Bantu kami terus meneliti dan menginformasikan. Kami sangat berterima kasih kepada semua yang telah mendukung kami

donasi sekarang

Data Lemah, Perlu Perbanyak Tes Usap dan Pelacakan

Data Lemah, Perlu Perbanyak Tes Usap dan Pelacakan
Foto:
Data diambil dari worldometers.info (18 November), Indonesia masuk ranking 158 negara yang masih sedikit melakukan tes usap/ swab test.

Independen --- Pandemi Covid-19 tak membuat Reza Ferhat menghentikan agenda tahunannya untuk berlibur. Tak tanggung-tanggung, pemuda asal Bandung itu menghabiskan waktunya selama sebulan penuh di Pulau Dewata.

“Sekalian membandingkan, liburan saat pandemi dan saat sebelum pandemi,” katanya beberapa waktu lalu.

Sebenarnya, Reza sudah banyak mendengar tentang imbauan pemerintah untuk tidak meninggalkan kota untuk menekan peningkatan kasus Covid-19. Namun, pemuda berusia 27 tahun itu mengaku tidak begitu yakin dengan data Covid-19 yang selama ini disampaikan pemerintah.

Menurutnya, informasi pemerintah masih abu-abu dan tidak jelas. Hingga akhirnya dia nekat meninggalkan Bandung untuk berlibur. Meski, secara pribadi Reza tetap melakukan protokol kesehatan, mulai dari melakukan rapid test, swab test, mengenakan masker, mencuci tangan, hingga menjaga jarak. Hand sanitizer pun tak pernah ketinggalan di sakunya.

Kesimpangsiuran data tentang Covid-19 mulai dirasakan sejak dirinya harus bolak balik ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) sejak Desember 2019 hingga Maret 2020 lalu.

Reza harus memeriksakan kesehatan yang rutin ia lakukan satu bulan sekali, karena memiliki asma. Terlebih, di awal tahun dia sempat mengidap flu dalam jangka waktu yang cukup lama.

“Waktu Desember, di RSHS masih biasa-biasa aja. Tapi perubahan terjadi ketika Maret, mendadak semua harus memakai masker, dan lainnya,” katanya.

Hal yang membuatnya semakin bingung adalah, ketika menerima informasi bahwa setiap orang yang sakit kerap diindikasikan sebagai gejala Covid-19 dan harus melapor hingga melakukan tes. Padahal, menurutnya, hanya sakit gigi.

Selain itu, Reza merasa informasi yang disampaikan pemerintah pun masih penuh tanda tanya. Apalagi, dia sempat mendapat beberapa informasi adanya pasien yang dinyatakan meninggal karena Covid-19, tapi ternyata meninggal karena penyakit lainnya.

Hal itulah yang membuat Reza bertanya-tanya, benar tidaknya data yang disampaikan pemerintah di media. Mulai dari jumlah kasus hingga angka kematian yang disebabkan Covid-19.

“Saya ngga tahu, angka yang selalu disebut-sebut itu benar atau tidak? Informasi itu sah atau tidak?” imbuhnya.

Bahkan, Reza mengaku, semakin banyak informasi yang didapat, semakin membuatnya bingung. Hingga akhirnya, Reza memutuskan untuk tidak ambil pusing tentang informasi Covid-19 dan memilih berlibur sesuai rencananya.

 

Melihat Persoalan Data

Memasuki bulan ke-9, sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan, pemerintah Indonesia terus mendapat sorotan. Sejumlah pihak menilai, otoritas berwenang belum cukup transparan dalam menyajikan data kepada publik. Salah satunya adalah Lapor Covid-19.

Lapor Covid-19 merupakan wadah laporan warga (citizen reporting), yang terbentuk lantaran adanya ketidakpuasan akan ketimpangan data yang dilaporkan pemerintah. Para volunteer yang tergabung di dalamnya berinisiasi untuk mengumpulkan dan membagikan data, termasuk menerima laporan dari warga.

Lapor Covid-19 memandang, sumber persoalan itu disebabkan metode pengumpulan data yang tidak sesuai dengan standar WHO, serta ketidaksesuaian data antara Pemerintah Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/ Kota.

Inisiator Lapor Covid-19, Irma Handayani mengatakan, sebenarnya Pedoman Kementerian Kesehatan nomor 413/2020 tentang penanganan Covid-19, mengamanatkan setiap nakes dan rumah sakit di kabupaten/kota untuk mengisi lembar laporan harian.

Selain itu, Pedoman Kementerian Kesehatan juga mengatur ketentuan perihal pasien yang meninggal dengan status probable harus dikategorikan sebagai kematian karena Covid-19.

“Tapi kita nggak pernah mengimplementasikannya, pemerintah nggak pernah mengumumkannya. Yang diumumkan di masyarakat itu angka yang terkonfirmasi saja,” terang Irma. “Catatannya itu. Orang kita testingnya rendah, orang yang meninggal kemungkinan memiliki gejala klinis Covid, kok, nggak diakui kalau itu meninggal karena Covid-19.”

Padahal, peningkatan jumlah tes diyakini berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan publik pada pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Sebab, dengan upaya meningkatkan jumlah tes, masyarakat akan mendapat informasi lebih valid mengenai jumlah kasus dan tingkat keparahan. Itu berarti, semakin minim tes maka semakin sedikit pula kasus yang ditemukan.

Persoalan lain adalah keterbukaan informasi baik dari pemerintah maupun rumah sakit online. Padahal, rumah sakit online melakukan pencatatan lebih detail atau sesuai standar WHO. Misalnya, informasi mengenai pasien yang meninggal berdasarkan kategori PDP ataupun ODP.

“Tapi kan tidak dibuka datanya. Jadi, akses mendapatkan informasi itu ada. Tetapi, informasi apa yang bisa diakses, ini yang kemudian menjadi faktor yang lebih substansial dalam penanganan Covid-19,” masih diterangkan Irma. “Dengan diumumkan secara langsung, itu kan artinya pemerintah ingin mencoba memastikan bahwa orang tahu situasinya sekarang seperti apa.”

Karena itu, pemerintah diminta untuk meningkatkan jumlah tes sesuai standar WHO. Kemudian membuka data, mengikuti standar pencatatan kematian, serta memperkuat kontak lacak. “(Jumlah tes) 1 per 1000 penduduk di satu wilayah, minimal setiap minggunya. Jadi, testing diperbanyak, tracing juga diperhatikan.”

Hingga pertengahan September 2020, Pemerintah Indonesia diketahui memiliki kemampuan memeriksa 19 ribu orang per harinya. Padahal, mengutip tempo.co, jika mengacu standar WHO, Pemerintah Indonesia seharusnya melakukan pemeriksaan pada 38,5 ribu penduduk per hari. Masih menurut situs tersebut, WHO juga menyoroti uji swab di Indonesia yang banyak digunakan untuk memantau status pasien positif, bukan untuk menemukan kasus baru.

Penyajian data dan informasi Covid-19 yang disampaikan pemerintah juga mendapat kritik dari Epidemiolog Universitas Airlangga, Atik Choirul Hidajah.

Sampai saat ini, Atik mengatakan, pemerintah hanya menyampaikan angka-angka absolutnya saja, tanpa menyebutkan indikator epidemiologinya. Termasuk pada angka kasus kematian akibat Covid-19.

Indikator epidemiolog yang dimaksud, lanjut Atik salah satunya dengan menghitung menghitung attack rate atau angka serangan ini menunjukkan resiko penduduk di wilayah itu untuk mengalami penyakit. Misalkan, Surabaya dengan attack rate 249 per 100 ribu penduduk, maka dari jumlah penduduk tersebut ada 249 orang yang sedang sakit. Dengan gambaran tersebut, masyarakat bisa membayangkan bagaimana risiko infeksi yang terjadi di tempat itu.

“Itu juga perlu disampaikan,” cetusnya.

Sementara untuk kasus kematian, Atik menjelaskan, angka kasus yang meninggal seharusnya dikaitkan dengan case fatality rate. Sehingga ada perbandingan dari jumlah kasus dengan angka kematian. Hal tersebut perlu dipublikasikan, sehingga masyarakat mendapat informasi yang lengkap.

Lebih lanjut, Atik mengatakan, jika pemerintah hanya menyampaikan angka absolutnya saja, hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah penduduk di setiap daerah. Karena jumlah risiko tergantung dari jumlah penduduk dan lainnya.

“Jadi seperti saya contohkan tadi, jangan hanya jumlah kasus barunya berapa, tapi angka attack rate juga disampaikan. Jangan hanya menyampaikan jumlah meninggal berapa, tapi jumlah fatality ratenya berapa,” katanya.

Sebagai Epidemiolog, Atik juga menyayangkan sulitnya mendapatkan data yang dibutuhkan untuk bisa dianalisis. Padahal dengan data hasil analisis tersebut, para epidemiolog bisa memberikan rekomendasi yang tepat untuk diumumkan. Selama ini, lanjutnya, data yang didapat sudah diolah dan diumumkan.

“Yang dibutuhkan itu data individu, bukan data absolut seperti yang diumumkan. Ini yang seringkali orang salah persepsi dengan yang dimaksud data individu,” imbuhnya.

Atik mengatakan, seharusnya peneliti ini diberi kesempatan untuk bisa mengakses data-data tersebut. Karena dengan data tersebut bisa digunakan untuk materi penyuluhan untuk membuat masyarakat lebih memiliki kesadaran.

“Nah, silakan ditetapkan syarat-syaratnya apa untuk bisa diakses,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito tidak banyak memberi informasi. Dia hanya mengatakan, setiap harinya Kemenkes mengumpulkan dan memverifikasi data sebelum diterima oleh Satgas. Data-data itu nantinya akan ditampilkan dalam sistem terintegrasi pada aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 (BLC).

“Perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah disebabkan oleh sistem yang belum bisa interoperabilitas,” jawabnya melalui pesan singkat.

Sebagai upaya untuk mengumpulkan informasi dari otoritas berwenang, kami coba menghubungi Agus Wibowo, Dir Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB. Namun, dia merekomendasikan Raditya Jati, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Senada, Raditya Jati juga menolak diwawancarai. Ia meminta kami untuk menghubungi Dewi Nur Aisyah, Ketua Bidang Data dan IT Satgas, yang hingga berita ini ditulis belum memberi tanggapan.

 

Perlu Intervensi Lebih

Dari sudut pandang epidemiologi, Pemerintah Indonesia dipandang telah cukup baik menyampaikan data Covid-19 kepada publik. Hanya saja, sejumlah pendekatan perlu dilakukan untuk memaksimalkan intervensi dalam penanganan pandemi.

Epidemiolog Universitas Indonesia Syahrizal Syarif memandang, sejauh ini Pemerintah Indonesia telah membuat laporan standar sesuai protokol Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Sesuai protokol itu, pemerintah melaporkan jumlah suspek, jumlah kasus probable, spesimen yang diperiksa dan jumlah positif. Selain itu, dilaporkan pula, kasus aktif atau pasien yang masih mendapat perawatan, jumlah pasien sembuh, serta jumlah kematian.

Menurut dia, yang belum dilakukan pemerintah adalah melaporkan jumlah kematian sesuai standar WHO, atau kematian yang disebabkan oleh kondisi klinis dengan indikasi Covid-19. Tapi, banyak negara juga disebut melakukan hal serupa. Sebab, kasus probable dinilai belum memiliki kejelasan.

Justru, yang paling penting dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah membuat keputusan berbasis data. Namun, kualitas pemimpin di tiap daerah dinilai tidak merata, yang menyebabkan penanganan terkadang bersifat ‘sapu jagat’. Contohnya, PSBB Jakarta yang dianggap pukul rata. Kebijakan itu berbuntut penutupan sektor-sektor usaha yang tidak terkategori sebagai klaster penyebaran Covid-19.

“Harusnya, berbasis bukti. Kasus itu berasal dari mana, tertularnya di mana, bagaimana proses penularannya. Dari situ kita bisa ambil keputusan. Saya cuma kasihan saja melihat banyak sektor yang sebetulnya bisa dikendalikan, tapi 100 persen tutup,” ujarnya.

Penulis: Geril Dwira

Khusus Lainnya