Presiden Jokowi Divonis Melawan Hukum

Embed from Getty Images

INDEPENDEN, Jakarta - Presiden Joko Widodo divonis telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara kebakaran hutan di Kalimantan pada 2015 lalu. Vonis ini dijatuhkan setelah Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan tim kuasa hukum pemerintah.

Putusan MA ini menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Nomor Putusan 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk.

Dengan vonis ini maka Presiden Joko Widodo selaku tergugat I untk menerbitkan peraturan pelaksana dari Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain Presiden Jokowi, pihak tergugat lainnya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalimantan Tengah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kalimantan Tengah.

Adapun peraturan yang harus dilaksanakan meliputi: 

1. Peraturan Pemerintah tentang tata cara penetapan daya dukung dan
daya tampung lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah tentang baku mutu lingkungan, yang meliputi:
baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku
mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi;
3. Peraturan Pemerintah tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
4. Peraturan Pemerintah tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup;
5. Peraturan Pemerintah tentang analisis risiko lingkungan hidup;
6. Peraturan Pemerintah tentang tata cara penanggulangan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
7. Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemulihan fungsi lingkungan
hidup;

Pihak tergugat juga diwajibkan untuk mengambil tindakan: 

1. Melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan
hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar
berdasarkan pemenuhan kriteria penerbitan izin serta daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana maupun
administrasi atas perusahan-perusahaan yang lahannya terjadi
kebakaran;
3. Membuat roadmap (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan dan
pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan
lingkungan;

Selain itu, pihak tergugat juga diminta untuk membuat: 

1. Peta kerawanan kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah
Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kebijakan standart peralatan pengendalian kebakaran hutan dan
perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

Presiden Jokowi dan pihak tergugat lainnya juga dihukum untuk: 

1. Mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan
pemegang izinnya;
2. Mengembangkan sistem keterbukaan informasi kebakaran hutan, lahan
dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Mengumumkan dana jaminan lingkungan hidup dan dana
penanggulangan yang berasal perusahaan – perusahaan yang
lahannya terbakar;
4. Mengumumkan dana investasi pelestarian hutan dari perusahaanperusahaan
pemegang izin kehutanan

Pengadilan juga memerintahkan pihak tergugat untuk membentuk tim khusus pencegahan dini kebakaran hutan dengan melibatkan masyarakat lokal, untuk itu pihak tergugat wajib:

1. Mengalokasikan dana untuk operasional dan program tim;
2. Melakukan pelatihan dan koordinasi secara berkala minimal setiap 4
bulan dalam satu tahun;
3. Menyediakan peralatan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan
lahan;
4. Menjadikan tim tersebut sebagai sumber informasi pencegahan dini dan
penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan
Tengah;

ID003

Hukum dan HAM Lainnya