Masyarakat Sipil Minta Ketua DPR dan Presiden Lanjutkan Bahas RUU PKS

Masyarakat Sipil Minta Ketua DPR dan Presiden Lanjutkan Bahas RUU PKS

Independen --- Pada tanggal 2 Juli 2020, DPR, DPD dan Pemerintah menyepakati untuk mengurangi atau menghapus 16 RUU dari pembahasan tahun 2020. Alasannya karena keterbatasan proses legislasi karena Wabah Covid-19. Salah satu RUU yang dihapus pembahasannya di tahun 2020 adalah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual 

Penghapusan ini menimbulkan kekecewaan bagi kelompok masyarakat sipil. “Masyarakat sipil yang selama ini mengawal advokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, sangat kaget dan kecewa dengan dikeluarkannya RUU P-KS dari Prioritas Prolegnas. Di tengah meningkatnya kasus kekerasan seksual dalam masa Covid-19,”kata Venny Siregar, juru bicara yang mewakili 110 lembaga dalam rilisnya 5 Juli 2020. 

Data yang diungkap Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, Bintang Puspayoga, (26 Juni) dari Januari 2020 sampai 19 Juni 2020, terdapat sebanyak 329 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa dan 1.849 kasus kekerasan seksual terhadap anak baik perempuan maupun laki-laki. 

Sementara itu Komnas Perempuan mencatat 406,178 kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2019, dimana kasus KekerasanSeksual di ranah publik 2521 kasus dan di ranah privat 2988 kasus. Data Forum Pengada Layanan (FPL) yang dihimpun dari 25 organisasi, meyatakan bahwa selama pandemi Covid-19 Maret-Mei 2020, dilaporkan 106 kasus kekerasan yang terdokumentasi.

Kasus-kasus kekerasan seksual sudah menyeruak nyata. Publik akhir-akhir ini disuguhkan berita meningkatnya kekerasan seksual di kampus dan banyaknya predator seksual yang dilaporkan. Belum lagi kasus terhadap anak-anak laki-laki Putra Altar yang sudah terjadi selama 20 tahun oleh pembinanya sendiri di Depok. Ini bukti yang sangat jelas bahwa siapapun bisa menjadi korban kekerasan seksual, sehingga perlindungan hukum menjadi mutlak dibutuhkan. 

Karena itu Koalisi Masyarakat Sipil berharap pada Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPPRI) tetap terus memperjuangkan RUU PKS ini , terlebih Ketua DPR saat ini Puan Maharani adalah seorang perempuan, yang diharapkan lebih peduli pada isu-isu kekerasan seksual. 

Venny Siregar mewakili jaringan masyarakat sipil mendesak kepada Ketua DPR-RI dan pimpinan segera membahas dan mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah sangat mendesak.Serta meminta Presiden Jokowi melanjutkan komitmen untuk mendukung RUU Penghapusan Kekerasa Seksual sebagai kebijakan yang menjamin perlindungan korban. 

Lembaga yang tergabung dalam jaringan masyarakat sipil ini antara lain, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), KONTRAS, INFID, LBH Jakarta, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Fatayat NU, Yappika dan bersama lembaga lain yang berjumlah total 110 lembaga. 

Hukum dan HAM Lainnya