Kasus Serupa Tapi Tak Sama: Baiq Nuril

Kasus Serupa Tapi Tak Sama: Baiq Nuril
Foto: Dok: Bayu/Independen.id
Baiq Nuril saat menerima Tasrif Award dari AJI pada 7 Agustus 2019 lalu.

INDEPENDEN, Jakarta – Penghargaan Tasrif Awad 2019 dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia akhirnya berada di genggaman Baiq Nuril Maknun. Dewan Juri menilai mantan pegawai honorer di SMA Negeri 7 Mataram yang menjadi korban pelecehan seksual itu berani melawan ketidakadilan.

"Dewan juri menilai Baiq Nuril berani, teruji komitmen, dan integritasnya dalam melawan ketidakadilan dan menegakkan demokrasi," ungkap Ketua AJI Indonesia Abdul Manan saat perayaan HUT AJI ke-25 di Jakarta, Rabu (7/8/2019) malam.

Tasrif Award didedikasikan untuk mengenang Suardi Tasrif. Sosok ini dikenal sebagai "Bapak Kode Etik Jurnalistik Indonesia" dan orang yang tidak kenal lelah memperjuangkan kemerdekaan berpendapat, hak konstitusional yang selalu disebut-sebut sebagai hak fundamental pemenuhan HAM.

AJI mengabadikan namanya sebagai penghargaan bagi perorangan maupun kelompok atau lembaga yang gigih memperjuangkan kemerdekaan pers dan kemerdekaan berpendapat pada umumnya.

Tasrif Award diberikan sebagai upaya mendorong kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan nilai-nilai keadilan, serta demokrasi di Indonesia. Kasus yang menjerat Baiq dinilai memiliki dampak sosial, politik, dan hukum yang luas.

Kasus yang menimpa Baiq Nuril mendapat perhatian banyak pihak, termasuk dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Seperti diketahui sebelumnya, Baiq Nuril akhirnya mendapat pembebasan dari hukuman, setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sepakat dengan pertimbangan Presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti (24/7) . Mantan guru honorer SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat sebelumnya divonis Mahkamah Agung di tingkat Peninjauan Kembali selama 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta karena dijerat pasal penyebaran konten mesum atasannya.

“Baiq Nuril adalah korban kekerasan verbal. Dan apa yang dilakukan Baiq Nuril, dalam pandangan Komisi III adalah upaya melindungi diri dari kekerasan psikologis dan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Erma Suryani Ranik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Komisi yang membidangi hukum ini dalam pemberian amnesti mempertimbangkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dari ketiga unsur ini, DPR mempertimbangkan unsur kemanfaatan dan keadilan yang belum terlihat.

Pada bagian akhir laporannya, Erma juga mendesak pemerintah agar bersama DPR RI merumuskan RUU yang mengatur amnesti dan abolisi. Sampai saat ini belum ada regulasi yang mengaturnya secara rinci. Yang ada adalah UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Grasi dan aturan rehabilitasi yang dimuat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Sebelumnya, Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah mengirimkan surat ke DPR terkait pertimbangan memberi amnesti untuk Baiq Nuril. Dalam surat tersebut, Presiden Jokowi mempertimbangkan simpati dan solidaritas yang meluas di masyarakat terhadap Baiq Nuril.

Kilas balik kasus Baiq Nuril adalah dijerat Pasal 27 ayat 1 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Vonis pengadilan Kasasi yang diperkuat di tingkat Peninjauan Kembali (PK) menyebutkan ibu tiga anak telah menyebarkan konten susila.

Baiq Nuril divonis 6 bulan penjara dengan denda Rp500 juta atau kurungan pengganti 3 bulan. Dalam kasusnya, Baiq Nuril merekam percakapan dengan atasannya yaitu Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram, Muslim. Dalam percakapan tersebut Muslim secara vulgar mencerca sekaligus menceritakan pengalaman seksualnya.

Percakapan ini kemudian direkam Baiq Nuril. Rekaman yang niatnya dijadikan bukti adanya pelecehan seksual kemudian tersebar. Baiq Nuril lalu dilaporkan Muslim dengan pasal menyebarkan konten susila. 

Tak tinggal diam, Baiq Nuril pun melaporkan Muslim dengan tuduhan pelecehan seksual. Akan tetapi, laporan Baiq Nuril dihentikan karena dianggap kurang cukup bukti pada Januari 2019 lalu.

Pemberian amnesti kepada Baiq Nuril ini merupakan harapan terakhir bagi mereka yang dituduh telah menyebarkan konten tidak senonoh. Berikut sederet kasus “serupa tapi tak sama” Baiq Nuril dengan penerapan Pasal 27 ayat 1 tentang penyebaran konten susila:

1. Wisni Yetti (2015)
Wisni Yetti divonis Pegadilan Negeri Bandung 5 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsidair 6 bulan. Sahabat untuk Informasi dan Komunikasi yang Adil (SIKA) dan Koalisi Internet Tanpa Ancaman (KITA) menilai sejumlah pemaksaan Pasal 27 ayat 1 dalam penerapan hukum kepada Wisni Yetti.
Koalisi menyebut percakapan anatara Wisni Yetti dengan temannya melalui inbox Facebook tidak memenuhi unsur dengan “sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”, alasannya karena percakapan tersebut bersifat pribadi dan hanya diketahui oleh Wisni dan Nugraha.

Laporan ini dilakukan oleh mantan suami Wisni Yetti, Haska Etika. Bukti percakapan antara Wisni Yetti dengan temannya ini kemudian dijadikan barang bukti setelah Haska Etika membobol akun mantan istrinya.

“Ia dikenai Pasal 30 UU ITE dan dapat diancaman pidana 6 sampai 8 tahun penjara, dan denda enam ratus hingga delapan ratus juta rupiah,” tulis keterangan pers SIKA dan KITA.

Terakhir, pengadilan menjadikan “print out” percakapan Wisni dengan temannya sebagai alat bukti. Semestinya, hal tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti persidangan karena tidak merujuk pada sumber bukti pertama.

Wisni adalah korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejak 1994 dan baru dilaporkan 2013. Setelah mendapatkan pendampingan hukum, saat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, ia divonis bebas dari segala tuntutan.

2. Toge Aprilianto (2015)
Kasus Toge Aprilianto berlangsung awal 2015. Penulis buku “Saatnya Aku Belajar Pacaran” ini dilaporkan oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Asrorum Niam ke polisi. Toge dituding telah memuat konten cabul dan menghasut pembacanya untuk melakukan hubungan seks.
Ia dikenakan pasal berlapis yaitu Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 1 ayat 1, Pasal 4 ayat 1, Pasal 29, Pasal 38 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan atau Pasal 27 ayat 1, Pasal 52 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Wakil Ketua KPAI Maria Adviani menegaskan, tidak ada alasan apapun untuk menindak penulis buku menghasut untuk melakukan seks bebas bagi remaja ke ranah hukum walaupun ia sedang sakit.
“Buku tersebut jika kita baca isinya benar-benar seperti mengajak atau hasutan untuk melakukan seks bebas. Jelas ini ada upaya memperburuk moral anak bangsa. Belum lagi menjurus melanggar KUHAP dan UU ITE,” katanya dikutip dari keterangan pers KPAI melalui situs resminya.

3. Yulianus Pangoanan (2016)
Yulianus Pangoanan alias Ongen dijerat Pasal 27 ayat 1 UU ITE karena mengunggah foto Presiden Jokowi bersama dengan artis Nikita Mirzani. Hal yang dipersoalkan polisi menyeret ke kursi pesakitan bukan karena foto tersebut. Tapi karena hastag yang ia tulis dalam akun twitter dianggap tidak senonoh.

4. I Gede Tista (2018)
Mahasiswa bernama I Gede Tista terancam pidana 6 bulan penjara karena telah menyebarkan foto vulgar mantan pacarnya. I Gede Tista diduga punya motivasi mengancam pacarnya agar bisa “balikan”. Seperti Ongen, ia juga dijerat Pasal 27 ayat 1 UU ITE.

5. Anindya Shabrina (2018)
Anindya Shabrina merupakan korban pelecehan seksual yang justru dilaporkan ke kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik. Kasus ini berawal ketika operasi yustisia menyergap Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan No. 10, Surabaya, Jawa Timur, Jumat 6 Juli 2019.

Dalam operasi ini, ratusan aparat dari elemen TNI, Polri, dan Satpol PP mendatangi Asrama Mahasiswa Papua. Dalam operasi ini sempat terjadi cekcok mulut antara Anindya Shabrina dan sejumlah temannya yang protes karena operasi tidak disertai dengan surat-surat.

Karena kondisi makin tidak kondusif, Anindya sempat diseret dan saat itulah dugaan pelecehan seksual terjadi. Selang beberapa jam peristiwa ini, ia kemudian mengunggah kronologinya ke media sosial dengan harapan mendapat keadilan.

Tak dinyana, sebulan kemudian, Anindya mendapat surat pemanggilan dari kepolisian dengan kaitan Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Pasal ini menyebutkan melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Kasus ini masih bergulir. Anindya juga melaporkan dugaan pelecehan seksualnya, bulan Agustus ini kepolisian baru akan menggelar perkara kasus ini.

 

Dampak Amnesti Baiq Nuril

Berdasarkan sejumlah kasus serupa tapi tidak sama dengan perkara Baiq Nuril, penggunaan pasal-pasal dalam UU ITE seperti dua mata pedang. Di satu sisi, pasal ini bisa tepat digunakan, tapi di sisi lain bisa disalahgunakan, jelas Koordinator Regional SAFEnet, Damar Juniarto.
“Penerapan pasal ini bisa tepat, bisa tidak tepat,” katanya, Jumat (26/07).

Dalam kasus I Gede Tista dan Toge Aprilianto menurut Damar penjeratan pasal ini sudah tepat. “Tapi diingat, kita sudah punya UU Pornografi. Sebetulnya diatur pakai itu saja sudah cukup. Tidak perlu pakai ITE,” katanya.

 

Lebih lanjut, Damar menilai pemberian Amnesti kepada Baiq Nuril memberi dampak besar bagi korban-korban pasal karet, terutama mereka yang menjadi korban pelecehan seksual.
“Jadi kemenangan ini bisa menularkan harapan buat anggota lain yang sedang menjalani persidangan. Agar mereka percaya bahwa keadilan bisa dijalankan sampai titik akhir,” kata Damar.

Berdasarkan catatan Komnas Perempuan jumlah kekerasan terhadap perempuan terus meningkat sejak 10 tahun terakhir. Dengan amensti Baiq Nuril, diharapkan korban kekerasan bisa lebih berani untuk melaporkan kasusnya.

Selain itu, berdasarkan ruang lingkupnya kekerasan terhadap perempuan lebih banyak terjadi di dunia maya. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, pada 2018 lalu, kekerasan yang dilaporkan hampir 50 persen berasal ruang lingkup di internet.

Amnesti untuk Baiq Nuril merupakan penanda pemerintah dan DPR memiliki PR yang belum selesai, yaitu merevisi sejumlah pasal karet dalam UU ITE. 

Selama pasal-pasal itu dipertahankan, maka, “Selama itu juga rentan masyarakat. Bukan hanya korban pelecehan seksual, tapi korban-korban lain yang bisa menjadi tersangka atau terpidana karena ada orang yang menyalahgunakan pasal di dalamnya,” tutup Damar.

 

Penulis : Irham Duillah

Data Lainnya