Bantu kami terus meneliti dan menginformasikan. Kami sangat berterima kasih kepada semua yang telah mendukung kami

donasi sekarang

Abai TBC Karena Covid-19

Abai TBC Karena Covid-19
Foto: Photo: Pixabay.com

Independen ---- Covid-19 termasuk kategori penyakit menular yang belum bisa dikendalikan. Obatnya belum ditemukan dan baru ada vaksin untuk pencegahan.  Saat ini dunia sedang berlomba melakukan vaksinasi massal untuk mencegah pandemi Covid-19. Namun di balik upaya dunia melawan Covid-19, ada bahaya penyakit menular lain yang berpotensi meledak yaitu tuberkulosis (TBC).

TBC adalah penyakit menular yang melalui udara seperti Covid-19. Jika seorang penderita TBC batuk atau bersin, maka lewat udara berpotensi menulari  orang sekitarnya.  Beda dengan Covid-19 yang berupa virus, TBC adalah disebabkan oleh bakteri. Perbedaan lain TBC sudah ditemukan obat dan vaksinnya, sedangkan Covid-19 belum ada obatnya.

Indonesia adalah negara dengan beban tuberkulosis (TBC) tertinggi kedua di dunia setelah India (WHO, Global TB Report 2020). Setiap tahun diperkirakan 845.000 orang di Indonesia jatuh sakit akibat Mycobacterium Tuberculosis, namun hanya 543.874 insiden yang tercatat ke Kementerian Kesehatan pada 2019.

Pada tahun yang sama, pasien TBC resisten obat (TBC RO) yang tercatat adalah 9.875, pasien TB anak sebanyak 63.111, dan pasien TB/HIV mencapai 11.117. Sedangkan, jumlah pasien TBC di Indonesia yang meninggal dunia adalah 11.993 pasien di tahun 2019. (Subdirektorat Tuberkulosis/Subdit TB, 20 Maret 2020)

“Berdasarkan data yang disampaikan oleh Subdit TB pada pertemuan Koordinasi Awal Mitra (2021), angka cakupan pengobatan TBC menurun drastis dari 66.8% pada 2019 hingga 32.2% di tahun 2020 pada masa pandemi,”kata dr. Henry Diatmo, Plt. Direktur eksekutif STPI (Stop TB Partnership Indonesia), sebuah lembaga yang peduli pada penanganan TBC di Indonesia.

Provinsi dengan estimasi beban TBC tertinggi yakni Jawa Barat hanya melaporkan cakupan pengobatan sebesar 50% dari estimasi jumlah orang sakit TBC. Angka keberhasilan pengobatan TB yang terlaporkan di tahun 2019 adalah 87% dan di triwulan 1 tahun 2020 turun menjadi 70%.

Padahal pada awal tahun 2020,  Presiden Joko Widodo sempat mencanangkan Gerakan Maju Bersama Menuju Eliminasi Tuberkulosis 2030 bertempat di Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Program ini diluncurkan sebelum ditemukannya positif Covid-19 di Indonesia pada bulan Maret 2020.

Namun setelah pandemi melanda, situasinya pun berubah.  Dilaporkan di beberapa daerah terjadi pemotongan anggaran kesehatan yang tadinya untuk penanganan TBC (juga penyakit yang lain) dialihkan untuk penanganan Covid-19.  Sementara menurut Henry Diatmo, total anggaran nasional untuk penanganan TBC di tahun 2020 hanya 1,68 triliun rupiah dari estimasi kebutuhan riil sebesar 6,35 triliun rupiah .

Maka penurunan angka TBC di tahun 2020 tidaklah kemudian mencerminkan keberhasilan program pemerintah, tetapi justru ada problem besar di penanganan TBC ini. Pemotongan anggaran kesehatan untuk penanganan TBC, membuat sebagian besar kegiatan terhenti. Hal kemudian menimbulkan dugaan bahwa penderita TBC meningkat namun tidak terdeteksi. 

 

Takut Kontrol ke Rumah Sakit, Nanti Divonis Covid-19

Agar sembuh, penderita TBC harus meminum obat terus menerus selama kurang lebih 6 bulan. Obat TBC ini disediakan gratis oleh pemerintah dan dapat diperoleh di Puskesmas. Pengobatan tidak boleh putus dan selalu ada kontrol dari Pendamping TB. Hal yang sering terjadi, penderita ketika sudah minum obat beberapa minggu kemudian merasa sehat dan tidak meneruskan pengobatan. Padahal bakterinya masih ada dan belum mati sama sekali. Jika tidak diteruskan pengobatan, maka suatu saat akan kambuh dan potensi menularkan ke orang lain tetap tinggi.

Di sinilah peran Pendamping TB yang rajin mengunjungi dan memotivasi para penderita TBC agar terus minum obat hingga sembuh. Pendamping TB tidak hanya mengunjungi penderita TBC, tetapi juga melakukan tracking atau pelacakan pada orang-orang yang berpotensi tertular. Makin sering pelacakan, biasanya berkorelasi dengan makin banyak ditemukan penderita baru TBC.

Nah, di sinilah anggaran cukup besar dibutuhkan. Dalam komposisi anggaran nasional, penyediaan obat TBC hanya mengambil porsi 14%. Porsi terbesar adalah di jasa layanan dan program yaitu 42%, Infrastruktur laboratorium 26% dan sumber daya manusia 14%. Sisanya adalah riset dan lain-lain sekitar 4%.

Pemotongan anggaran penanganan TBC dan dialihkan untuk Covid-19, membuat jasa layanan dan program pun terhambat. Pendamping TB tidak lagi intens turun lapangan mengunjungi penderita dan melakukan pelacakan selama tahun 2020. Akibatnya, angka temuan penderita TBC pun menurun. Karena tidak ada atau minim pelacakan.

Di sisi lain, penderita TBC yang tadinya rajin kontrol ke Puskesmas, karena kondisi pandemi Covid-19, mereka takut untuk periksa dan mengambil obat ke Puskesmas. Pihak Puskesmas sendiri kewalahan melayani Covid-19, sehingga sebagian menutup layanan untuk TBC.

“Penemuan kasus TB semakin menurun di NTT karena tidak ada petugas pelayanan yang turun ke masyarakat. Demikian juga tidak ada pasien yang datang ke Lembaga layanan,”ujar  Anis Puho dari organisasi Beraksi NTT.

Kondisi yang mirip terjadi di Kalimantan Selatan. Sebelum terjadi pandemi Covid-19, dari 13 kota/kabupaten yang ada di provinsi ini hanya ada 1 Rumah Sakit yang melayani penanganan TBC yaitu di Kota Banjarmasin. Ketika pandemi Covid-19 melanda, banyak pasien terutama di luar Banjarmasin takut untuk datang ke rumah sakit.

“Ada pobhia di kalangan masyarakat, sakit apapun nanti ketika diperiksa rumah sakit nanti jawabannya Covid-19”kata Helmi dari organisasi Bekantan TB, Kalimantan Selatan.

Di Jakarta pun penanganan TBC mengalami hambatan.  Banyak pasien yang dirujuk ke Puskesmas tidak bisa dilayani. Karena pihak Puskesmas fokus menangani Covid-19 dan tidak mempunyai fasilitas yang cukup untuk membagi pelayanan pada penderita TBC.  

“Petugas kesehatan  juga kesulitan melakukan pelacakan, karena banyak wiayah di Jakarta menerapkan lockdown lokal dengan menutup portal/pintu akses kawasan, “cerita Binsar dari Peta Jakarta.

Kisah serupa diungkapkan Chandra dari Kareba Baji Makassar. Beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan melakukan pemangkasan dana iuran BPJS khususnya PBI (Penerima Bantuan Iuran) karena dipindahkan untuk Covid-19. Akibatnya para penderita TBC di kabupaten-kabupaten tersebut tidak lagi mendapat layanan kesehatan dari BPJS. Ini tentu membuat enggan penderita untuk berobat selain takut tertular Covid-19 di pusat layanan kesehatan.

Menyikapi kondisi penanganan TBC di tahun 2020, maka jejraring STPI memberikan beberapa rekomendasi perbaikan di tahun 2021. Pertama meminta Pemerintah daerah tetap memberi alokasi anggaran pada penanganan TB.  Karena penanganan TB tidak semata soal penyediaan obat, maka perlu juga anggaran untuk transportasi dan pemberian nutrisi bagi penderita.

Kedua, lembaga layanan kesehatan sseperti rumah sakit dan Puskesmas sebaiknya tetap memberi layanan kepada penderita TBC meskipun sedang pandemi Covid-19. Jika fasilitas layanan terbatas, maka perlu ditingkatkan. Ketiga belajar dari penanganan Covid-19, diperlukan juga pembentukan Satgas Penanganan TBC sehingga lebih terpadu dan berkualitas. 

 

Penulis: Bayu W/D02

Khusus Lainnya