Mencegah Modus Pungli Bantuan Sosial Tunai

Mencegah Modus Pungli Bantuan Sosial Tunai
Foto:
Ringkasan temuan SPRI atas penyaluran BST

Independen --- Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) rawan terjadi penyelewengan. Menurut Elisabeth Medina dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), salah satu titik rawan adalah penyaluran BST lewat komunitas.  BST yang diselenggarakan Kementerian Sosial memang menyalurkan lewat 3 cara, yaitu pengiriman pos, datang ke Kantor Pos dan lewat komunitas. 

Pernyataan Elisabeth Medina tersebut disampaikan dalam  diskusi online terbuka dengan topik “Modus Pungli BST” yang diselenggarakan Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial pada Selasa, 16 Februari kemarin. Diskusi tersebut juga menghadirkan narasumber Dika Moehamad (Sekjen SPRI), Ari Nurman (Perkumpulan Insiatif), Betta Anugrah (Seknas FITRA), Susan Budi Susilowati  (Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Dinas Sosial  dan di moderator oleh Salbiyah (IBP).

Dika Moehammad memaparkan temuan SPRI (Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia) bahwa masih ada penyaluran BST yang tidak tepat sasaran seperti keluarga dari kalangan ekonomi yang mencukupi mendapatkan BST. Terdapat 1134 warga miskin kota yang belum mendapatkan BST. Dalam proses pendistribusian masih ditemukan modus pungli dengan berbagai cara seperti uang terima kasih, potongan administrasi dari RT atau RW untuk pembangunan Pos RW, pembelian ambulan, beserta pembangunan tempat ibadah. Temuan selanjutnya masih ada beberapa kepala keluarga tidak dapat mencairkan BST karena kurangnya dokumen yang harus diajukan, selain itu masih ada keluarga yang menerima dua bantuan berbeda (PKH-BPNT-KLJ) juga mendapatkan BST. Temuan SPRI sebanyak 76,8 merasa BST belum mencukupi kebutuhan keluarga.

Pemateri selanjutnya Ari Nurman dari Perkumpulan Inisiatif  mengktirisi mengapa perlu ada KepDirJen PFM No. 1/6/SK/HK.02.02/1/2021, sementara masih ada Peraturan Menteri Sosial yang lama yaitu Permensos no. 4 tahun 2015 karena peraturan tersebut sama-sama mengatur bantuan tunai. Kemudian bagaimana permensos tersebut mengatur pada kasus penerima ganda bantuan pemerintah. Ari Nurman juga mempertanyakan bagimana cara masyarakat melakukan pengawasan, adakah regulasi untuk masyarakat untuk bertanya dan menyampaikan hasil temuannya di lapangan. 

Betta Anugrah dari Seknas FITRA memberi data gambaran anggaran perlindungan sosial. Berdasarkan data penanganan Covid-19, yaitu 344 daerah sampai dengan bulan November anggaran jarring pengaman sosial merupakan anggaran yang tertinggi yakni di 14 Miliar atau 65%. Sementara pada Provinsi DKI Jakarta anggaran Jaminan Sosial dan Perlindungan Sosial tahun 2021 alokasi BST merupakan anggaran dari belanja tidak terduga sebesar 1.55 Triliun. Dari hal tersebut dia mengusulkan dua skenario. Skenario pertama mengacu pada jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan DKI Jakarta per Maret 2020 untuk dua orang dewasa ditambah tiga orang anak bantuan reguler PKH Lokal KPM PKH 1,435,713. Untuk per bulannya mencapai 96,722,549,097. Skenario kedua mengacu pada jumlah penduduk miskin DKI Jakarta Maret 2020 dan nilai hidup layak 2020 usulan TURC. Kebutuhan anggaran PKH local per bulan (20%) 80,558,112,859 sedangkan untuk kebutuhan per bulan (25%)   84, 464,422,702.

Dari Dinas Sosial DKI Jakarta diwakili oleh Susan Budi Susilowati menjelaskan bahwa BST merupakan bantuan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak. BST baru diterapkan di DKI Jakarta tahun 2021 dengan pemberian nominal 300 ribu selama 4 periode atau 4 bulan. Nominal dan periode penerimaan BST mengikuti peraturan pemerintah pusat. Metode penyaluran BST di Jakarta menggunakan pembukaan rekening di Bank DKI, berbeda dengan BST dari pemerintah pusat yang menggunakan  Pos Indonesia. Jumlah peneriman BST di Jakarta sebanyak 1,055,216. Rekapitulasi data penerima BST per Februari 2021 sudah mencapai 85,70% yang terdistribusi, kemudian sebanyak 14,30% yang belum terdistribusi.

 

Ekonomi Lainnya