Manfaat Pemagangan, Bukan “Beli Kucing dalam Karung”

Embed from Getty Images

INDEPENDEN, Jakarta - Dalam debat calon presiden beberapa waktu lalu, Joko Widodo mengumbar janji program pengurangan pengangguran melalui pemberian Kartu Pra Kerja. Wacana ini diperkirakan menelan biaya negara yang tak sedikit karena peserta Kartu Pra Kerja akan diberi honor sampai mereka mendapatkan pekerjaan.

"Kami harap anak-anak yang tidak mampu bisa kuliah. Kami juga keluarkan kartu Pra Kerja, kami akan lakukan pelatihan-pelatihan di dalam negeri dan luar negeri. Bagi lulusan SMK dan lainnya serta (korban) PHK," katanya dalam debat Pilpres di Jakarta, Sabtu (13/04).

Kartu Pra Kerja bertujuan mengurangi pengangguran. Caranya, dengan pembekalan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) kepada pengangguran agar kelak bisa selaras dengan kebutuhan industri. 

Direktur Pemagangan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Darwanto mengatakan, nantinya program Kartu Pra Kerja akan dihubungkan dengan sistem pemagangan. Mereka yang mengantongi kartu “sakti” ini akan dibiayai pemerintah mengikuti pelatihan di BLK-BLK milik pemerintah. 

“Nanti mungkin sampai ke sana, di mana belajar di BLK swasta juga tidak bayar. Selanjutnya, Kartu Pra Kerja juga (diberikan) untuk mereka yang magang. Kartu Pra kerja bukan hanya untuk mereka yang ingin mencari pekerjaan. Pemberian kartu kepada pemagang hanya salah satu metodenya saja,” kata Darwanto saat ditemui di kantornya, Rabu, 15 Mei 2019.

Darwanto menambahkan, kartu Pra Kerja juga bisa digunakan untuk pembiayaan transportasi peserta magang. “Jika mereka magang, maka mereka mendapatkan uang saku. Hal itu sama dengan ketika mereka belajar di BLK, mereka tidak bayar. Kalau mereka magang dan langsung direkrut, hal itu jauh lebih baik.,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Nasional untuk Proyek Pemagangan ILO, Dede Sudono menilai pemagangan bisa menjadi salah satu sarana memecahkan persoalan pengangguran di Indonesia. Ia melihat selama ini ada jurang antara pendidikan dan dunia kerja. 

“Karena di sekolah dan dunia kerja akan berbeda. Dengan pemagangan anak-anak diberi kesempatan, ada transisi,” katanya kepada Independen.id, beberapa waktu lalu.

Selama ini praktik pemagangan masih belum optimal. Kata Dede, persepsi banyak orang tentang pemagangan hanyalah aktivitas kerja anak sekolah di perusahaan. Bahkan, sebagian serikat pekerja masih melihat pemagangan sebagai modus pemberian upah murah dan upaya outsourcing gaya baru. 

“Jadi, (mereka) tahunya magang yang dilakukan oleh anak-anak SMK atau praktik pemagangan yang kemudian hanya dieksploitasi,” katanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 36 tahun 2016 tentang Penyelenggaran Pemagangan di Dalam Negeri, ada sejumlah syarat dan ketentuan pemagangan yang harus dipenuhi. Di dalamnya sebutkan bahwa peserta magang minimal harus berusia 17 tahun, penyelenggara wajib memiliki kurikulum standar  nasional khusus atau internasional, mempunyai ketersediaan sarana dan prasarana, memiliki pembimbing magang, menerapkan kontrak yang memuat hak dan kewajiban penyelenggara dan peserta magang, melakukan sertifikasi, serta memberikan jaminan kesehatan sekaligus kecelakaan kerja.

“Kalau melihat aturan, rambu-rambunya sudah cukup. Jika ditemukan ada pelanggaran terkait pemagangan, aturannya telah ada. Persoalannya bukan di Permenaker, tapi pada proses pengawasan,” lanjut Dede.

ILO menilai pemagangan yang mengikuti aturan ini bisa menjadi sebuah investasi bagi perusahaan. Sebab, perusahaan telah melatih peserta sesuai kebutuhan internalnya sehingga mereka tak perlu lagi merekrut karyawan yang belum memiliki kualifikasi di dalam industri.

Dalam peringatan 100 tahun ILO, lembaga dapukan PBB ini ingin memastikan penguatan sumberdaya terjadi melalui pemagangan. Selain itu, juga ILO inign memastikan penyerapan pekerjaan yang berkualitas.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mencatat perusahaan yang menerapkan sistem pemagangan sesuai Permenaker 36/2016 masih bisa dihitung dengan jari. Di antaranya Carrefour, Toyota, PT Hotel Sahid Jaya Internasional, dan Sarandi Karya Nugraha. Perusahaan-perusahaan ini merupakan pionir dari Global Apprenticeship Network (GAN) yang merupakan gabungan asosiasi pengusaha dari 169 negara dunia.


Pemagangan sebagai investasi perusahaan
General Manager PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Subchan Gatot mengakui telah menerima manfaat dari program pemagangan. “Tidak membeli kucing dalam karung.  Itu keuntungan bagi perusahaan,” katanya, saat ditemui di kantornya, Jakarta Utara, Selasa (07/05).

Toyota belum lama menerapkan sistem pemagangan, yaitu 2017 lalu. Sampai 2018, peserta magang di TMMIN berjumlah 329 orang. Jumlah itu tentu bertambah sepanjang tahun ini. 

“Sekarang sudah angkatan IX sejak dimulai pada 2017. Perekrutan kita lakukan setiap tiga bulan secara paralel,” tambah Subchan.

Untuk membangun sistem pemagangan ini, TMMIN menghabiskan biaya hingga miliaran rupiah. Biaya itu termasuk untuk pembuatan modul, penyediaan sarana dan prasarana pelatihan, mengupah trainer yang telah bersertifikat internasional hingga memberikan upah dan jaminan sosial bagi peserta magang.

“Para peserta program vokasi Industri di Toyota nantinya akan menerima sertifikasi BNSP dan atau Toyota sesuai dengan jurusan yang dipilih,” lanjut Subchan.

Selain itu, perekrutan peserta magang juga bisa melibatkan banyak penduduk lokal. Dengan adanya pemagangan, masyarakat Karawang yang menjadi lokasi pabrik TMMIN tak perlu lagi menunggu bertahun-tahun untuk dapat bergabung.

“Karena kalau sampai salah memilih orang dan mereka dibayar tapi enggak punya performance kan susah. Risiko untuk perusahaan,” kata Subchan.

Subchan menambahkan perlu adanya perhatian dari pemerintah pusat dan daerah terkait program pemagangan ini. Selain menguntungkan bagi perusahaan, pemerintah daerah yang memberikan insentif kepada industri bisa menikmati perputaran uang dan daya beli yang berasal dari upah peserta magang. 

“Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya membantu perusahaan-perusahaan yang memang ingin mengembangkan pemagangan namun kapabilitasnya terbatas,” katanya.


Insetif untuk perusahaan
Usulan yang pernah diajukan kepada pemerintah adalah wacana pemberian super deduction tax atau keringan pajak sebesar 200 persen untuk perusahaan yang menyelenggaran pemagangan. “Buat saya, insentif seperti itu sebaiknya diberikan,” lanjut Subchan.

Saat ini pemerintah mempersiapkan regulasinya. Super deduction tax rencananya diterbitkan pada Semester I 2019. Kementerian Keuangan telah sepakat memberikan keringanan pajak maksimal 200 persen bagi perusahaan yang melakukan pendidikan vokasi. Selain itu, keringanan pajak juga akan diberikan maksimal 300 persen bagi perusahaan yang terlibat dalam riset dan pengembangan untuk inovasi.

Kementerian Perindustrian juga mengklaim kebijakan pengurangan pajak untuk pendidikan vokasi ini dalam tahap finalisasi.

“Kalau definisinya sudah selesai semua, tentunya ini bisa cepat diluncurkan. Ini bersamaan dengan single submission. Rencananya Mei,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya kepada media, akhir April lalu.

Airlangga juga mengeklaim penerapan super deductible tax sejalan dengan inisiatif di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. Artinya, pemberian fasilitas ini selain melengkapi insentif fiskal tax allowance dan tax holiday, akan mengakselerasi industri manufaktur nasional agar siap menuju revolusi industri 4.0.

“Insentif pajak ini juga diberikan guna mempercepat peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam menyongsong revolusi industri keempat. Untuk bertransformasi ke era industri digital, dibutuhkan reskilling agar mereka mampu berkompetisi,” tambah Airlangga.

Menperin menjelaskan, pengembangan SDM terampil merupakan salah satu strategi guna menangkap peluang bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada tahun 2020-2030. Tumbuhnya jumlah angkatan kerja yang produktif ini dapat menggenjot kinerja ekonomi nasional.

Direktur Eksekutif Apindo Agung Pambudi mengatakan, keringanan pajak sebesar 200 persen akan sangat membantu industri dalam melaksanakan program pemagangan. 

“Thailand telah menerapkan 200 persen tax deduction. Dengan biaya training Rp 1 miliar, dia bisa mengklaim Rp 2 miliar dari kewajiban pajaknya itu. Dan, (keringanan pajak) tidak hanya diberikan pada pembiayaan training langsung bagi peserta magang, namun juga pembiayaan mesin-mesin yang digunakan saat training. Itu juga harusnya bisa dihitung,” kata Agung, saat ditemui independen.id, Jumat (10/05).

Dengan insentif tersebut, dunia usaha juga perlu memperhatikan sektor pendidikan, salah satunya membina sekolah-sekolah kejuruan di sekitarnya. “Ini penting, karena dunia usaha membutuhkan lulusan-lulusan sekolah tersebut. Sehingga, kemajuan teknologi, ketersediaan trainer, dan kesempatan praktik, semuanya harus dipikirkan ulang,” lanjut Agung.

Di masa kepemimpinan Jokowi hingga 2024 mendatang, diharapkan adanya keterkaitan antara upaya pemerintah mengurangi angka pengangguran dengan sistem pemagangan di perusahaan. Selain itu, kebijakan pemberian insentif  pajak diharapkan bisa mensinkronkan antara permintaan tenaga kerja dengan kebutuhan industri yang selama ini terputus karena sistem dan fasilitas pendidikan yang kurang mendukung.

Jacko Simanjuntak l M. Irham