-KTP yang bisa menyebabkan hilangnya hak pilih (Pasal 348 ayat 9)
  2. Pemilih pindah TPS dapat kehilangan hak pilih pemilu legislatif (Pasal 348 ayat 4)
  3. Pendaftaran DPTb paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara (Pasal 210 ayat 1)
  4. Pembentukan TPS Khusus berbasis pemilih DPTb (Pasal 383 ayat 2)
  5. Penghitungan suara yang harus diselesaikan pada hari pemungutan suara (Pasal 350 ayat 2)

Dari pasal-pasal yang digugat ini, MK menolak uji materi terkait Pasal 348 ayat (4) yang intinya berisi tentang perantau tak bisa memilih calon anggota DPD, DPR dan DPRD tingkat kabupaten dan kota. Mereka hanya bisa memiliki hak pilih untuk pemilu presiden.

MK beralasan, calon anggota DPD, DPR dan DPRD kabupaten/kota tak terkait dengan mereka yang sedang merantau. Pasalnya, calon anggota DPD, DPR dan DPRD kabupaten/kota tidak mewakili mereka yang merantau di wilayahnya.

Salah satu pemohon, Titi Anggraeni mengapresiasi putusan MK, “Meskipun ada sebagian lainnya, apa yang dari kami mohonkan, belum mendapatkan penyelesaian yang sepadan sesuai apa yang kami harapkan.”

Dengan putusan MK ini KPU harus segera melakukan sosialisasi sampai ke petugas lapangan. Sebab, ini sangat berkaitan dengan hak konstitusi masyarakat.

“Karena beberapa putusan ini memerlukan tindaklanjut operasional dari KPU untuk disebarluaskan sehingga penyelenggara di lapangan bisa menindaklanjuti pelaksanaan teknisnya,” kata Titi.

Menanggapi hal ini, KPU akan mengambil langkah cepat. Salah satunya adalah mengeluarkan surat ederan terkait putusan MK.

“Dalam hal PKPU-nya tidak berubah, kami akan buat dalam surat edaran supaya cepat,” kata Ketua KPU, Arief Budiman, Kamis (28/03).

Arief juga mengatakan dengan putuasn MK khususnya penambahan waktu penghitungan suara 12 jam, penghitungan suara di TPS bisa dilakukan lebih cepat lagi.

“Kalau KPU tidak membatasi sampai 12 jam. Pokoknya lakukan sampai selesai. Saya berharap ini bisa dipahami bukan berarti harus menyelesaikan 12 jam, tapi tetap dilakukan secepat mungkin,” katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan mengatakan dengan putusan ini, petugas lapangan harus punya energi ekstra. “Itu artinya petugas di bawah energinya harus ditambah. Ada penambahan 12 siap,” katanya, Kamis (28/30).

Abhan juga meminta kepada para pemilih yang belum masuk ke dalam DPTb segera mendaftar. Sebab, MK menambah waktu penetapan DPTb semula 30 hari menjadi 7 hari sebelum pemungutan suara.

 

Penulis : Irham Duilah

Data Lainnya