Eksekusi Mati, Penantian Tak Pasti

Eksekusi Mati, Penantian Tak Pasti

Independen, Jakarta – Siksaan kedua berupa ‘masa menunggu ekseskusi’ harus diterima para narapidana hukuman mati. Berdasarkan data yang dirilis ICJR 2014 lalu, setidaknya 59 narapidana dalam tahap menunggu eksekusi mati mulai dari 12 – 29 tahun.

Selama menunggu eksekusi, narapidana tetap bertahan di dalam penjara. Mereka hidup tanpa harapan tentang masa depan. Tubuh rentan dengan sakit keras, dan tertular penyakit. Jiwa pun ikutan sakit. 

Data Daftar Narapidana Menunggu Eksekusi Mati

 

“Ya memang, putusan hukuman mati menjadi berat kalau ditunda-tunda karena orang menghitung-hitung hari yang tidak pasti. Padahal dia sudah dihukum. Ini hukuman kedua. Jadi tidak boleh terjadi,” kata mantan Hakim Agung, Gayus Lumbuun.

Gayus melanjutkan, sebelum ada eksekusi, narapidana mati masih diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali atau permohonan grasi. Setelah itu, perlu ada kepastian mengenai hukuman yang harus diterima narapidana: eksekusi atau diberi ampunan.

“Apakah dia akan diampuni, cepat diproses untuk diampuni. Kalau dia harus dieksekusi, cepat diambil tindakan untuk dieksekusi,” tambah Gayus.

Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat), Ricky Gunawan meminta pemerintah menyediakan layanan konseling bagi narapidana mati selama menunggu eksekusi. Sebab, tak sedikit dari mereka yang mengalami depresi akut hingga mengarah kepada penyakit kejiwaan. “Sekarang tidak ada layanan psikologis. Mereka kan bingung harus mengisi hidup dengan apa,” katanya.

Ketidakpastian waktu eksekusi bukan hanya melanggar hak untuk hidup, tapi juga melanggar hak untuk bebas dari penyiksaan. 
“Pilihan lainnya adalah bagi mereka yang sudah menunggu eksekusi sampai 10 tahun, sakit-sakitan itu diubah hukumannya jadi seumur hidup atau 20 tahun penjara. Tidak ada gunanya juga hukuman mati, karena mereka sudah tua dan sakit-sakitan,” kata Ricky.

Bagi Ricky akar persoalannya adalah masih berlaku hukuman mati di Indonesia. Hukuman mati menimbulkan banyak persoalan, termasuk bagi narapidana yang benar-benar bertobat dan ingin berkontribusi bagi masyarakat setelah keluar dari penjara.

“Masa penantian eksekusi itu lebih pada ketidakpastian harapan dan masa depan apa yang perlu dia lihat ke depan untuk hidupnya sendiri,” jelas Ricky.

Selain itu, Ricky mengakui hak asasi manusia dapat dibatasi, seperti hak politik. Akan tetapi yang telah mutlak tak bisa dikurangi adalah hak untuk hidup dan hak memilih kepercayaan.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengakui tak bisa melakukan eksekusi narapidana mati pasca Mahkamah Konstitusi menghapus Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi terkait pembatasan waktu pengajuan grasi ke presiden. 

MK memutuskan terpidana bebas mengajukan permohonan grasi kapan saja. Putusan ini mengubah aturan sebelumnya, pengajuan grasi dilakukan paling lambat setahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Artinya, sebelum narapidana mati mengajukan grasi, mereka tidak bisa dieksekusi. Hal ini juga yang menghentikan langkah Kejaksaan Agung untuk mengeksekusi narapidana mati Jilid IV. 

Seperti diketahui, selama pemerintahan Joko Widodo, Kejaksaan Agung sedikitnya mengeksekusi 18 narapidana yang telah divonis mati dalam 3 jilid.

"Justru di situlah kami sekarang menghadapi regulasi baru, ada dinamika perkembangan regulasi karena adanya putusan MK," kata Jaksa Agung HM Prasetyo seperti dikutip hukumonline.com. 

Belakangan ini, HM Prasetyo memastikan tidak ada moratorium atau penangguhan ekseskusi terhadap narapidana yang telah divonis mati. Kejaksaan Agung sedang mengevaluasi eksekusi mati yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Penulis : Irham Duillah

 

Data Lainnya