Rahasia Negara Bocor, KPK Diminta Usut Sprilindik Anggota KPU

Rahasia Negara Bocor, KPK Diminta Usut Sprilindik Anggota KPU
Foto: kpk.go.id
KPK saat mengumumkan penetapan tersangka anggota KPU, Wahyu Setiawan

Independen.id, Jakarta - Dewan Pengawas KPK diminta segera mengusut bocornya surat perintah penyelidikan (Sprilindik) terkait pengangkapan komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Dalam keterangan persnya, Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) menilai bocornya Sprilindik ini bertentangan dengan sejumlah aturan karena dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan.

"Jika mengacu pada UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, tindakan yang Masinton lakukan diduga dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan atau membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum," kata anggota FOINI, Hendrik Rosdinar kepada independen.id dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/01).

Selain itu, kata Hendrik, berdasarkan daftar informasi publik yang dapat diakses melalui situs resmi milik KPK, Sprinlidik bukan merupakan informasi yang terbuka untuk publik (Informasi yang dikecualikan). Hal ini mengakibatkan adanya konsekuensi hukum yaitu pidana apabila seseorang menyampaikan informasi yang dikecualikan (rahasia) kepada publik.

Sebelumnya, anggota komisi hukum DPR, Masinton Pasaribu, menunjukkan Sprinlidik komisioner KPU Wahyu Setiawan di  salah satu acara stasiun televisi, 14 Januari lalu. "KPK harus menelusuri siapa oknum yang memberikan informasi tersebut kepada Masinton," lanjut Hendrik.

Berdasarkan catatan FOINI, kebocoran surat rahasia bukan pertama kali terjadi. Berdasarkan catatan koalisi, setidaknya ada 4 (empat) kasus yang informasinya bocor ke publik. 

Pertama, draft surat perintah penyidikan (Sprindik) atas nama Anas Urbaningrum terkait kasus korupsi proyek Hambalang. Pada saat itu KPK merespons dengan membentuk komite etik untuk mengusut bocornya surat tersebut. Hasilnya, sekretaris ketua KPK Abraham Samad, Wiwin Suwandi dipecat karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Kedua, Sprindik atas nama Jero Wacik selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait kasus suap di lingkungan SKK Migas. Ketiga, Sprindik atas nama Rachmat Yasin selaku Bupati Bogor terkait kasus pemberian izin di Bogor. Keempat, Sprindik atas nama Setya Novanto selaku Ketua DPR terkait kasus PON di Riau.

"Dewan Pengawas KPK sebagai pihak yang berkepentingan harus melaporkan para pihak yang diduga membocorkan informasi Sprilidik kepada kepolisian dengan menggunakan mekanisme hukum pidana sebagaimana diatur dalam UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," jelas Hendrik.

ID003

Hukum dan HAM Lainnya