Bantu kami terus meneliti dan menginformasikan. Kami sangat berterima kasih kepada semua yang telah mendukung kami

donasi sekarang

LPDP "Lupa" Riset Dampak Negatif Pembangunan

LPDP
Foto: foto: Bambang Muryanto
Andi Sudiarso, dosen Fakultas Tehnik Universitas Gadjah Mada (UGM) sedang mengecek suhu malam yang berada di nosel mesin batik tulis "Butimo", di rumah risetnya, Desa Sendangsari, Bantul, Rabu (7/10). Andi adalah salah satu penemu mesin batik tulis "Butimo" yang riset pengembangannya mendapat dana Rispro (Riset Inovasi Produktif) dari Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) yang berada di bawah Kementrian Keuangan).

Independen --- Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) memberikan dana ratusan milyar rupiah untuk mendorong pembangunan dengan cara membiayai riset yang bisa meningkatkan daya saing Indonesia di pasar dunia. Tetapi pembangunan di Indonesia juga meninggalkan jejak yang tak selalu sedap, mengapa LPDP “lupa” membiayai riset soal ini agar pembangunan juga bisa berkelanjutan?

-------------

Perintah dari bahasa program di komputer menggerakan sebuah nosel “menari-nari” menorehkan malam cair pada selembar kain putih yang dibentangkan di atas meja ukuran 2 x 3 meter. Nosel yang berfungsi sebagai canting itu sedang membuat klowongan (gambar utama) batik motif klasik “wahyu tumurun”. Motif bergambar mahkota terbang ini memiliki filosofi agar pemakainya selalu mendapat petunjuk dari Sang Khalik.

“Ini namanya mesin batik tulis Butimo,” ujar Andi Sudiarso, dosen Fakultas Tehnik Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (7/10).

Di rumah risetnya di Desa Sendangsari, Bantul, DIY, ia menjelaskan mesin batik tulis Butimo dengan satu nosel bisa menyelesaikan motif “Wahyu Tumurun” dalam waktu tujuh jam. Ini jauh lebih singkat dibandingkan cara manual yang menghabiskan waktu dua hingga tiga hari.

Andi yang berasal dari keluarga pembatik dan mendirikan bisnis bernama “Batik Teknologi Indonesia” sudah merintis pembuatan mesin batik tulis ini sejak 10 tahun lalu. Butimo adalah singkatan nama neneknya, Bu Kartinah Darmo Wiharjo, pembatik awal di Desa Lendah, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

“Saya menciptakan mesin ini karena sulit mengajak generasi muda membuat batik. Generasi milenial sulit disuruh duduk membuat klowongan dari pagi hinggga sore,” ujarnya memberikan alasan.

Setelah mengalami kegagalan berkali-kali, Andi bersama timnya berhasil membuat mesin batik tulis Butimo generasi pertama. Dewi Fortuna memang sedang berpihak kepadanya. Tahun 2019 proposal risetnya berjudul “Mesin Batik Tulis Portabel dengan Modul Mesin Berjalan untuk Meminimalkan Biaya Produksi Menuju Batik 4.0” berhasil mendapat dukungan dana Riset Inovasi Produktif (Rispro) komersial dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementrian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami menggunakan dana riset ini untuk menyempurnakan mesin batik tulis Butimo generasi pertama dan menyiapkan batik 4.0,” tambahnya.

LPDP yang didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.252/PMK.01/2011, 28 Desember 2011 adalah lembaga negara noneselon berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang berfungsi menyalurkan dana beasiswa dan riset. Dananya adalah dana abadi yang diambil dari APBN sektor pendidikan.  

“LPDP adalah lembaga paling bergengsi di Indonesia dalam memberikan dana beasiswa dan riset,” ujar anggota Dewan Riset Nasional (DRN), Kuskridho Ambardi pada hari Minggu yang cerah, (20/9).

Dalam situs www.lpdp.kemenkeu.or.id program riset yang dibiayai LPDP hanya ada satu, yaitu Rispro. Program ini dilaksanakan melalui jalur kompetitif dan inisiatif dengan tujuan meningkatkan daya saing bangsa melalui komersialisasi produk/teknologi atau implementasi kebijakan/tata kelola.

Tema Rispro ada 11, yaitu kemandirian pangan, penciptaan/pemanfaatan energi baru dan terbarukan, pengembangan teknologi kesehatan dan obat, pengembangan teknologi dan manajemen transportasi, pengembangan teknologi dan informasi, pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan, pengembangan teknologi material maju, kemaritiman, manajemen penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, dan sosial humaniora-seni budaya-pendidikan.

Rispro kompetitif terdiri dari Rispro Komersial dan Rispro Tata Kelola. Rispro Komersial bertujuan menelurkan produk atau teknologi yang siap dikomersialkan, memiliki mitra pabrikan yang mengomersialkan hasil riset, dan dapat menghantarkan sebuah prototipe menjadi produk/teknologi baru sesuai standar industri atau bersertifikasi. Sedangkan Rispro kompetitif Kebijakan/Tata Kelola bertujuan menghasilkan kebijakan atau model dan memiliki mitra yang akan melaksanakan hasil riset.

“Rispro kompetitif komersial itu paling sulit karena saingannya banyak dan dari berbagai bidang,” ujar Andri.

Sedangkan Rispro Inisiatif dilaksanakan melalui jalur invitasi, mandatori, dan kolaborasi internasional yang tema risetnya ditentukan LPDP. Produknya adalah kekayaan intelektual, prototipe produk/teknologi tepat guna atau laik industri/komersial untuk meningkatkan daya saing, naskah akademik atau konsep kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan publikasi ilmiah baik di level nasional dan internasional.

“Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12/2019 tentang Dana Abadi Pendidikan, kebijakan pendanaan riset LPDP mengacu kepada kebijakan Dewan Penyantun Dana Abadi Pendidikan (DAP) dimana Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset Nasional termasuk anggotanya,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Rahayu Puspasari dalam pernyataan tertulis yang diterima Independen.id, Kamis (22/10).

Sejak berdiri tahun 2012, LPDP telah mengucurkan dana bagi 713 riset dalam kurun waktu 2013-2020. Rahayu mengatakan sejak 2013 hingga 2019 LPDP telah mengucurkan dana sebesar Rp 300 milyar dan meningkat tajam pada tahun 2020.

“Untuk tahun 2020 saja, LPDP telah mengalokasikan dana riset sebesar Rp 514 milyar,” ujarnya.

Riset pengembangan “Butimo” adalah contoh riset yang bisa menunjang Indonesia unggul di pasar dunia. “Butimo” bisa meningkatkan produktivitas para pembuat batik. Harganya juga lebih murah karena ongkos tenaga kerja bisa dikurangi.

Rahayu menyebutkan sejak 2013, 40% riset dikelola langsung LPDP dan sisanya dikelola melalui kerjasama LPDP dan Kementrian Riset dan Teknologi/Badan Riset Nasional (BRIN). Dari 40% riset yang ditangani LPDP, 26% sudah diterapkan di masyarakat. Misalnya, Dr. Muafi dari Universitas Islam Indonesia (UII), hasil risetnya soal budidaya bunga Krisan diterapkan petani bunga di Yogyakarta, Dr. Kun Setyaning dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) memodifikasi tari jathilan di Sleman, dan lainnya.

Rispro yang bertujuan menunjang pembangunan agar Indonesia unggul di pasar dunia memang penting. Tetapi LPDP yang memiliki sumber pembiayaan besar selayaknya tidak melupakan riset soal dampak negatif pembangunan seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan kemiskinan. Dalam jangka panjang dampak negatif ini tidak mendukung pembangunan yang berkelanjutan  

Di rumahnya yang asri di Sleman, ahli riset Yanuar Nugroho dan penasehat Center for Innovation Policy and Governance (CIPG) menjelaskan persoalan ini. Pembangunan itu seperti tindakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi ada dampaknya.

“Seperti makan, tindakan agar kita kenyang, itu intended. Tetapi karena kurang wawasan, ada unintended dari kenyang, seperti kolesterol karena banyak makan yang berlemak,” ujarnya memberikan perumpamaan.

Bukan rahasia umum lagi, ada banyak dampak negatif dari pembangunan di Indonesia, misalnya alih fungsi hutan tropis menjadi perkebunan sawit. Total luas kebun kelapa sawit (Elaeis guineensis) di seluruh Indonesia 14,68 juta hektar. Lebih luas dari Pulau Jawa yang hanya 12.829.700 hektar. Pada 2018 devisa yang dihasilkan sebesar Rp 289 trilyun (https://katadata.co.id/timrisetdanpublikasi/berita/5e9a4e6105c28/kelapa-sawit-sebagai-penopang-perekonomian-nasional).

Riska Amalia dkk dalam artikel berjudul “Perubahan Tutupan Lahan Akibat Ekspansi Perekebunan Kelapa Sawit: Dampak Sosial, Ekonomi dan Ekologi”, menegaskan berbagai dampak negatif itu. Ada kerusakan lingkungan, hilangnya keragaman hayati, banjir, penurunan jasa lingkungan, dan perubahan suhu udara (Jurnal Ilmu Lingkungan, Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana UNDIP Volume 17 issue 1 (2019).

Perkebunan kelapa sawit juga ‘membunuh’ kebudayaan masyarakat adat yang tinggal menyatu dengan hutan. Warga Papua, suku Anak Dalam di Sumatra dan suku Dayak di Kalimantan kehilangan hutan tempat mereka menggantungkan hidup.

Aktivitas pertambangan seperti batubara, terutama di Provinsi Kalimantan Timur menyebabkan kerusakan lingkungan berskala besar. Laporan “Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batubara” yang diterbitkan Greenpeace, Jatam, ICW dan Auriga mencatat ada 632 lubang raksasa, bekas tambang batu bara yang ditinggalkan begitu saja oleh korporasi besar di provinsi ini. Hingga Desember 2018, setidaknya sudah ada 31 orang yang tewas karena tenggelam di lubang itu.

Jatam juga merekam bagaimana tambang mineral dan batu bara merusak lingkungan di pulau-pulau kecil. Riset berjudul “Pulau Kecil Tanah Air Tambang: Laporan Penghancuran Sekujur Tubuh Pulau Kecil Indonesia oleh Tambang Mineral dan Batu Bara” mencatat ada 55 pulau yang sudah rusak. “Monumen” penghancuran itu ada di Pulau Gei dan Pulau Pakal di Maluku Utara yang dicukur habis.

Pembangunan yang “haus” lahan itu juga menyebabkan konflik agraria terus terjadi. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sejak 2014 hingga 2019 ada 2522 kasus konflik agraria.

Sekitar tiga tahun lalu, ratusan petani di pesisir Kabupaten Kulon Progo dengan cucuran airmata dipaksa meninggalkan lahan pertaniannya yang subur. Lahan yang membuat mereka sejahtera itu diubah menjadi lokasi pembangunan bandara baru, Yogyakarta International Airport (YIA) untuk mendukung bisnis pariwisata.

“Ini akan dikenal sebagai bandara yang pembangunannya melanggar hak asasi manusia,” ujar anggota Komnas Ham, Choirul Anam, Desember 2017.

Dari 713 riset yang didanai LPDP itu tidak ada satu pun yang mengangkat dampak negatif dari aktivitas “pelaku pembangunan” seperti korporasi-korporasi besar milik para oligarki (pengusaha sekaligus juga politisi elit). Tidak ada pula riset yang melihat dampak masyarakat yang tersingkir akibat pembangunan infrastruktur yang gencar dijalankan pemerintah.

Padahal riset soal dampak negatif pembangunan bisa jadi pertimbangan pembuatan kebijakan untuk memperbaikinya dan menciptakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Yanuar mengatakan hasil riset tidak selalu dipakai sebagai dasar pembuatan kebijakan karena riset adalah domain akademis dan pembuatan kebijakan adalah domain politis.

“Tetapi bisa meningkatkan kualitas (berpikir) pembuat kebijakan, debatnya menjadi lebih bermutu,” ujarnya.

Mengapa LPDP hanya mengunci pada pembiayaan riset yang tujuannya hanya pada aspek ekonomi agar bisa meningkatkan daya saing bangsa saja? Rahayu tidak memberikan jawaban spesifik.

“Dalam skema Rispro, riset-riset yang didanai diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah sosial, ekonomi, lingkungan dan lain-lain,” jawabnya.

Jika LPDP tidak membiayai riset soal dampak negatif pembangunan, siapa yang akan melakukannya?

Rahayu mengatakan ia percaya pemerintah sedang berupaya mengatasinya. Salah satunya, pemerintah mengeluarkan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dimana LPDP tercantum sebagai salah satu lembaga yang mendukung kegiatan riset nasional.

“Salah satu misi RIRN adalah meningkatkan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan fokus-fokus diantaranya: kebencanaan, pangan-pertanian, dan lain-lain,” ujarnya.

Sementara itu Eko Cahyono, peneliti senior dari Sajogyo Institute memberikan alasan ideologis mengapa LPDP hanya fokus kepada Rispro. Ia menegaskan ideologi yang dianut LPDP adalah developmentalism (pembangunanisme) yang hanya fokus pada produksi pengetahuan tentang pertumbuhan ekonomi.

“Riset yang dikembangkan memang yang selaras dengan tujuan mereka, seperti meningkatkan daya saing bangsa,” ujarnya, Selasa (17/11).

Sedangkan Yanuar memberikan penjelasan dalam konteks keilmuan. Mantan anggota Kantor Staf Presiden (KSP) masa Presiden Joko Widodo (2014-2019) itu menunjuk ilmu sosial yang tidak berkembang di Indonesia turut jadi penyebabnya. Situasi ini menyebabkan kepekaan orang terhadap aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya dari pembangunan tidak berjalan.

Yanuar menjelaskan sejak lama yang dominan di Indonesia adalah ilmu alam sedangkan ilmu sosial dan budaya hanya menjadi konco wingking atau pelengkap. Ia mengingatkan bagaimana murid SMA yang bisa duduk di kelas IPA dianggap sebagai murid hebat. Indonesia hidup dalam kultur akademis seperti ini.

“Ini sampai ke LPDP, bias itu ada,” ujarnya.

Pada laman daftar penerima dana riset di situs LPDP, mayoritas riset berasal dari rumpun ilmu alam. Hanya sekitar 11% berasal dari rumpun ilmu sosial.

Ariel Heryanto, dosen senior kajian Indonesia di University of Melbourne, Australia, menjelaskan secara historis. Ilmu sosial di Indonesia memang tidak pernah bisa bersikap kritis terhadap penguasa. Pendapatnya ini ada dalam artikelnya berjudul, “Kiblat dan Beban Ideologis Ilmu Sosial Indonesia” yang dimuat dalam buku berjudul Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia yang disunting oleh Vedi R.Hadiz dan Daniel Dhakidae itu

“Ditinjau secara makro pada satu titik ekstrem, dapat dikatakan bahwa ilmuwan sosial di Indonesia dan pra-Indonesia mengabdi secara terbuka dan hampir menyeluruh kepada kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa,” tulis Ariel.

Agenda RIRN yang akan menyasar soal kebencanaan seperti disebutkan Rahayu, semoga menyoroti beragam dampak negatif yang serius dari pembangunan. LPDP dan lembaga pemerintah perlu melakukan kajian soal itu karena konstitusi menegaskan negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk dari dampak pembangunan yang merusak lingkungan, mematikan kebudayaan masyarakat adat, memskinkan dan lainnya.  

Namun dalam situasi politik yang masih sangat oligarkis ini, Eko meragukan LPDP atau lembaga pemerintah lain mau melakukan riset soal dampak negatif dari pembangunan. Idealnya, kelompok masyarakat sipil seperti universitas dan lembaga penelitian yang melakukannya.

“Tetapi sejak reformasi tidak ada masyarakat sipil yang kuat, universitas juga terjebak dalam arus komersialisasi,” ujarnya.

Keterangan foto: Ribuan mahasiswa, buruh dan aktivis di Yogyakarta menggelar aksi protes terhadap kebijakan pemerintah yang menyusun UU Cipta Kerja (Omnibus Law), Kamis (8/10). Hari itu, aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja terjadi di berbagai kota besar di Indonesia. Mereka mengkhawatirkan dampak dari aturan hukum baru itu yang dinilai merugikan banyak pihak mulai dari para buruh hingga masyarakat adat yang hidupnya bergantung kepada hutan. (Bambang Muryanto)

 

Padahal potensi dampak negatif dari pembangunan makin meningkat setelah pemerintah mengundangkan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (omnibus law) sejak 2 November 2020. Presiden Joko Widodo menyampaikan undang-undang ini bertujuan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas agar rakyat Indonesia kian sejahtera.

“Omnibus law itu intended-nya bagus, yang diprotes adalah unintended consequences-nya,” ujar Yanuar.

Berbagai kalangan, mahasiswa, aktivis, buruh dan akademisi di berbagai kota di Indonesia sudah memrotes undang-undang ini. Mereka khawatir berbagai dampak negatif aturan baru ini mulai dari persoalan outsourcing yang makin menekan kehidupan buruh hingga hak-hak masyarakat adat yang kian terancam.

Di Yogyakarta, aksi menolak UU Cipta Kerja diikuti ribuan mahasiswa yang berakhir bentrok di Gedung DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (8/10). Puluhan mahasiswa terluka dan 95 orang ditangkap polisi.

Saat hari beranjak malam, saya datang kembali ke depan Gedung DPRD DIY, bau gas air mata masih menyengat dan membuat mata saya jadih pedih sekali. Jika tidak ada upaya mengurangi dampak negatif pembangunan, kejadian seperti ini akan terus berulang di berbagai kota di Indonesia.

Penulis: Bambang Muryanto

*Liputan ini merupakan hasil fellowship kerja sama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bersama Knowledge Sector Initiative (KSI). 

Khusus Lainnya