Pemerintah Dinilai Setengah Hati Jalankan Panduan Bisnis dan HAM

Pemerintah Dinilai Setengah Hati Jalankan Panduan Bisnis dan HAM

foto: Irham/independen

Agus Sutomo Lingkar Borneo (kiri), Wakil Ketua Komnas HAM Hairansyah Akhmad,dan Akademisi Rully Sandra, Kamis (20/9)

INDEPENDEN, Pontianak – Praktik bisnis mulai dari sektor mikro hingga makro, tak pernah bisa dilepaskan dari isu Hak Asasi Manusia. Aktivitas bisnis di pelbagai lini akan berdampak pada manusia secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung terdapat pada tenaga kerjanya, dan tidak langsung terdapat pada efek sosial dari aktivitas bisnis seperti lingkungan masyarakat di sekitar pabrik.

Wakil Ketua Komnas HAM, Hairansyah Akhmad mengatakan, perkembangan perusahaan-perusahaan bukan hanya berpengaruh terhadap ekonomi dan politik di sebuah negara. Akan tetapi, besarnya perkembangan industri ikut mendorong entitas bisnis untuk mendapatkan tanggung jawab besar pula terhadap HAM.

“Perkembangan-perkembangan semacam inilah yang mendorong lahirnya panduan global tentang Prinsip Bisnis dan HAM. Panduan ini, telah menarik kelompok pelaku bisnis ke dalam ranah pertanggung jawaban untuk menghormati hak asasi manusia di dalam wilayah kerja oleh otoritas korporasinya seperti kepada buruh atau tenaga kerjanya. Selain itu, korporasi juga berkewajiban untuk menghormati dan tidak melanggar hak asasi manusia kepada pihak di luar perusahaannya,” kata Hairansyah saat menghadiri Workshop Jurnalis: Bisnis dan HAM dalam Forum Festival Media 2018 di Pontianak, Kamis (20/9).

Hairansyah melanjutkan panduan mengenai Bisnis dan HAM sudah dibahas dalam Panduan Prinsip Bisnis dan HAM (UNGPs BHR) yang disepakati dalam forum PBB 2004. Lalu, pada 2011 terbitlah panduan bisnis dan HAM untuk perusahaan multinasional (OEDC).

Di dalam OEDC disebutkan bahwa menghormati HAM berarti perusahaan harus menghindari perbuatan melanggar HAM orang lain dan harus mengatasi dampak yang merugikan HAM di mana perusahaan terlibat di dalamnya. Sedangkan dalam konteks kegiatan, perusahaan menghindar untuk tidak menyebabkan atau berkontribusi pada dampak yang merugikan HAM dan mengatasi dampak tersebut jika sudah terjadi.

“Isi lainnya, tentang mencari cara untuk mencegah atau mengurangi dampak yang merugikan HAM yang secara langsung terkait dengan operasi bisnis, produk atau layanan jasa perusahaan dalam suatu hubungan bisnis, bahkan ketika perusahaan tidak berkontribusi pada dampak tersebut,” tambah Heriansyah.

Di Indonesia, panduan internasional tentang Bisnis dan HAM ini telah diaplikasikan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang Bisnis dan HAM yang dikeluarkan oleh Komnas HAM, 16 Juni 2017. Peluncuran ini bertepatan dengan momentum 6 tahun pengesahan Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs).

“Tapi Komnas HAM masih memiliki keterbatasan dalam mengefektifkan RAN Bisnis dan HAM karena menyangkut tugas dan pokok kementerian atau lembaga. Komnas HAM juga punya keterbatasan untuk menjangkau entitas bisnis yang berada di pengawasan kementerian atau lembaga,” tambah Heriansyah.

Ia melanjutkan implikasi dan implementasi RAN Bisnis dan HAM dalam konteks otonomi daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Sebab, melalui otonomi daerah, pemerintah lokal memiliki regulasi tersendiri untuk mengatur bisnis dan HAM.

Sementara itu,  Agus Sutomo dari Lingkar Borneo menilai sampai saat ini isu HAM dianggap menjadi penghambat pemerintah dan pemodal dalam aktivitas bisnis. Ia juga tak memungkiri adanya kontradiksi dalam aturan-aturan pemerintah terkait dengan Bisnis dan HAM. “Pelaksanaan dan penerapan HAM hanya di lakukan oleh pemerintah dan belum mengikat Investasi/Pemodal,” katanya.

Di sisi lain, Akademisi Rully Sandra menilai bahwa Panduan Bisnis dan HAM yang telah diterbitkan Komnas HAM ini justru dapat meningkatkan reputasi perusahaan. “Dengan menerapkan panduan ini sebenarnya perusahaan akan mendapatkan izin sosial untuk beroperasi,” katanya.

Rully juga menyoroti sejumlah regulasi-regulasi yang sudah mengarah pada panduan bisnis dan HAM dan dijalankan pemerintah. Regulasi tersebut antara lain Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), Sertifikat HAM Perikanan, Clean And Clear (CnC) pada pertambangan dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) pada perkebunan sawit.  “Saya berharap pemerintah bisa juga memulai panduan bisnis dan HAM ini di lingkungan BUMN,” katanya.

Workshop ini merupakan rangkaian kegiatan Festival Media 2018. Workshop diikuti lebih dari 20 jurnalis terpilih dari sejumlah wilayah di antaranya Jakarta, Medan, Pontianak, Nias dan Bandung. Kegiatan ini didukung International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Oxfam. ID003