DPR Setuju Amnesti Baiq Nuril

DPR Setuju Amnesti Baiq Nuril
Foto: Foto : Arief/mr l Sumber: dpr.go.id
Ketua Komisi III DPR Erma Suryani Ranik menyampaikan laporan Komisi III DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI

INDEPENDEN, Jakarta - DPR menyetujui amnesti korban pelecehan seksual, Baiq Nuril Makmun lewat Rapat Paripurna DPR, Kamis (25/07). Amnesti disetujui Komisi III DPR secara aklamasi oleh sepuluh fraksi. Persetujuan ini merupakan respon dari Presiden Jokowi agar DPR memberi pertimbangan atas rencana pemberian amnesti untuk mantan guru di NTB tersebut.

“Baiq Nuril adalah korban kekerasan verbal. Dan apa yang dilakukan Baiq Nuril, dalam pandangan Komisi III adalah upaya melindungi diri dari kekerasan psikologis dan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Suryani Ranik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Komisi III DPR RI, lanjut Erma, mempertimbangkan tiga unsur penting dalam pemberian amnesti ini, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga unsur itu harus hadir secara proporsional agar hukum dapat menjadi panglima di Indonesia. Dan khusus amnesti untuk Baiq Nuril, Komisi yang membidangi hukum ini mempertimbangakan unsur kemanfaatan dan keadilan yang belum terlihat.

Ditegaskan politisi Partai Demokrat ini, Baiq Nuril adalah korban, bukan kepala sekolah yang melaporkan dirinya ke kepolisian. Karena sebelumnya Baiq Nuril diperkarakan karena tuduhan menyebarkan informasi yang melanggar kesusilaan di media sosial.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tetap menyatakan Baiq Nuril bersalah dan divonis  dengan pidana enam tahun penjara dan denda Rp500 juta, subsider tiga bulan kurungan.

“Komisi III DPR RI mengapresiasi dan menghormati keputusan PK MA yang diajukan Baiq Nuril dan menolak PK Baiq Nuril itu. Namun, Komisi III juga mempertimbangkan keadilan masyarakat luas bahwa Baiq Nuril adalah korban yang sebenarnya, bukan pelaku sebagaimana didakwakan Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 UU ITE,” papar Erma.

Dijelaskan Erma, amnesti tidak melulu diberikan kepada seseorang yang tersangkut persoalan politik. UUD NRI Tahun 1945 juga tak menyebut amnesti hanya untuk kasus politik. Amnesti sendiri berasal dari kata amnestia yang berarti lupa atau amnestos yang berarti melupakan. Dengan amnesti tersebut dimaksudkan kasus hukum yang menimpa seseorang bisa dilupakan.

Pada bagian akhir laporannya, Erma mendesak pemerintah agar bersama DPR RI merumuskan RUU yang mengatur amnesti dan abolisi. Sampai saat ini belum ada regulasi yang mengaturnya secara rinci. Yang ada adalah UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Grasi dan aturan rehabilitasi yang dimuat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Hukum dan HAM Lainnya