Bantu kami terus meneliti dan menginformasikan. Kami sangat berterima kasih kepada semua yang telah mendukung kami

donasi sekarang

Vaksin Mandiri, Alternatif Vaksin Gratis

Vaksin Mandiri, Alternatif Vaksin Gratis

Independen --- Upaya pemerintah RI untuk terus menangani pandemi Covid-19 tak berhenti. Target vaksinasi yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi dicanangkan selesai dalam satu tahun.

Rencana pemerintah untuk menyelesaikan vaksinasi dalam satu tahun ditanggapi pihak swasta. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla melontarkan usulan agar pemerintah membuka opsi vaksinasi mandiri. Ketua Umum Palang Merah Indonesia tersebut mengatakan, vaksinasi secara mandiri dapat mempercepat langkah pemerintah mencapai target penyuntikkan terhadap 70 persen masyarakat. Vaksinasi mandiri yang dimaksud JK, demikian nama populernya, adalah vaksin yang dilakukan dengan cara membayar.

Dalam keterangannya, JK mengatakan, upaya melakukan vaksinasi dengan target selesai dalam setahun tak mungkin tercapai jika hanya dilakukan oleh pemerintah. Ia menambahkan, vaksin mandiri dapat dilakukan oleh perusahaan swasta kepada karyawannya. JK berharap, jika perusahaan bisa memberikan vaksinasi pada karyawan, maka karyawan bisa segera kembali bekerja dengan normal. Jika perusahaan bisa bekerja dengan normal, maka pemulihan ekonomi nasional juga bisa terdorong.

"Katakanlah pabrik rokok karyawannya sampai 25.000, kalau vaksinnya ditanggung perusahaan, itu artinya gratis juga dan meringankan beban Pemerintah dan rakyat," ujar JK memberi contoh.

Lontaran JK mendapat respon positif dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Ketua Umum Kadin, Rosan Roeslani juga mengusulkan agar pemerintah membuka akses vaksin mandiri bagi dunia usaha. Menurutnya, semakin cepat vaksinasi selesai, maka proses pemulihan ekonomi nasional semakin cepat terwujud.

“Daripada tes rapid antigen atau tes swab PCR, mending vaksin saja. Kan tes itu Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu, mungkin sama juga dengan vaksin, secara hitungan ekonomi lebih baik,” katanya membandingkan.

Berdasarkan hasil survei WHO pada September 2020 tentang vaksin berbayar, lembaga kesehatan dunia itu mengatakan, apabila harus membayar vaksin maka lebih dari 31 persen responden bersedia membayar hingga Rp50.000. Sedangkan 28 persen lainnya bersedia membayar hingga Rp100.000, dan hanya sekitar 4 persen yang mau membayar hingga Rp500.000.

Sementara itu, 60 persen responden yang tergolong miskin, bersedia membayar hingga Rp50.000. Sedangkan 80 persen responden yang tergolong kelas atas, bersedia membayar di atas Rp100.000.

Dari hasil survei tersebut, WHO menyimpulkan, apabila vaksin harus berbayar, maka 27 persen responden mengatakan, nilai yang paling dapat diterima sebagai batasan harga vaksin adalah antara Rp50.000- Rp100.000. Dan 48 persen di antaranya belum memutuskan mau membayar di bawah Rp50.000.

Rosan mengklaim, hampir seluruh anggota Kadin menyatakan tertarik melaksanakan vaksin mandiri dengan target penyuntikan karyawan, dan keluarga karyawan. Ia menegaskan, Kadin memiliki target vaksin mandiri dengan jangkauan hingga 20 juta penerima. Menurut Rosan, jika harga vaksin mandiri setara dengan tes antigen, maka lebih baik memilih vaksin.

Hingga 17 Februari 2020, Rosan mengatakan sudah 3.910 perusahaan yang mendaftar menjadi peserta vaksin mandiri. Dikutip dari CNN.com, saat ini Kadin tengah menyusun aturan program vaksinasi mandiri serta teknis pelaksanaannya. Kadin bahkan menargetkan, merampungkan aturan tersebut pada pekan ketiga Februari ini. Rosan juga memastikan program vaksinasi mandiri akan dilakukan setelah vaksinasi terhadap sektor prioritas selesai dilakukan.  

Dukungan Penuh Pemerintah

Keinginan sektor swasta untuk melakukan vaksin mandiri disambut oleh Presiden Jokowi. Ia mempertimbangkan usulan yang disampaikan oleh para pelaku usaha tersebut. Salah satu pertimbangan yang disampaikan Jokowi adalah agar dapat mempercepat program vaksinasi yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk mengendalikan pandemi Covid-19.

"Kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya. Apa lagi biayanya ditanggung perusahaan sendiri, kenapa tidak?" ujar Presiden saat membuka acara Kompas 100 CEO Forum yang digelar secara virtual pada Kamis, 21 Januari 2020.

Dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi, 17 Februari 2021, Presiden kembali menegaskan sikapnya. Dalam pertemuan tersebut Jokowi memastikan “Vaksinasi mandiri dilaksanakan oleh rumah sakit yang tidak ditunjuk melakukan vaksinasi gratis. Mudah-mudahan, akhir Februari atau selambatnya awal Maret 2021, vaksinasi mandiri sudah bisa dilaksanakan,” ujar Jokowi.

Sikap Presiden Jokowi langsung ditindaklanjuti. Kementerian Kesehatan langsung menyiapkan aturan agar pelaksanaan vaksin mandiri bisa berjalan segera. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P sekaligus Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pihaknya tengah berkonsultasi dengan berbagai pihak untuk menggodok regulasi vaksin Covid-19 mandiri oleh perusahaan swasta.

Nadi mengatakan, Kemenkes berencana mengeluarkan regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan atau Keputusan Menteri Kesehatan. Nadia mengatakan, saat ini peraturan tersebut sedang disiapkan, termasuk pelaksanaan teknisnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambut arahan Presiden Jokowi. Untuk pelaksanaannya, Menteri Kesehatan memastikan ada enam prinsip yang akan menjadi panduan untuk pemberian vaksin

Pertama, merek vaksin mandiri harus berbeda dengan merek vaksin gratis. Pemerintah harus memastikan bahwa vaksinasi gotong royong tidak mengganggu pasokan vaksin gratis. Kedua, vaksin mandiri harus diimpor oleh Bio Farma. Tidak boleh diimpor oleh pihak mana pun. Ketiga, vaksin gotong royong hanya boleh dibeli oleh korporasi untuk diberikan gratis ke karyawan dan keluarganya.

“It is not to do vaccine as a business. This is to help all Indonesians to get access to the vaccine faster.Jadi, filosofinya begitu. Ini bukan buat bisnis vaksin. Kita membantu agar rakyat bisa mendapat vaksin lebih cepat dengan menggunakan jalur-jalur swasta. Masalah vaksin ini sensitif sekali,” ujar Budi Gunadi.

Keempat, vaksin mandiri diberikan sesudah vaksin untuk tenaga publik, vaksin ke penduduk lansia, dan vaksin kepada penduduk miskin dan hampir miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI) mulai didistribusikan. Vaksin gotong royong harus diberikan sesudah vaksin buatan Tiongkok masuk Indonesia.

Kelima, semua vaksin mandiri harus menggunakan database pemerintah. “Semua satu data supaya bisa track mana warga yang sudah divaksinasi dan mana yang belum,” ujar Menkes.

Keenam, vaksin mandiri tidak menghilangkan hak warga untuk mendapatkan vaksin gratis. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga tidak kehilangan hak untuk mendapatkan vaksinasi gratis.

Vaksin Mandiri, Siapa yang Bayar?

Koordinator PMO Komunikasi Publik Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Arya Sinulingga mengatakan pihaknya sudah meminta pertimbangan berbagai pihak, termasuk KPK untuk pelaksanaan vaksin mandiri. "Perlu pertimbangan mendalam dalam penyusunan regulasinya, untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih dengan program vaksinasi yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah, baik dalam hal pengadaan, distribusi, maupun pelaksanaan," ujar Arya dalam keterangan tertulis, Kamis, 18 Februari 2020.

Arya memastikan tidak ada perbedaan antara vaksinasi pemerintah dengan vaksinasi gotong royong dalam hal biaya, yaitu sama-sama diberikan secara gratis. Bedanya vaksin mandiri COVID-19 akan diberikan untuk pekerja/buruh dengan biaya dari pengusaha.

"Sehingga tidak ada istilah vaksin berbayar atau komersialisasi vaksinasi COVID-19. Yang membedakan adalah vaksinasi gotong royong khusus diperuntukkan bagi pekerja/buruh dengan anggaran atau biaya dari para pengusaha," demikian disampaikan Arya dalam keterangannya.

Selain itu, Arya juga memastikan merek vaksin yang digunakan untuk vaksin mandiri COVID-19 tidak akan sama dengan pengadaan vaksin yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu untuk memastikan bahwa selama pelaksanaannya tidak akan mengambil jatah kuota vaksin pemerintah untuk program vaksinasi gratis.

"Kemenkes akan bertindak sebagai regulator, baik dalam hal pengadaan, distribusi, dan pelaksanaannya. Kendali data tetap ada di Kemenkes. Proses pengadaan diatur secara detail dan transparan," ujarnya menambahkan.

Arya juga menegaskan, pelaksanaan vaksin mandiri atau vaksin gotong royong akan dilaksanakan setelah vaksinasi tahap pertama untuk tenaga kesehatan selesai, juga setelah vaksinasi tahap kedua untuk petugas publik berjalan. Selain itu, proses vaksinasi juga tidak akan dilakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah.

Penegasan Arya bahwa vaksin mandiri akan dibebankan kepada perusahaan dibenarkan oleh Rosan. Ketua Kadin itu juga memastikan bahwa program vaksinasi tersebut tidak akan dibebankan kepada karyawan, melainkan ditanggung oleh masing-masing perusahaannya. Jenis vaksin yang akan digunakan juga di luar Sinovac, atau merek lain yang ada dalam daftar program vaksinasi gratis pemerintah.

 

Ditolak oleh Para Ahli dan Masyarakat Sipil

Rencana vaksinasi mandiri ditolak oleh beberapa lembaga masyarakat sipil dan para ahli. Salah satunya adalah petisi online yang berjudul Batalkan Vaksinasi Mandiri, #VaksinasiMandiriGakAdil di change.org yang digagas oleh 3 orang ahli yaitu Pandu Riono, Ph.D, Irma Handayani, Ph.D dan Sulfikar Amir, Ph.D.

“Rencana pemerintah untuk memperbolehkan vaksinasi mandiri akan menyebabkan ketimpangan yang tinggi dan justru dapat memperpanjang pandemi,”kata Pandu Riono, Ph.D seorang epidemiolog dari Universitas Indonesia.

Menurut Riono dan rekan-rekannya, program vaksinasi yang dilakukan pihak swasta hanya menguntungkan dan mengutamakan masyarakat tingkat ekonomi menengah ke atas di perkotaan saja. Dengan suplai vaksin yang masih sangat terbatas, masyarakat yang berada di daerah dan ekonomi menengah ke bawah yang justru memiliki tingkat risiko penularan yang lebih tinggi bisa tidak diprioritaskan dalam pembagian vaksin.

Sementara itu Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan (yang terdiri LaporCovid19, KawalCovid19, YLBHI, Indonesia Corruption Watch, Lokataru Foundation) dalam rilisnya menyatakan saat ini, para produsen vaksin di dunia masih terfokus untuk melayani permintaan vaksin dari badan pemerintah dalam rangka membantu menangani pandemi. Jika pihak swasta diperbolehkan mendapatkan vaksin untuk kebutuhan lingkungan mereka sendiri, dikhawatirkan akan mengurangi jatah vaksin gratis yang sangat ditunggu masyarakat secara luas.

“Untuk saat ini, keterlibatan swasta dalam program vaksinasi dibutuhkan, namun bukan dalam rangka untuk mendapatkan prioritas. Pihak swasta bisa membantu pendanaan hingga pengiriman logistik, dll melalui program CSR mereka untuk mempercepat program vaksinasi secara merata dan adil, “kata Asfinawati, Ketua YLBHI. 

 

Penulis: Endah L/D02

Khusus Lainnya