Bantu kami terus meneliti dan menginformasikan. Kami sangat berterima kasih kepada semua yang telah mendukung kami

donasi sekarang

AJI dan GERAMM Desak Junta Militer Myanmar Bebaskan Jurnalis

AJI dan GERAMM Desak Junta Militer Myanmar Bebaskan Jurnalis
Foto: sumber: istimewa

Independen --  Kudeta militer di Myanmar yang terjadi 1 Februari 2021 lalu, telah menimbulkan gelombang protes massa. Namun gelombang protes ini dihadapi aparat keamanan dengan kekerasan dan telah memakan korban jiwa lebih dari 50 orang.   

Di bawah junta militer, kepolisian Myanmar juga melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Sedikitnya 22 jurnalis, termasuk enam jurnalis yang masing-masing bekerja di Associated Press, Myanmar Now, Myanmar Photo Agency, 7Day News, Zee Kwet Online News, dan jurnalis lepas ditahan. Mereka dituduh telah melanggar undang-undang ketertiban umum karena menyebabkan ketakutan dan menyebarkan berita palsu  dengan ancaman tiga tahun penjara. Militer juga sempat membatasi dan menghentikan akses internet dan komunikasi di beberapa daerah Myanmar tanpa aturan yang jelas. 

Menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP) hingga 4 Maret 2021, tercatat ada 1.507 orang ditangkap, sekitar 1.200 orang masih di balik jeruji besi dan 50 orang meninggal dunia diterjang peluru tajam. Korban diperkirakan akan terus bertambah, mengingat sikap militer yang tidak peduli dengan ancaman sanksi dari masyarakat internasional. 

"Kekerasan yang dilakukan oleh junta militer jelas merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan menodai demokrasi yang menjadi landasan dalam bernegara. Penahanan terhadap jurnalis dapat memperburuk situasi kebebasan pers di negara itu,"kata Sasmito Madrim, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. 

Karena itu AJI bersama dengan GERAMM (Gerakan Media Merdeka Malaysia) mendesak pada junta militer di Myanmar untuk membebaskan dan menghentikan kekerasan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya.  Dan menghentikan kekerasan yang telah menimbulkan korban jiwa di sisi warga sipil Myanmar. 

"Kami juga mendorong pemerintah Indonesia untuk merangkul negara-negara anggota ASEAN untuk mendukung Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengirimkan tim investigasi ke Myanmar. Tim ini penting untuk melaporkan kondisi dan menghentikan kekerasan yang terjadi di Myanmar, "desak Sasmito dalam pernyataannya di akhir pekan lalu. (D02)

 

Hukum dan HAM Lainnya